Beda

Dalam beberapa waktu belakangan, tensi pemilu presiden (pilpres) makin memanas. Padahal, pilpres baru akan dilangsungkan tahun depan. Ada dua kubu yang mengemuka, walaupun potensi munculnya kubu lain tetap terbuka.

Kubu pertama adalah yang ingin Joko Widodo (Jokowi) tetap menjadi presiden untuk periode 2019-2024. Kubu ini tentu ingin agar Jokowi kembali memenangkan Pilpres 2019, seperti pada Pilpres 2014. Ada poin-poin yang dikedepankan. Misalnya, soal Jokowi yang dinilai dicintai banyak rakyat Indonesia. Ada juga poin tentang keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur.

Kubu kedua adalah yang tak menginginkan Jokowi menjadi presiden pada periode 2019-2024. Kubu ini, menginginkan adanya pergantian kepemimpinan nasional. Artinya, dalam Pilpres 2019, mereka mengharapkan Jokowi kalah. Sehingga muncul presiden baru. Bagi mereka ada beberapa poin yang dikedepankan. Misalnya soal janji Jokowi yang nilai belum tuntas. Ada juga yang menilai bahwa utang tetap saja ada. Bahkan, mereka menilai pembangunan yang ada saat ini muncul dari utang.

Membuat kubu jelang kontestasi pilpres adalah sesuatu yang wajar. Sebab, memang seperti itulah konsekuensi dari pemilihan langsung. Apalagi, seorang pemimpin tentu bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang mendukung dan ada yang tak mendukung.

Munculnya dua kubu ini, seperti yang pernah diungkapkan pengamat politik Ray Rangkuti, adalah buah yang bagus untuk adu gagasan dan ide. Ada ide yang diusung bagi mereka yang setuju Jokowi. Di sisi lain, ada juga ide yang diusung  oleh mereka yang kontra dengan Jokowi.

Munculnya dua pandangan ini jelas sesuatu yang nyaris mustahil di pada masa Orde Baru. Di masa di mana hanya ada satu pemimpin saja yang bakal maju dalam kontestasi pilpres. Maka, fenomena kali ini adalah modal bagus dalam kehidupan berdemokrasi.

Hanya saja, ada hal yang harus dikedepankan terkait perbedaan kubu. Pertama, tentu menghormati perbedaan dan cara pandang politik. Tak perlu memaksakan kehendak, karena tiap orang punya pikiran dan dukungan yang berbeda. Kedua, tak perlu menjurus pada kekerasan dan polemik berkepanjangan, hanya karena beda jago saat pilpres.

Sebab, jika melongok ke belakang, bagaimana para pendiri bangsa ini sudah mati-matian membuat persatuan dan kesatuan. Membangun negeri dengan banyak perbedaan. Jika hanya berbeda karena pilpres dan memunculkan polemik dan kekerasan hanya akan membuat demokrasi mundur. Sangat jauh mundur ke belakang.

Selain itu, menjual ide juga penting. Pertarungan tak terlalu menarik jika hanya beradu tanda pagar di dunia maya. Ada ide yang diusung, ada fakta yang diungkapkan. Ide dan fakta itu tentu untuk membangun Indonesia yang lebih bagus di masa depan. Yang mendukung Jokowi, tentu diharapkan bisa membuat ide atau mengungkapkan fakta yang bisa mendorong Indonesia lebih bagus lagi di masa depan.

Bagi yang tidak mendukung Jokowi, bisa membuat ide atau mengungkapkan fakta yang tentu digunakan untuk mendorong perbaikan di masa depan. Sehingga, siapapun yang terpilih nantinya, dua ide yang berseberangan itu bisa disatukan dalam kerangka perbaikan kehidupan Indonesia di masa yang akan datang.

Tentu saja, yang parah adalah adu miskin ide dan adu tanda pagar yang tak mengakar pada persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu diharapkan jangan sampai orang memilih hanya karena dia mendukung Jokowi atau tidak mendukung Jokowi. Harus ada penjelasan di balik pilihan itu. Tentu saja, penjelasan yang terukur, yang masuk akal, dan jauh dari kesan nyinyir dan mencaci maki.

Setahun lagi, pilpres akan dilaksanakan. Masih ada waktu beberapa bulan bagi elite politik, khususnya, memberi pandangan yang rasional, pandangan yang terukur, sehingga, adu argumentasi itu makin berbobot. Bukan hanya soal tanda pagar.

Masyarakat, tentu juga bisa mendorong agar polemik dan gegeran yang tak substantif tidak diramaikan. Adu ide, adu fakta, sehingga pemilihan yang dilakukan dalam demokrasi adalah pemilihan yang terukur.

Jangan sampai kemudian, kontestasi pemilihan presiden malah jadi ajang untuk memecah belah persatuan. Terlalu mahal ongkosnya jika demokrasi hanya dijadikan alat pemecah belah persatuan. Sebab, negara ini sudah lebih setengah abad berdiri. Sudah mengalami pasang surut gelombang perubahan. Kita tentu tak ingin kekacauan terjadi hanya karena kita beda. (kholil@satelitpost.com)