WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) versi Oesman Sapta Odang, Nono Sampono, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis (8/6). KOMPAS.COM

JAKARTA, SATELITPOST – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan yang diajukan oleh anggota DPD, GKR Hemas.MA melalui Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas MA, Witanto mengatakan, MA menerima dan menghormati putusan majelis hakim tersebut.

“Apa yg diputuskan oleh Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,” ujar Witanto, yang menjadi kuasa hukum MA dalam perkara tersebut, saat dihubungi, Kamis (8/6) dikutip dari Kompas.com.

Dalam pertimbangannya, Majelis Sidang menilai, tindakan pemanduan sumpah Pimpinan DPD oleh Wakil Ketua MA tidak dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, karena merupakan tindakan seremonial ketatanegaraan.

Witanto memastikan, tidak ada intervensi yang dilakukan oleh MA kepada majelis hakim PTUN dalam perkara ini. Meskipun, PTUN merupakan badan peradilan yang secara struktural ada di bawah MA.

“MA sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap proses persidangan tata usaha negara. Bahkan pimpinan selalu mewanti-wanti kepada kami, kuasa hukum MA, agar senantiasa menjaga independensi pengadilan dalam memutus dengan mengikuti proses persidangan secara fair karena kami (MA) sebagai pihak yang berperkara,” ujar Witanto.

Witanto mengatakan, MA tidak pernah memprediksi majelis hakim akan memutuskan tidak menerima permohonan gugatan. Akan tetapi, menurut Witanto, pelantikan yang dilakukan Wakil Ketua MA tidak menyalahi aturan.

“Kami yakin bahwa yang dilakukan oleh MA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun kami tidak bisa memastikan apa yang akan di putuskan oleh pengadilan. Kami hanya berupaya untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang ada,” kata Witanto.

Menanggapi putusan ini kubu GKR Hemas menyatakan akan mempertimbangkan upaya hukum lanjutan, yaitu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan PTUN ke Mahkamah Agung. “Kita belum ke arah sana,” kata kuasa hukum Hemas, Andi Irmanputra Sidin dikonfirmasi wartawan.

Irmanputra mengatakan, pemanduan sumpah pimpinan DPD yang dilakukan Wakil Ketua MA bukanlah persoalan kliennya pribadi. Hal itu merupakan persoalan masa depan putusan pengadilan dan masa depan putusan MA itu sendiri. Dia menambahkan, MA melanggar putusannya sendiri, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi putusan-putusan MA ke depan.

“Teman-teman (masyarakat) termasuk punya legal standing untuk persoalan itu. Ini kan bukan dalih politik, dalihnya adalah tegakkan putusan MA,” kata Irmanputra.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD versi Oesman Sapta Odang, Nono Sampono meminta agar semua pihak bisa menghargai putusan PTUN ini. “Kita harapan semua pihak yang masih menuntut proses hukum itu juga menghormati putusan, dan ini saya kira sudah final,” ujar Nono. (afgan86@yahoo.com)