PURBALINGGA,SATELITPOST-Pertumbuhan rumah sewa atau kontrakan serta rumah kost di Purbalingga terus meningkat. Oleh karena itu, DPRD Purbalingga menilai perlu ada payung hukum jenis usaha hunian itu. Hal itulah yang mendasari Komisi I DPRD Purbalingga mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Rumah Sewa dan Rumah Kost. Bahkan, dalam raperda ini juga diatur sanksi pidana bagi mereka yang melanggar. Jika tak memiliki izin, pemilik kost bisa dibui dan denda mencapai Rp 75 juta.

 

“Seiring pertumbuhan industri di Purbalingga yang semakin pesat, jumlah kontrakan dan kost-kostan juga semakin banyak. Diperlukan payung hukum untuk menjaga ketertiban,” kata Sekretaris Komisi I DPRD, Agus Sulastomo, Kamis (13/9).

Bagi pengusah pengelola rumah sewa atau kontrakan dan kost di wilayah Purbalingga wajib mengantongi izin bupati. Pengajuan izin itu disertai izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin lingkungan.

aperda ini ditegaskan, pengelola rumah kos wajib membuat aturan dan tata tertib yang dituangkan dalam perjanjian sewa. Pengelola juga bertanggung jawab atas segala aktivifitas dalam rumah kost, terkait keamanan dan ketertiban. Khusus rumah kost harus memiliki nama sebagai identitas yang terpasang dan mudah terlihat jelas. “Seperti di rumah kost mahasiswa itu kan masing-masing ada namanya,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Selain itu, penyewa atau yang mengontrak atau kost juga wajib mematuhi aturan. Termasuk bisa menerima tamu yang berkunjung hingga 24 jam, penyewa wajib melapor ke Ketua RT setempat. “Dan ini yang paling penting. Penyewa yang berstatus suami istri wajib menunjukkan buku nikah dan kartu keluarga,” kata dia.

Agus Sulastomo menjelaskan, dalam raperda itu disebutkan, warga sekitar berhak mendapat akses informasi mengenai rencana pendirian rumah kos dan mekanisme perizinannya. Warga juga mendapat hak partisipasi, termasuk mengajukan keberatan terhadap rencana pendirian rumah kos di sekitar lingkungan tempat tinggal. Terkait dampak usaha rumah sewa dan kost atau adanya pelanggaran oleh penyewa, warga juga berhak mengadukan kepada perangkat daerah atau instansi terkait.

Pengelola rumah sewa atau kost yang melanggar bakal dikenai sanksi yang meliputi teguran lisan dan tertulis, penghentian sementara atau penghentian tetap hingga pencabutan izin dan denda. Dalam pasal 21 ayat (1) raperda itu disebutkan, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13, 14, 15, dan 16 diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling  banyak Rp 7,5 juta. “Sanksi itu akan diatur dalam Perbup (Peraturan Bupati),” ujarnya.

 

Sementara, Anjar warga Babakan, Kecamatan Kalimanah mengungkapkan, keberadaan payung hukum yang jelas terkait rumah sewa dan kost sangat dibutuhkan di wilayah Purbalingga. Sebab, semakin hari, makin banyak warga pendatang tinggal di wilayah Purbalingga.

“Purbalingga kan kota industri banyak pabrik di sini. Menyedot tenaga kerja yang ngga dari Purbalingga saja. Ada dari kabupaten tetangga. Maka, ada yang kost juga. Lalu adanya kampus Universitas Jenderal Soedirman di Blater juga ikut menyumbang jumlah warga pendatang di Purbalingga,” katanya kepada SatelitPost, Kamis (13/9).

Dengan adanya aturan ini, paling tidak pemerintah dan warga bisa dengan mudah melakukan pengawasan. Pengawasan itu, katanya, terkait aktivitas dan data dari warga pendatang yang tinggal di rumah kost atau sewa.

“Ini antisipasi dari kemungkinan-kemungkinan buruk adanya aktivitas yang membahayakan terjadi di wilayah hukum Purbalingga,” ujarnya. Selain itu, tambahnya, dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan juga bisa mendongkrak pendapatan asli daerah dari pajak hunian. ([email protected])