POLRES Banjarnegara Bekuk Tujuh Pelaku Curat Hasil Operasi Sikat Candi 2019

KAPOLRES Banjarnegara, AKBP Aris Yudha Legawa didampingi jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara, menghadirkan pelaku pencurian pakan ternak, saat konferensi pers hasil Operasi Sikat candi 2019, beberapa waktu lalu. ISTIMEWA

BANJARNEGARA, SATELITPOST – Jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara, berhasil mengamankan tujuh pelaku kejahatan pencurian dengan pemberatan selama Operasi Sikat Candi 2019, beberapa waktu lalu. Mereka ditangkap dengan kasus pencurian pemberatan, di beberapa tempat.

Mereka adalah HP (29) warga Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, KH (38) warga Desa Mandiraja Wetan, Kecamatan Mandiraja, SN (35) dan CH (38) keduanya warga Prendengan, Banjarmangu. Keempat pelaku diamankan atas pencurian dengan pemberatan di Desa Lemahjaya, kecamatan Wanadadi. Polisi juga mengamankan HN (29) warga Kebutuh, Kecamatan Bukateja Purbalingga yang terbukti melakukan tindak pencurian sepeda motor, di Desa Karangsari Kecamatan Pejawaran.

Kapolres Banjarnegara, AKBP Aris Yudha Legawa mengatakan, selain empat tersangka polisi juga mengamankan dua tersangka pencurian pakan ternak. Mereka adalah ST (21) warga Desa Karangcengis, Bukateja Purbalingga dan NH (29) yang juga warga Purbalingga.

Menurutnya, dalam menjalankan aksinya pelaku mendatangi gudang pakan ternak dan mengetuk pintu gudang. Setelah dibuka, pelaku langsung mengancam pnjaga dengan senjata tajam dan mengikat serta menutup mulutnya dengan lakban.

“Dari aksinya itu, kedua pelaku berhasil membawa satu unit mesin genset, golok, serta 32 zak pakan ayam,” katanya.

Akibat perbuatannya, para tersangka ini dikenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. (oel)

 

Bupati: ASN Dilarang Pakai Gas Melon, Ngeyel Siap-siap Kena Sanksi

UNTUKmemudahkan penukaran gas melon dengan gas non subsidi, pemerintah bekerjasama dengan Hiswanamigas membuka stan di kompleks Setda Banjarnegara, Jumat (1/11). SATELITPOST/MAULA

BANJARNEGARA,SATELITPOST – Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono, melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banjarnegara menggunakan elpiji bersubsidi. Larangan penggunaan ‘gas melon’ bagi ASN itu, bahkan tertuang dalam Surat Edaran Bupati Nomor 541/1826/Setda/2019 tertanggal 26 September 2019 tentang penggunaan gas LPG 3 kilogram.

Menurut Budhi, sesuai Permen ESDM nomor 26 tahun 2009 disebutkan, gas melon diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 1,5 juta.

“Kami masih menemukan ASN yang menggunakan gas melon, jadi kami meminta untuk segera beralih ke gas non subsidi. Imbauan ini akan terus digencarkan, kalau nanti masih ditemukan ada yang pakai siap-siap kena sanksi,” katanya.

Menurutnya, ASN bukan warga miskin. Sebab, para aparatur negara berpenghasilan di atas Rp 1,5 juta. Belum lagi tambahan penghasilan yang sudah diatur dalam undang-undang, jadi ASN dilarang keras menggunakan gas bersubsidi.

Sebagaimana dalam peraturan tersebut, tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kilogram hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Berdasarkan data yang ada, kuota gas elpiji 3 kilogram tahun 2019 di Banjarnegara mencapai 6.696.808 tabung. Dengan jumlah tersebut, Banjarnegara masih mengalami banyak kekurangan. Setelah dilakukan pantauan, ternyata banyak ASN yang ikut menggunakan gas tersebut sehingga pemerintah terpaksa bertindak tegas dengan melarang dan diimbau segera beralih ke gas elpiji ukuran 5,5 kilogram atau 12 kilogram. (oel)

 

Pesona Gunung Laos Juara Umum Jambore Pokdarwis Banyumas 2019

PURWOJATI, SATELITPOST – Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Gunung Laos Desa menjadi Juara Umum Jambore Pokdarwis Banyumas 2019. Ajang itu digelar di objek wisata Gunung Laos, Desa Kaliwangi, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, 26-28 Oktober 2019 lalu.

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, Bahrudin mengatakan, Pokdarwis Pesona Gunung Laos berhasil mengungguli 15 peserta even tersebut.

“Dewan juri memilih yang terbaik dari materi stand pameran, apresiasi seni, yel-yel, aksi sapta pesona, tes tertulis, paparan potensi hingga persyaratan administratif Pokdarwis tersebut. Hasilnya, Pesona Gunung Laos ini yang menjadi juara umum,” lanjutnya.

Di posisi kedua, kata Bahrudin, diraih Pokdarwis Saka Tunggal Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Sementara juara ketiga disabet Pokdarwis Poktamuda Desa Samudra, Kecamatan Gumelar. Dia mengatakan, even ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh pengelola wisata di desa. Namun juga untuk menjalin silaturrahim antar pelaku wisata.

“Mereka juga saling berbagi pengalaman dan pengetahuan. Karena peserta kali ini cukup banyak yang berasal dari Pokdarwis baru,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan Dewan Juri, Ali Rokhman mengatakan, jambore tersebut menjadi sarana potret untuk memetakan potensi wisata alternatif.”Ternyata banyak potensi yang ada di desa. Seperti Desa Tlaga dan Samudra, Kecamatan Gumelar. Juga ada Desa Darmakradenan yang memiliki wisata goa. Wisata ini belum tersentuh,” katanya. (ank)

Polres Banyumas Operasi Zebra Candi Lakukan Sidang di Tempat

PURWOKERTO, SATELITPOST-Polres Banyumas bekersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di bidang hukum, melaksanakan Operasi Zebra Candi 2019 dengan menindak pelanggar langsung di tempat operasi, di depan Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Jumat (1/11).

Menurut keterangan Kasat Lantas, AKP Dodiawan SH SIk mereka bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto, PM Purwokerto, Dinas Pehubungan dan Samsat Purwokerto. “Tujuannya untuk membantu masyarakat biar tahu, karena sebagian masyarakat belum tahu mekanisme penegakan hukum ketika ditilang,” kata dia.

Menurut Dodi, mekanisme pelanggar lalu lintas, yakni seperti diberikan surat tilang, kemudian melakukan proses persidangan di pengadilan lokasi tempat penilangan. “Selain itu kegiatan untuk juga untuk membantu masyarakat, karena pengguna jalan yang ada bukan hanya dari Banyumas saja, melainkan dari daerah sekitar Banyumas juga yang bisa segera mengurus surat tilang,” kata dia.

Tidak hanya fokus pada penindakan saja, menurut Dodi bagi masyarakat yang mengalami telat pajak kendaraan maupun tidak memiliki dokumen surat izin mengemudi (SIM) bisa mengurusnya langsung di lokasi tersebut. “Kita ada kendaraan seperti pembayaran pajak keliling yang memang sudah kita siapkan,” ujarnya.

Operasi Zebra Candi 2019 di Polres Banyumas dimulai 14 hari, sejak tanggal 23 Oktober hingga 5 November 2019. “Target pelaksanaan 14 hari ada 4.200 tilang, sembilan hari ini kita sudah mencapai 3.752 tilang, teguran 68. Rata-rata pelanggar itu tidak menggunakan helm serta tidak memiliki dokumen. Karena fokus kita itu ke pelanggar yang tingkat fatalitasnya tinggi,” kata dia.(san)

Jenguk Kakeknya Sakit di RS Ajibarang, Handphone dan Uang Tunai Hilang

AJIBARANG, SATELITPOST-Sungguh malang nasib Nurfaizi Ramadhan (20), warga Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, ketika sedang menjenguk kakeknya yang dirawat di RS Mitra Ariva Ajibarang, Desa Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang harus kehilangan sejumlah handphone dan uang tunai, Kamis (31/10).

Menurut keterangan Kapolsek Ajibarang, AKP Supardi SH kasus pencurian tersebut bermula sekitar pukul 02.12 WIB, korban datang ke ruang Bougenvil RS Mitra Ariva untuk menjenguk kakeknya yang sedang dirawat. Karena waktu sudah larut korban kemudian tidur di dekat ibunya Suyanti (49), yang saat itu ikut menjenguk.

Kemudian sekitar pukul 04.00 WIB, korban dan ibunya bangun hendak melaksanakan salat Subuh, namun justru dikejutkan tas berisikan uang tunai Rp 2,5 juta dan dua buah handphone merek Xiomi Redmi Note 5A serta Nokia Xperia warna putih sudah tidak ada.

Nurfaizi pun sempat melaporkan kejadian tersebut ke sekuriti rumah sakit, hingga kemudian melaporkannya ke Polsek Ajibarang. “Saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terjadi kasus pencurian tersebut,” ujarnya.(san)

Shelter Kuliner GOR Tahap Dua Mandek, Disperindag Banyumas Ajukan Anggaran Rp 1,7 Miliar

PURWOKERTO, SATELITPOST – Pembangunan shelter kuliner GOR Satria tahap dua masih belum dimulai. Ketiadaan anggaran menjadi pemicu pembangunan tahap dua urung dilanjutkan.

Budi S, Kasi Pembinaan dan Pengendalian PKL Dinas Perindustrian dan Perdagangan ( Dinperindag ) Kabupaten Banyumas mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengupayakan untuk mengajukan anggaran. Diakuinya faktor tidak adanya anggaran membuat pembangunan shelter kuliner Gor tahap dua mandek. “Waktu kemarin sudah mengajukan total Rp 1,7 miliar. Sempat mandek karena belum ada anggaran,” katanya.

Dia menambahkan, dari total anggaran yang diajukan sudah termasuk area parkir. Shelter kuliner sendiri merupakan sebuah upaya dalam menata PKL. “Kita orientasinya pedagang harian. Jadi tidak semua masuk,” lanjutnya.

Kendati sudah mengajukan, namun disetujui atau tidak anggaran pihaknya menyebutkan merupakan kewenangan pusat. Pihaknya juga telah memasukkan pembangunan shelter kuliner sebagai prioritas utama. “Kita sudah mengusulkan untuk shelter merupakan prioritas. Harapannya 2020 bisa rampung, namun semua tergantung ketersediaan anggaran,” ujarnya.

Lebih jauh untuk progres pembangunan shelter kuliner selanjutnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ini dilakukan agar terwujud sinergitas antar instansi. “Mem-fix-kan spek dan juknisnya seperti apa. Semua mesti selaras dan padu. Kita tinggal memadukan dengan yang di daerah juknisnya dengan di pusat klop apa tidak,” tandasnya. (ank)

Kepala BKPPD Cilacap Dukung Wacana Larangan Cadar di Lingkungan Pemerintahan

CILACAP, SATELITPOST-Polemik terkait wacana pelarangan penggunaan cadar atau niqab bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan bergulir bak bola salju. Semakin hari, semakin banyak pula pihak yang ikut angkat bicara.

Belakangan, guliran isu ini sampai ke tingkat daerah. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Cilacap, Warsono mengaku sepakat dengan larangan ini. Apalagi, jika latar belakangnya adalah aspek keamanan di lingkungan kantor pemerintahan.

“Saya kira Menteri Agama itu akan melarang, karena secara logika jika menggunakan cadar di dalam lingkungan kantor akan dicurigai orang. Logikanya sama dengan masuk ke ruangan masih menggunakan helm dan ditutup, nanti ternyata perampok gimana?,” ujarnya, Jumat (1/11) kemarin.

Warsono menekankan larangan penggunaan cadar ini hanya di lingkungan kantor saja. Karena ASN sebagai pelayan masyarakat harus memberikan pelayanan dengan baik tanpa dicurigai.

“Kalau di kantor ya selayaknya tidak cadaran. Nanti kalau di luar ya tidak apa-apa, jika masih di lingkungan kantor ya jangan,” katanya.

Sedangkan terkait dengan celana cingkrang, Warsono mengaku masih belum mengetahui adanya wacana tersebut. “Saya kira kalau celana cingkrang tidak apa-apa,” ujarnya.

Selama bebeberapa tahun terakhir ini, BKPPD juga sudah memberikan pembinaan kepada ASN yang diduga terlibat ajaran-ajaran radikalisme. Diidentifikasi ada sekitar 30 orang ASN yang terpapar, dan saat ini masih terus dipantau.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi tersedot dalam pusaran isu kontroversial. Kali ini terkait usulan larangan penggunaan cadar di instansi pemerintah.

Ia kemudian memberi contoh dengan aturan pelarangan menggunakan helm dengan menggunakan cadar. Menurut Fachrul, itu seperti aturan di lingkungan instansi pemerintah yang harus menunjukkan wajahnya dengan jelas.

“Dari segi keamanan, di instansi pemerintah tidak diperbolehkan memakai helm, kalau ada orang yang bertamu di rumah saya tidak kelihatan wajahnya, tidak mau saya, keluar Anda,” kata Fachrul Razi seperti dikutip Tribunnews.com.

Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto. Namun, usulan tersebut masih dikaji sebelum ditetapkan melalui peraturan Menteri Agama.

Fachrul Razi menganggap penggunaan cadar tidak mempunyai dasar.  “Rencana tersebut hanya saya bilang tidak ada dasarnya di Al-qur’an maupun di Hadist, menurut pandangan kami,” ujar Fachrul Razi.(ale)

Gerindra: ASN Wajib Patuh

Menyoal larangan niqab, Partai Gerindra menganggap para aparatur sipil negara (ASN) wajib mengikuti aturan yang diterapkan di kementeriannya. Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut tidak mempermasalahkan aturan tersebut. Namun, pemerintah perlu membatasi aturan tersebut.

“Jadi begini, kalau ASN kan sudah ada aturan mengenai seragam, ketentuan mengenai atribut dalam pekerjaan, kan gitu. Jadi saya pikir kalau di luar itu kan terserah kepada individu. Nah kalau sudah ada aturannya wajib lah ikut aturan yang sudah ada, supaya juga tertib. (ASN) Ya ikutin aturan lah, kan begitu,” kata dia seperti dikutip Suara.com.

Dasco juga memberi catatan bahwa wacana aturan tersebut jangan sampai diterapkan kepada masyarakat yang kebetulan berkunjung ke instansi-instansi pemerintah. Terpenting, ujar dia, prosedur pengamanan tetap diberlakukan.

“Ya kalau tau kan dia tamu namanya juga, tamu jangan dibatasi dong pakaiannya. Sepanjang rapi, boleh dong. Prosedur pengamanan tetap harus dilalui. Bahwa dia ada detektor, ada pemeriksaan pemeriksaan yang itu biasa kan itu,” ujar dia.

Diketahui, wacana pelarangan niqab dan celana cingkrang di lingkunga kementerian kali pertama diutarakan Menag Fachrul Razi. Sebelumya, Menag Fachrul menyebut tidak ada dasar hukum yang kuat dalam kitab suci Alquran dan Hadis terkait aturan penggunaan cadar.(pan)

Terlalu Masuk Ranah Privat

Selain Gerindra, sejumlah elit parpol lain juga angkat bicara soal dinamika pelarangan cadar. Partai Keadilan Sejahtera mengkhawatirkan wacana pelarangan cadar atau nikab oleh Menteri Agama Fachrul Razi bakal masuk ke ranah privat.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar ada baiknya Majelis Ulama Indonesia ikut membuat fatwa terkait cadar. Hal itu agar mempertegas hukum soal penggunaannya.

“Pertama saya tak terlalu tahu hukum menggunakan cadar, makanya enak MUI membuat fatwa terkait cadar ini. Kala dia tak wajib ya gak masalah. Tapi kalau dia ada dasarnya saya agak khawatir ini masuk di ruang privat karena itu harus hati-hati masuk ke ruang privat,” kata Mardani seperti dikutip Suara.com.

Karena masuk ruang privat, Mardani berujar agar negara tak lerlu banyak ikut campur apalagi sampai mengintervensi penggunaan cadar. “Kalau saya menggarisbawahi, itu ruang privat, kalau ruang privat itu paling enak jangan terlalu diintervensi oleh negara. Karena negara bagaimanapun mengatur di ruang publik,” kata Mardani.

Ia menambahkan bahwa salah satu pencegahan radikalisme bisa dilakukan melalui jalur dialog dan literasi, bukan pelarangan suatu yang privat semisal cadar.(pan)

 

Wapres: Itu Penegakkan Disiplin

Wakil Presiden Maruf Amin ikut bicara soal wacana larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah. Menurutnya, langkah itu berkaitan dengan upaya penegakkan kedisiplinan.

“Itu kan mungkin ada keinginan untuk supaya di pemeritah ada aturannya. Pakaian seperti apa, tentara harus seperti apa, tentara perempuan, polisi perempuan, kemudian juga PNS seperti apa. Lalu di masyarakat juga ya mungkin beda lagi. Jadi itu dalam rangka disiplin saja. Penegakan disiplin,” kata Ma’ruf Amin di Kantor Wakil Presiden seperti dikutip Suara.com.

Berkenaan dengan itu, Ma’ruf mengatakan bahwa pemberantasan terhadap paham radikalisme telah menjadi komitmen bersama. Namun, wacana larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan tidak ada kaitannya dengan pemberantasan paham radikalisme tersebut.

Lebih lanjut, Ma’ruf Amin pun mengungkapkan bahwa paham radikalisme itu sendiri dibagi menjadi dua, yakni radikalisme ideologis dan separatis.

“Radikalisme itu kan ada kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak melalui kekerasan. Apakah radikalisme ideologi, bisa juga radikalisme separatis. Separatis juga dengan senjata itu juga radikal,” ujar dia.(pan)

Masjid Dilelang Bank di Sukoharjo, Netizen Heboh

MASJID Riyadhul Jannah di Bangsri Cilik Kriwen, Sukoharjo yang sempat viral karena akan dilelang bank. SUARA.COM

SUKOHARJO, SATELITPOST-Belakangan, netizen di Jateng dan sekitarnya mendadak ramai memperbincangkan postingan sebuah masjid yang dilelang. Masjid tersebut bernama Riyadhul Jannah yang terletak di Bangsri Cilik, Kriwen, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng).

Dikutip dari Suara.com, masjid tersebut sebelumnya menjadi agunan di sebuah bank. Kekinian, diketahui bank tersebut adalah BPR Central Internasional yang berlokasi di Solo.

Takmir Masjid Riyadhul Jannah Mulyono menyampaikan, papan pemberitahuan tersebut sebelumnya terpasang di bagian pagar depan masjid. Tetapi, tidak berselang lama papan tersebut langsung hilang. “Awalnya mau dipasang di tembok masjid, kemudian saya larang. Kalau dipasang di tembok masjid akan saya copot, lalu dipasang di pagar. Tidak lama dicopot lagi,” katanya saat ditemui Suara.com.

Mulyono tidak mengetahui pelaku pencopotan papan tersebut. Tetapi kemungkinan besar papan tersebut dicopot oleh pihak bank sendiri.

“Mungkin setelah viral dari pihak bank ketakutan lalu dicopot. Karena setelah viral banyak yang berdatangan kesini untuk mengetahui ihwal permasalahan tersebut,” katanya.

Mulyono pun menceritakan awal mula permasalahan tersebut. Masjid tersebut merupakan milik keluarga dari pemilik perusahaan otomotif (PO) Wahyu Putro. Sebelum dibangun sebuah masjid, tanah seluas 1.250 meter persegi itu adalah garasi bus.

“Selain sebagai garasi juga digunakan untuk bengkel dan roplak ban. Kemudian, karena pemiliknya pindah garasi itu pun sudah tidak ada,” katanya.

Pada April 2011, lanjut Mulyono, pemilik PO Wahyu Putro membangun masjid itu. Pembangunan dengan nilai yang ditaksir mencapai Rp 800 juta itu selesai pada Oktober 2011 dan diresmikan.

“Pada tahun 2012 ada dari pihak bank yang datang dengan membawa fotokopi sertifikat. Dan memberitahukan bahwa lahan tersebut sudah menjadi agunan dengan nilai mencapai Rp 625 juta,” kata Mulyono.

Mengetahui hal itu, Mulyono pun kaget. Pasalnya, selama ini dirinya tidak mengetahui permasalahan itu. Tetapi, tiba-tiba ada yang datang dan memberitahukan bahwa tanah masjid telah menjadi agunan di bank.

“Saya datang ke pemilik lahan dan memberitahukan permasalahan ini. Dan katanya saya disuruh mengurus masjid saja, tidak perlu memikirkan masalah agunan bank,” ujar dia.

Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada petugas dari pihak bank yang datang dan memasang papan pengumuman bahwa tanah dan bangunan dalam pengawasan.(pan)

UNU Purwokerto Edukasi Budidaya Kopi di Desa Winduaji

TIM Program Hibah Bina Desa (PHBD) Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto bekerjasama dengan Pokdarwis Winduaji memberikan edukasi pengelolaan budidaya kopi di Karanganyar, Winduaji, Kamis (31/10). ISTIMEWA

WINDUAJI, SATELITPOST-Tim Program Hibah Bina Desa (PHBD) Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto bekerjasama dengan Pokdarwis Winduaji memberikan edukasi pengelolaan budidaya kopi. Edukasi yang diberikan mulai dari perawatan, pemanenan, dan pengolahan kopi hingga menjadi prodak yang berlebel Kopi Winduaji. Acara tersebut dilaksanakan di Karang Anyar Winduaji, Kamis (31/10).

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemdes Winduaji, BPD, LPM, Bumdes, Karang Taruna, Pokdarwis Winduaji, Masyarakat serta Petani Kopi Karang Anyar Desa winduaji. Dalam sambutan Ketua Panitia PHBD (Program Hibah Bina Desa) Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Sahrul Gunawan berterima kasih kepada semua panitia PHBD, pemerintah desa, BPD, LPM, Bumdes, Karang Taruna, dan Pokdarwis Winduaji. Sebab, semua elemen tersebut telah bekerjasama dalam kegiatan PHBD. “Kami juga mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat dan petani atas kehadirannya dalam workshop kewirausahaan dan sosialisasi kopi di Karang Anyar Winduaji,” ujarnya.

Larin Tika Febriyanti SP MAgr Dosen UNU Purwokerto mengatakan teknik budidaya kopi melalui tahap persiapan lahan, pembibitan, penanaman, penyulaman, penyiraman pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama penyakit harus dikelola secara benar. “Sehingga petani menghasilkan Kopi yang berkualitas dan menghasilkan kopi maksimal,” kata dia saat menjadi narasumber.

Narasumber lainnya, Owner Due Cafe Bumiayu Ardi mengatakan kopi yang dikelola secara benar dapat meningkatkan harga jual yang tinggi. “Salah satunya dalam bentuk proses pemanenan kopi dengan pemilihan buah yang sudah tua dengan masih muda serta memisahkan buah kopi yang berkualitas bagus dan tidak,” ujarnya.

Ardi Juga mengetakan pemisahan Buah atau biji kopi yang berkualitas dapat mempengaruhi citra rasa kopinya. Dari acara tersebut harapannya adalah para petani dapat menerapkan ilmu-ilmunya dan dapat  meningkatkan perekonomian petani dan juga masyarakat Winduaji. (nyk)

 

Talut Sepanjang 425,8 Meter Rampung, TMMD di Kebumen Tuntas

PEMUKULAN kentongan jadi tanda penutupan TMMD Reguler k- 106 di Lapangan Desa Rahayu, Kecamatan Padureso, Kamis (31/10). SATELITPOST/CR

PADURESO, SATELITPOST-Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke 106 yang dilaksanakan jajaran Komando Distrik Militer (Kodim) 0709 Kebumen secara resmi ditutup di lapangan Desa Rahayu, Kecamatan Padureso, Kamis (31/10).

Mengusung tema ‘Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan Untuk Kesejahteraan Rakyat’, program TMMD yang berlangsung sejak 2-31 Oktober 2019 itu telah menyelesaikan pembangunan fisik berupa rabat beton sepanjang 673 meter serta talut sepanjang 425,8 meter. Adapun pelaksanaan TMMD didukung oleh anggaran sebesar Rp 1,2 miliar yang bersumber dari APBD TNI, APBD Desa, APBD Kabupaten, dan APBD Provinsi.

Operasi bakti TNI dilaksanakan dalam berbagai wujud yang salah satunya adalah program TMMD. Selain menyasar pembangunan infrastruktur, pencapaian program sasaran fisik juga diimbangi dengan pencapaian sasaran non fisik berupa penyuluhan bela negara, penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan, dan penyuluhan kesehatan.

Pada kesempatan itu, Dandim 0709 Kebumen Letkol Inf Zamril Piliyang membacakan sambutan Pangdam IV/Diponegoro. Dalam sambutanya Pangdam menggarisbawahi bahwa TMMD merupakan tanggung jawab TNI bersama stakeholder yang ada untuk mewujudkan percepatan pembangunan. “Makna yang terkandung dari tema tersebut adalah bahwa TNI bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat secara bersama-sama melaksanakan percepatan pembangunan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Selain itu, TMMD sebagai program kerja sama yang terpadu dan berkelanjutan antara TNI, Polri, Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mensinergikan program masing-masing instansi untuk membantu meningkatkan percepatan pembangunan di daerah-daerah. Sehingga, katanya, meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dengan kriteria sasaran berupa daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal/miskin, terisolasi/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena akibat bencana.

Kodam IV/Diponegoro selama lima tahun telah melaksanakan tiga tahap yakni TMMD Reguler 104,105 dan 106. Selain TMMD Reguler, Kodam IV/Diponegoro juga melaksanakan TMMD Sengkuyung atau imbangan dalam pelaksanaannya selama 30 hari yang dibuka maupun ditutup secara serentak se-Indonesia.

Dalam kegiatan TMMD tidak hanya sasaran fisik yang dikerjakan, melainkan juga sasaran non fisik yang meliputi penyuluhan bidang kesejahteraan rakyat, kesadaran bernegara, bela negara dan ketertiban masyarakat, kesehatan, hukum, HAM dan lain-lain sesuai kebutuhan daerah sasaran.

Pada TMMD Ke-106 Tahun 2019 ini telah dilaksanakan pembangunan sasaran fisik berupa pembangunan/rehab sarana infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah seluruh Indonesia diantaranya sarana transportasi berupa jalan, jembatan renovasi dan pembangunan rumah ibadah, sekolah, rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembangunan sarana sanitasi.

Pembangunan non fisik ini sangat dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkokoh jiwa dan semangat nasionalisme masyarakat dalam menangkal berbagai ancaman disintegrasi bangsa yang dilancarkan melalui maraknya peredaran dan penyalahgunaan Narkoba, aksi terorisme, meningkatnya aksi kriminalitas, serta isu bangkitnya kembali paham komunisme, paham radikalisme, dan lain sebagainya yang semuanya dapat mengancam stabilitas Ketahanan Nasional Indonesia.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian, dalam pelaksanaan TMMD Reguler untuk anggota satgas wajib tinggal di rumah rakyat dan ULP dimasak serta dimakan bersama dengan rakyat yang rumahnya ditempati oleh anggota satgas. “Hal ini dapat mewujudkan kemanunggalan dan kebersamaan serta rasa kekeluargaan antara TNI dan Rakyat,” katanya. (CR)