CILACAP, SATELITPOST-Adanya pendamping desa yang diharapkan bisa membantu desa dalam melakukan perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa kinerjanya belum maksimal. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Apdesi Kabupaten Cilacap, Teguh Budi.

Menurutnya, selama ini tidak sedikit pendamping desa yang kurang menguasai secara teknis. Sehingga masih banyak desa-desa yang juga merasa kesulitan untuk membuat perencanaan dan pelaporan keuangan desa. Padahal dengan pendampingan ini bisa meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa.

“Kami merasa selama ini belum maksimal, karena mulai dari perencanaan, pelaksanaan pelaporan, ada beberapa pendamping lokal desa yang kurang cukup menguasai. Misal pembuatan pengaspalan dan sebagainya, pendamping lokal desa tidak menguasai bidangnya karena mereka lebih ke pemberdayaan lokal,” katanya.

Karena itu, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk lebih memikirkan pendamping dari tingkat kecamatan. Bila perlu, dibuat semacam UPT tersendiri.

“Karena, ketika UPT, maka ada masing-masing bagian, pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan, agar dalam perencanaan maupun pelaksanaan melaporkan, sudah ada filter. Ini muaranya agar meminimalisir potensi penyalahgunaan dana desa,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Achmad Arifin mengatakan pendamping desa dan pendamping lokal direkrut, diseleksi, dan digaji oleh pemerintah pusat tanpa pengetahuand ari kabupaten. Pihak kabupaten hanya memanfaatkan tenaga para pendamping ini untuk mendampingi desa ketika mengalami kesulitan.

“Perlu diketahui jumlah pendamping desa terbatas untuk Cilacap, untuk keahliannya sendiri memang banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan desa,” ujarnya.

Untuk jumlahnya 21 kecamatan, hanya ada 27 pendamping di kecamatan. Sehingga ada 1-2 pendamping di satu kecamatan. Sedangkan untuk pendamping lokal yang ada sebanyak 34 orang untuk 269 desa yang ada di Cilacap.

Upaya yang dilakukan Dispermades untuk mengatasi masalah ini, dengan mengelar bimbingan teknis dan rakor yang dilaksanakan satu bulan dua kali. Pada rakor ini, juga dilibatkan Kejaksaan Negeri Cilacap, Inspektorat, dan Bagian Hukum Setda Cilacap.

“Setiap bulan kita selalu rakor dua kali, sambil dievaluasi kemampuan mereka sejauh mana dan diisi materi tentang pemerintahan desa. Kita bekali terus, agar ada peningkatan kemampuan dari para perangkat desa ini,” katanya.

Permasalahan ini, kata dia, memang tidak hanya di Cilacap, tetapi juga di daerah lainnya. Pemkab juga berharap agar dari pusat juga lebih memperhatikan bahwa pendamping desa harus memiliki kemampuan. (ale)