Atas Nama Pembangunan

Redaktur Pelaksana SatelitPost

Selalu ada yang dikorbankan untuk sebuah perubahan. Namun apakah semua pengorbanan ini hanya menjadi milik rakyat kecil. Sebab, di mana-mana peradaban baru selalu berdiri di atas tangis dan penderitaan wong cilik.

Di Kulonprogo, pembangunan New Yogyakarta International Airport belum juga dimulai, tapi sudah memicu protes warga. Atas nama pembangunan, kemanusiaan diabaikan. Puluhan rumah warga yang menolak dipindah dibongkar paksa mesin-mesin penghancur. Mereka yang tetap melawan mempertahankan kenangan keluarga dan warisan leluhurnya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Aktivis yang terdiri dari dari mahasiswa dan warga ditahan setelah melawan proses penghancuran bangunan.

Kabar terakhir, Selasa (5/12), ada 15 orang aktivis yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Anti Penggusuran dibawa ke Polres Kulonprogo. Mereka kemudian dibebaskan kembali. Beberapa di antara mereka adalah aktivis pers mahasiswa. Mereka ditahan karena memperjuangkan hak warga yang menolak direlokasi. Namun apa daya, sebentang badan tak mungkin akan menang melawan kuasa negara yang seakan tanpa batas. Mereka hanya menang dalam arti menolak tirani dengan cara melawan sekuat-kuatnya.

Data Kompas per Senin (4/11), dari proyeksi 589 hektare lahan, 97 persennya atau 569 hektare telah dibebaskan. Dari lahan seluas itu, masih ada 30 rumah di Desa Glagah dan Palihan Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo yang masuk kawasan bandara yang masih ditempati pemiliknya. Sebagian dari mereka menolak digusur. Sebagian lagi karena proses ganti rugi yang belum rampung.

Meski demikian, proyek harus tetap berjalan, bagaimanapun caranya. Sebab, telah ditetapkan proses pembebasan lahan harus selesai Desember tahun ini. Tahun 2018, pengganti Bandara Adisucipto di Sleman ini harus mulai dibangun. Targetnya, April 2019 New Yogyakarta International Airport sudah bisa beroperasi.

Bandara Jenderal Besar Soedirman

Proyek pembangunan bandara dicanangkan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pertengahan November lalu, Pemprov Jawa Tengah dan Pemkab Purbalingga serta PT Angkasa Pura II telah menandatangani nota kesepahaman. Bandara Bandara Jenderal Besar Soedirman ditargetkan mulai beroperasi tahun 2019. Panjang runway bandara ini mencapai 2 ribu meter x 45 meter sehingga bisa digunakan untuk pesawat sekelas Boeing 737.

Proyek ini juga masih menghadapi kendala pembebasan lahan untuk akses transportasi menuju bandara di Desa Wirasaba, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Sebagian warga masih belum sepakat dengan harga yang ditawarkan pemkab. Bercermin dari kasus pembangunan bandara di Kulonprogo, semua tentu berharap penderitaan warga Kulonprogo tak dirasakan warga di Purbalingga nantinya.

Pemerintah harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan mengutamakan kuasa tangan besinya pada warga yang menjadikan negara dan perangkat pemerintahannya itu ada. Pejabat-pejabat pembuat keputusan yang dibayar dari peluh keringat rakyat itu juga harus sadar bahwa era ini bukan era otoriter lagi. Sukses pembangunan harus dimaknai sebagai sukses merangkul warga untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan itu. Bukan sebaliknya, menjadikan warga negara sebagai objek hegemoni kekuasaan. Jika demikian yang terjadi, patutlah kita renungkan; apakah kita sedang berjalan mundur, kembali ke zaman otoriterian?. (afgan86@yahoo.com)

Komentar

komentar

BAGIKAN