Pada prinsipnya, bazar diperbolehkan sebagai bentuk kampanye asalkan dalam pelaksanaan, bazar tidak dijadikan sebagai pemberian secara gratis/cuma-cuma

Miftakhudin

Komisioner Panwaskab Banyumas Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran

PURWOKERTO, SATELITPOST-Masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang bebarengan dengan Ramadan rentan terjadi pelanggaran oleh pasangan calon (paslon). Paslon bisa memanfaatkan momentum puasa untuk melakukan kampanye. Satu di antara yang kerap ditemui yakni bazar murah.

Mengantisipasi hal ini, Panwaskab Banyumas mengundang kedua tim sukses paslon untuk menyepakati aturan main, Senin (21/5/2018) lalu. Komisioner Panwaskab Banyumas Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran, Miftakhudin mengatakan, bazar merupakan satu di antara model kampanye yang diperbolehkan dan juga disebut dalam PKPU no 4 Tahun 2017 tentang Kampanye.

“Pada prinsipnya, bazar diperbolehkan sebagai bentuk kampanye asalkan dalam pelaksanaan, bazar tidak dijadikan sebagai pemberian secara gratis atau cuma-cuma,” katanya.

Panwas menilai, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga menghindari money politic yang samar, maka harus ada kesepakatan harga. ‘Kita sudah undang kedua tim sukses untuk membicarakan hal ini. Dari pertemuan itu, baik dari tim Mardjoko-Ifan Haryanto dan Achmad Husein-Sadewo menyepakati selisih harga maksimal 50 persen dari harga pasar,” katanya.

Ia menambahkan, karena bazar merupakan satu bentuk kampanye maka aturan pelaksanaannya pun juga sama dengan kampanye lain. Seperti, dalam pelaksanaan bazar kedua kubu harus tetap menyertakan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dan juga tidak diperbolehkan digelar di tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan.

Ketika ditanyakan terkait pantauan selama beberapa hari memasuki Ramadan, Miftah mengatakan, Panwas belum menerima laporan atau pun temuan yang berkaitan dengan pemanfaatan Ramadan untuk kampanye terselubung. Jadi, masa kampanye di bulan Ramadan masih berjalan dengan baik.

Dalam pertemuan itu, kata Miftah, Panwas juga mengingatkan untuk mobil branding yang domainnya berada dalam kewenangan Satlantas dan Dishub untuk tidak berlalu lintas ketika sudah memasuki masa tenang kampanye.

“Ranah Panwas dalam hal ini hanya mengingatkan, karena mobil branding peserta pemilu beririsan dengan tugas kami dalam pengawasan kegiatan kampanye di Pilkada 2018,” katanya. (anas@satelitpost.com)