JAKARTA, SATELITPOST-Indonesian Corruption Watch menilai pembebasan Mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dalam kasus suap PLTU Riau-1 oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai vonis yang salah. Mereka berharap Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meyakini vonis bebas ini adalah keputusan yang salah. Sebab, nama Sofyan Basir telah sering disebut di persidangan, sementara terdakwa sebelumnya telah divonis bersalah. Sebut saja, mantan Menteri Sosial Idrus Marham dan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih.

“Kami dorong agar Jaksa KPK sesegera mungkin lakukan upaya hukum kasasi ke MA, karena kami meyakini bahwa bukti yang dibawa KPK ke persidangan sudah solid dan beberapa terdakwa lain juga ada di vonis di persidangan baik itu Emi Saragih atau Idrus Marham,” kata Kurnia di Kantor ICW seperti dikutip Suara.com.

Kurnia menilai putusan ini adalah bukti nyata pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Kami nilai vonis bebas pengadilan ke terdakwa kasus korupsi ini merupakan bentuk pelemahan KPK yang lain,” kata dia.

“Insitusinya sudah dilemahkan dan saat ini terdakwa-terdakwa kasus korupsi juga diberikan keringanan hukuman ataupun mungkin dalam konteks hari ini dibebaskan dalam persidangan,” ujar dia.

Petang tadi, Sofyan Basir pun resmi dibebaskan dari rumah tahanan di gedung Merah Putih KPK. Pembebasan itu dilakukan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhan vonis bebas kepada Sofyan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan vonis bebas dijatuhkan kepada Sofyan Basir karena tak terbukti secara sah terlibat dalam kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1 sebagaimana dakwaan Jaksa Penutut Umum pada KPK.

“Mengadili menyatakan terdakwa Sofyan Basir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan pertama dan kedua,” kata hakim ketua Hariono di Pengadilan Tipikor.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) KPK meminta Sofyan divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai melakukan pembantuan fasilitasi suap terkait kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1 yaitu memfasilitasi pertemuan antara anggota Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih, politikus Partai Golkar Idrus Marham dan pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan dinilai tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama maupun kedua dari Pasal 12 Huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana diubah UU No. 20/2001. Atas putusan tersebut, Sofyan Basir menyatakan menerima, sementara JPU KPK menyatakan pikir-pikir.(pan)