ISTIMEWA BUPATI Banjarnegara, Budhi Sarwono (kiri) menyerahkan dokumen LKPj kepada pimpinan DPRD Banjarnegara, kemarin.
ISTIMEWA BUPATI Banjarnegara, Budhi Sarwono (kiri) menyerahkan dokumen LKPj kepada pimpinan DPRD Banjarnegara, kemarin.

BANJARNEGARA,SATELITPOST-Bupati Banjarnegara menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LKPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Penyerahan dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Banjarnegara, Selasa (11/6). Setelah diserahkan, dokumen LKPj akan dibahas bersama dengan anggota DPRD Banjarnegara.

Dalam pidato pengantarnya, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berperan mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, termasuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif. “Terima kasih kepada pihak legislatif, karena atas kerjasama semua pihak sehingga Banjarnegara kembali meraih WTP untuk ke-6 kalinya dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” katanya.

Menurutnya WTP bukanlah akhir dari proses pembangunan namun merupakan awal dari sebuah proses panjang dalam pembangunan di kabupaten Banjarnegara. “Saya tekankan, WTP bukan tujuan akhir, namun prestasi ini harus selalu kita jaga dan tingkatkan untuk mewujudkan clean government,” katanya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 320 ayat 1 disebutkan, Kepala Daerah harus mengajukan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. “Alhamdulillah kami sudah menyajikan Raperda tersebut pada akhir Mei 2019,” ujarnya.

Sementara itu dalam sambutannya, Ketua DPRD Banjarnegara Nuryanto memberikan apresiasi atas kinerja bupati dan jajarannya. Sebab mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disampaikan sebagai lampiran Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018, merupakan laporan keuangan yang telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dan telah diperiksa oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan prosedur dan standar pemeriksaan yang berlaku,” katanya.

Secara umum, Bupati menyampaikan ringkasan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Di antaranya realisasi pendapatan daerah Rp 2.074.653.161.695 dari target sebesar Rp  2.070.579.643 atau melebihi target Rp. 4.073.518.695. Pada sisi belanja, untuk belanja total terealisir sebesar Rp. 2.119.096.202 dari anggaran sebesar Rp. 2.231.879.520.

Berkaitan dengan pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan tahun 2018 sebesar Rp. 172.299.944.038 sementara pengeluaran pembiayaan Rp. 10.949.900.000 dan pembiayaan netto Rp. 161.350.044.038.

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka sisa lebih perhitungan APBD (SilPA) tahun anggaran 2018 terealisir sebesar Rp. 161.906.522.531.

Sidang paripurna dilanjutkan dengan halal bi halal pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan jajaran Forkopimda Banjarnegara. Kegiatan tersebut juga menghadirkan pembicara Ketua MUI Banjarnegara Fahmi Hisyam. Dalam ceramahnya, dia mengajak seluruh komponen pemerintah untuk saling memaafkan dan instrospeksi diri demi menjadi lebih baik.

Momentum syawalan ini menjadikan semangat baru dalam pengadian terhadap masyarakat. “Bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya, pemerintah sudah berjalan dengan baik, mari kita tingkatkan menjadi lebih baik lagi,” katanya. (oel)