PURBALINGGA, SATELITPOST-Polemik pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) 125 desa di Purbalingga sepertinya akan berbuntut panjang. Polemik terkait pelaksanaan pilkades yang diduga bermasalah itu akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

 

Alex Irawan, pengacara dari Kantor Hukum Garda Manunggal yang diberi kuasa oleh 40 pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan pilkades memberikan penjelasannya. Dia mengatakan, jika Pemkab Purbalingga tetap akan melantik kades terpilih di 125 desa, maka pihaknya juga akan melakukan langkah hukum. “Ngga papa (tetap dilakukan pelantikan, red), kita lanjut ke PTUN,” ujarnya kepada SatelitPost, Senin (25/2).

 

Di sisi lain, Alex mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat somasi kepada Pemkab Purbalingga, Senin (25/2). Surat yang ditujukan kepada Plt Bupati Purbalingga. “Kami sudah serahkan surat somasi, kami serahkan langsung ke bagian umum,” kata Alex.

Baca Juga:

Kawal Dugaan Politik Uang di Pilkades, Massa Geruduk Polsek Karangpucung

Unik, Suami vs Istri di Pilkades Kroya, Dekorasinya Mirip Pelaminan

Pelantikan Kades di 125 Desa Ditolak

Diketahui, Purbalingga telah melakukan pilkades serentak pada Desember tahun lalu. Ada 184 pilkades yang dilaksanakan. Dari jumlah itu, ada 125 pilkades yang diklaim bermasalah. Contoh pilkades yang bermasalah adalah di Desa Tidu, Bukateja. Di Tidu, satu calon mengundurkan diri sehingga hanya ada satu calon yang mengikuti pilkades. Harusnya, pelaksanaan ditunda 20 hari untuk memberi peluang adanya calon baru. Namun, pilkades tetap dilakukan dengan satu calon dan kotak kosong.

 

Di Desa Candiwulan, Kecamatan Kutasari polemik soal definisi suara sah dan tak sah menjadi pemicu. Salah satu pihak kontestan menilai bahwa coblosan tembus ke halaman judul dinyatakan sah, tapi dalam praktiknya oleh panitia dinyatakan tidak sah. Atas kasus itu, sebanyak 40 calon kepala desa memberikan kuasa pada Alex Irawan. Mereka meminta pelantikan kades hasil pilkades serentak untuk ditunda.

 

Sementara,  Pemkab Purbalingga bersikukuh akan melaksanakan pelantikan kades terpilih. Sesuai rencana, pelantikan 184 kades terpilih akan dilaksanakan 13 Maret mendatang. Pemkab berdalih, keputusan tersebut berdasar pada peraturan yang berlaku. Satu di antaranya adalah pelaporan adanya indikasi pelanggaran dilakukan 1×24 jam sejak terjadinya pelanggaran. Kebijakan pemkab ini otomatis mengesampingkan protes pelaksanaan pilkades di 125 desa.

 

Dalam rilisnya Sekda Purbalingga, Wahyu Kontardi menyampaikan berdasarkan ketentuan seluruh tahapan pilkades sudah terlaksana dengan baik. Pelaksanaan pilkades sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Diketahui, pelaksanaan pilkades dilaksanakan panitia pemilihan di tingkat desa. Proses tersebut diawasi dan dibina panitia pengawas tingkat kecamatan yang terdiri dari  unsur kecamatan, koramil, dan polsek.

 

“Mencermati tahapan dan mekanisme administrasi pelaksanaan pilkades, serta mengingat ketentuan bahwa laporan atau pengaduan dalam proses pemilihan kepala desa tidak mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa, maka pelantikan tetap akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan,” kata Wahyu Kontardi, Senin (25/2).

 

Dijelaskan, seluruh hasil pilkades sudah dilaporkan oleh panitia pemilihan kepada Ketua BPD di masing-masing desa. Dalam laporan tentunya dengan disertai dokumen berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh para pihak yang berkompeten. Sedangkan Ketua BPD masing-masing desa juga sudah menerbitkan surat permohonan kepada Plt bupati, melalui camat, untuk mengukuhkan dan sekaligus melantik para calon kepala desa terpilih.

 

Masih dari Wahyu, bahwa berdasar Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa, antara lain mengatur bahwa jika ditemukan indikasi pelanggaran, pelaporannya dilakukan kepada panitia pengawas kecamatan paling lambat 1 X 24 jam sejak terjadinya pelanggaran. Selain itu panitia pengawas kecamatan wajib menyelesaikannya paling lambat 2 x 24 jam sejak laporan diterima.

 

“Hasil penyelesaian atas pengaduan oleh panitia pengawas bersama panitia pemilihan bersifat final dan mengikat. Dalam hal laporan yang mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang. Laporan atau pengaduan dalam proses pemilihan kepala desa tidak mempengaruhi tahapan pemilihan kepala desa,” katanya. (amin@satelitpost.com)