PERTEMUAN yang membahas polemik transportasi online dan konvensional di Kantor Dinas Perhubungan Purbalingga, Selasa (6/2).SATELITPOST/AMIN WAHYUDI

PURBALINGGA, SATELITPOST-Polemik soal transportasi berbasis online dengan konvensional belum usai. Selasa (6/2) kedua pihak kembali dipertemukan, di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Purbalingga. Selain bersama Dishub, dan Kepolisian, hadir juga perwakilan Organda Purbalingga. Namun, pada pertemuan tersebut juga belum ditemukan kesepakatan.

Kami meminta waktu untuk bermusyawarah secara intern, karena saya tidak bisa juga menyepakati satu pihak dari saya saja.

Krisna
Perwakilan driver online Gojek

Pihak transportasi sistem online, tidak mau menandatangani poin-poin yang dihasilkan pada pertemuan tersebut. Mereka keberatan dengan beberapa poin yang dihasilkan. Bahkan, puluhan driver online, khususnya roda dua langsung meninggalkan tempat sebelum forum berakhir.

Diketahui, poin-poin yang dihasilkan pada pertemuan itu yakni, angkutan berbasis online, khususnya roda dua akan melayani sebagai pengantar barang atau delivery order. Angkutan berbasis aplikasi online, khususnya roda dua harus mematuhi Permenhub nomor 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Angkutan berbasis aplikasi ojek online, tidak mengganggu angkutan yang sudah berizin dengan melayani pada pangkalan atau zonasi yang sudah dilayani oleh taksi legal.

Baca Juga: Taksi Online dan Kovensional di Purbalingga Bentrok

Nah ini malah mau ditambahi dengan masuknya angkutan online. Ini sangat merepotkan bagi sopir taksi konvensional yang sudah mengurus izin dan persyaratan-persyaratannya.

Bambang
Pengurus Kopajar Purbalingga

Keempat, angkutan berbasis ojek online, hanya berfungsi sebagai angkutan alternatif, yang melayani penumpang pada jalur yang tidak dilayani angkutan penumpang legal. Kelima, semua angkutan harus mematuhi Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan angkutan jalan dan peraturan menteri perhubungan nomor PM 108 tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

“Kami meminta waktu untuk bermusyawarah secara intern, karena saya tidak bisa juga menyepakati satu pihak dari saya saja. Besok (hari ini, red) saya akan kembali lagi menyampaikan hasilnya,” kata perwakilan driver online Gojek, Krisna, Selasa (6/2).

Krisna menyampaikan, bahwa sebelum menjadi driver Gojek, dia bekerja di pabrik. Penghasilan per bulan sekitar Rp 1,6 juta. Namun, setelah menjalani Gojek, dalam sehari bisa dapat Rp 120 ribu. Penghasilan yang lebih besar itu menjadikan dia keluar dari pabrik dan fokus di Gojek.

“Dari Gojek sehari bisa Rp 120 ribu, Kalau di alun-alun saya rata-rata order anak sekolah. Rata-rata alasan memilih online karena harga lebih murah, dan keamanan lebih terjamin, driver punya SKCK (surat keterangan catatan kepolisian, red),” katanya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pihaknya ingin mengajak transportasi konvensional untuk ikut menerapkan sistem online. Karena saat ini zamannya memang sudah berbeda. “Karena perkembangan zaman mau tidak mau harus mengikuti, kami ingin mengajak teman-teman ojek konvensional memakai aplikasi online,” ujarnya.

Baca Juga: Kuota Taksi Online di Banyumas Dibatasi 200 Armada

Koordinator Sopir Taksi Margo Mulyo, Hartoyo mengatakan, saat ini di Kabupaten Purbalingga ada 30 armada taksi baik dari Koperasi Margo Mulyo dan Kopajar. Dengan jumlah armada tersebut, di lapangan para sopir menemukan kendala bahwa sepinya  penumpang. “Sepinya penumpang membuat kami bingung. Bahkan ada sopir yang menunggak setoran hingga tiga bulan. Baiknya perhatikan jeritan kami dan cari solusi yang terbaik,” katanya.

Ketua Koperasi Taksi Margo Mulyo, Sugeng Sisno menambahkan, pihaknya mempertanyakan legalitas angkutan online yang beroperasi di Kabupaten Purbalingga. Selain itu juga dipertanyakan wilayah operasinya di mana dan sejauh mana.

Pengurus Koperasi Taksi Koperasi Angkutan Jalan Raya (Kopajar) Purbalingga, Bambang mengatakan, dengan kuota taksi yang ada saat ini, pihaknya sudah kesulitan untuk mendapatkan pemasukan. Bahkan pihaknya sudah meminta agar penambahan kuota armada taksi untuk dihentikan dulu.

“Nah ini malah mau ditambahi dengan masuknya angkutan online. Ini sangat merepotkan bagi sopir taksi konvensional yang sudah mengurus izin dan persyaratan-persyaratannya,” kata Penasihat Organisasi Awak Angkutan Kota (Osaka) Purbalingga ini.

Pengurus Paguyuban Angkutan Berbasis Online De Semar, Junianto mengatakan, paguyubannya sudah berbadan hukum dan anggotanya di lingkup eks Karesidenan Banyumas. Para pengemudinya juga sudah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku.

“Kami akan mengikuti aturan yang ada. Untuk roda empat harus sesuai dengan aturan seperti pada angkutan umum yang lain. Untuk roda dua karena tidak masuk dalam angkutan umum, kami meminta aturan yang ada berlaku untuk semua. Kalau berlaku untuk ojek online, kami juga minta ojek konvensional diperlakukan,” katanya. Lebih lanjut, pemerintah diminta mengatur agar keduanya bisa berjalan bersama.

Baca Juga: Hindari Konflik Transportasi Online dan Konvensional, Dishub Purbalingga Siapkan Zonasi

Kepala Dishub Kabupaten Purbalingga, Imam Wahyudi mengatakan, angkutan umum diatur dalam UU, PP dan Permenhub. Dalam aturan itu, angkutan umum untuk orang yang jelas roda empat dan yang di luar itu berarti melanggar peraturan.

“Permasalahannya yang satu legal yang lain tidak. Untuk angkutan online, dalam hal ini Gojek, saat ini belum ada  aturannya. Walaupun masyarakat memiliki kebebasan memilih,” katanya.

Pihaknya tengah memberikan alternatif agar dua mode angkutan ini tidak saling bersinggungan di lapangan. Antara lain dengan mengarahkan ojek online hanya untuk melayani delivery order dan pihaknya akan berkomunikasi dengan para pengusaha di Purbalingga.

“Pada prinsipnya, dinas tetap berpegang pada peraturan yang ada, meskipun ada kebijakan untuk pemerintah daerah, namun dengan catatan tidak menyalahi aturan yang dibuat oleh pemerintahan yang lebih tinggi,” kata Imam. (amin@satelitpost.com)