Beberapa hari lalu, tiga media sosial yang jumlah penggunanya terbesar di Indonesia, ditutup sementara. Langkah yang sama sekali tidak diduga itu, tentu saja menuai beragam reaksi. Ada yang pro, ada juga yang kontra.

Pemerintah beralasan, take down media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu, dilakukan demi mencegah sebaran hoaks yang mengancam keamanan dan ketertiban menyusul kericuhan di Ibu Kota 21-22 Mei lalu.

Upaya yang katanya juga bertujuan mencegah eskalasi kerusuhan di daerah lain itu, cukup beralasan. Karena selain Jakarta, di waktu yang nyaris bersamaan Pontianak dan Sampang juga ikut membara. Penyebab kerusuhan itu, diduga kuat akibat kabar hoaks yang merembet dari Jakarta. Sehingga massa yang terhasut, membakar Polsek Tambelangan di Sampang, Madura.

Begitulah fenomena media sosial belakangan ini yang terlanjur menjelma menjadi media utama, penyebaran berita dan sudut pandang politik kepada publik. Entah itu benar atau salah, maupun hoaks.

Pada perhelatan Pemilu 2019 lalu (terutama pilpres), masing-masing kubu pendukung beradu argumen untuk membela pilihannya. Masing-masing sama-sama agresif dalam usaha menguasai opini, lewat berbagai media sosial.

Berdasarkan hasil analisa Voice of America yang dipublikasikan beberapa waktu lalu, strategi baru pemerintah melakukan pembatasan media sosial ini dinilai cukup ampuh mengendalikan dinamika sosial tersebut.

Faktanya cukup mencengangkan, aktivitas online terkait Pemilu di Facebook turun hingga 94,9% dan Instagram turun 91,9% dalam periode 21-24 Mei lalu. Dari analisa ini, maka kebijakan pemerintah untuk membatasi akses media sosial, sangat efektif membatasi penyebaran hoaks.

Dari sudut pandang ini, semestinya kita mengapresiasi langkah antisipatif pemerintah. Karena fakta hukum selama ini, kabar bohong yang menyesatkan memang cukup berhasil mendorong orang atau sekelompok orang untuk melakukan hal-hal yang  melanggar hukum atau norma.

Para pelaku yang mendistribusikan kabar bohong dan kebencian selama ini, juga bukan orang-orang bodoh. Ada yang PNS, dokter, pilot hingga ustaz, guru, dan dosen di perguruan tinggi.

Akan seperti apa dampak sebaran hoaks dan ujaran kebencian yang tersebar, jika tidak dilakukan take down di negara dengan pengguna ponsel pintar lebih dari 200 juta orang ini? Kita tidak dapat membayangkan, bakal ada berapa ratus ribu orang lagi akan terprovokasi dengan berbagai unggahan berita bohong dan fitnah yang dapat menyebar dalam hitungan detik ini.

Lantas bagaimana dengan dampak bisnis yang dialami oleh para pengusaha di Indonesia, khususnya bisnis yang berbasis online dan aplikasi ? Menurut sejumlah pemberitaan, kerugian dari sektor bisnis online selama tiga hari pemblokiran memang tak terelakkan dan dikabarkan mencapai Rp 681 miliar.

Anjloknya bisnis online ini memang cukup signifikan, apalagi saat Ramadan dan menjelang Lebaran memang momen di mana penjualan online justru sedang meningkat drastis.

Kita yang tidak merasakan langsung dampak kerusuhan beberapa waktu lalu ini, mungkin bebas saja menggerutu. Padahal yang dilakukan pemerintah, hanya pembatasan sebagian kecil saja dari akses media sosial. Karena fungsi telepon, SMS dan akses internet juga masih berjalan lancar. Bukan berarti akses komunikasi sepenuhnya terputus, masih ada e-mail, twitter, dan line yang bisa digunakan.

Tanpa pembatasan medsos, kabar bohong, fitnah, dan kebencian, pasti akan menjalar lebih cepat lagi ke daerah-daerah dan berpotensi memicu gesekan massa yang baru.

Dampaknya mungkin bakal lebih mengerikan lagi, kalau kelompok tandingan atau massa yang pro-pemerintah juga ikut turun sehingga konflik horizontal tak terhindarkan. (enki@gmail.com)