GABUNGAN mahasiswa dari perwakilan fakultas menjalani aksi Tolak Uang Pangkal di Gedung Rektorat Unsoed Purwokerto, Kamis (12/7).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH
GABUNGAN mahasiswa dari perwakilan fakultas menjalani aksi Tolak Uang Pangkal di Gedung Rektorat Unsoed Purwokerto, Kamis (12/7).SATELITPOST/ANANG FIRMANSYAH

PURWOKERTO,SATELITPOST-Ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang mengatasnamakan Aliansi Soedirman Melawan melakukan aksi di depan gedung Rektorat, Kamis (12/7/2018). Dalam aksinya, mereka menuntut dua hal yakni agar kebijakan adanya penarikan uang pangkal dicabut dan transparansi anggaran.

Korlap aksi, Muhamad Rachman Sidiq mengatakan, nominal dari uang pangkal yang diberlakukan pihak Rektorat sudah tidak masuk akal dan berindikasi praktik pungli. Dengan adanya uang pangkal ini, kata dia, banyak mahasiswa yang dirugikan karena bagi mereka yang tidak masuk Unsoed lewat SNMPTN, dan melalui jalur mandiri akan terhadang dengan besarnya uang pangkal. “Kami menuntut pencabutan SK Rektor yang mengatur uang pangkal dan kita minta adanya transparansi anggaran di Unsoed,” katanya.

Menurutnya, uang pangkal yang sudah diberlakukan dari 3 minggu yang lalu dikatakan sebagai anggaran kegiatan. Tetapi kegiatan seperti apa yang dimaksud tidak ada pemberian penjelasan.

Untuk besaran uang pangkal, Sidiq mencontohkan, bagi mahasiswa jalur mandiri yang mau masuk Fakultas Perikanan dikenakan uang pangkal mulai dari Rp 5 juta sampai Rp 20 juta. Yang lebih fantastis, untuk Fakultas Kedokteran, lanjut dia, uang pangkalnya minimal Rp 50 juta dan bisa mencapai Rp 300 juta.

Ia menambahkan, sebenarnya kebijakan adanya uang pangkal ini pernah diberlakukan pada tahun 2016. Namun, pada saat itu kebijakan yang juga ditolak mahasiswa ini kemudian dicabut. “Ini di terapkan lagi, jadi kita tuntut dicabut, kalau tidak maka kita minta transparansi pengelolaan dananya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor II Unsoed, Profesor Dr Hibnu Nugroho yang menemui peserta aksi menjelaskan, dana uang pangkal itu akan kembali lagi ke mahasiswa. Pertama, uang itu masuk negara yang kemudian dibuat rencana anggaran biaya (RAB) dan akan kembali untuk kegiatan mahasiswa.

“Ini untuk mahasiswa baru yang 20 persen, besarannya tergantung dari kebutuhan fakultas masing-masing. Dari Permendikti sudah diberi kewenangan universitas untuk menarik uang pangkal,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini sudah dikonsultasikan dan lembaga perguruan tinggi negeri (PTN) masih bisa menarik uang pangkal untuk jalur mandiri. Hal itu diatur dalam Permendikti nomor 39 tahun 2017 tentang PTN dapat memungut uang pangkal, dan atau pungutan lain selain uang kuliah tunggal (UKT) kepada mahasiswa baru yang melalui jalur mandiri. Dari dasar Permendikti ini, kemudian yang diturunkan menjadi SK Rektor. “Kalaupun tidak mampu bisa diisi Rp 0 dan bagi yang mampu bisa mengisi dari grade yang ditentukan,” katanya. Ia menambahkan, penggunaan uang pangkal ini adalah untuk peningkatan prestasi mahasiswa, jadi tetap akan kembali digunakan untuk kepentingan mahasiswa.

Aksi ini berakhir sekitar pukul 14.00 WIB. Peserta aksi membubarkan diri dengan tertib. Aliansi berjanji akan melakukan aksi serupa dengan jumlah masa yang lebih besar dengan tetap konsisten terhadap dua tuntutan mereka untuk bisa dipenuhi. (nns)