Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden untuk Pilpres 2019 akan dimulai 4 Agustus dan berakhir 10 Agustus 2018.

Dari gelagat akhir-akhir ini, baru dua nama yang santer akan bertarung di Pilpres 2019. Mereka adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Bisa jadi di detik-detik terakhir, konstelasi politik berubah dan akan ada capres lain. Namun, sampai saat ini, dua nama itu paling mengemuka akan bertarung di Pilpres 2019. Hanya saja, keduanya belum memunculkan nama calon wakil presiden yang akan mendampingi.

Koalisi yang mengusung Jokowi memang sudah membeberkan bahwa nama cawapres sudah tetap satu orang. Hanya saja belum diumumkan ke publik. Perihal kapan diumumkan ke publik, diserahkan ke Jokowi. Namun, ada yang unik dalam koalisi pendukung Jokowi.

Jika partai lain sudah bilang satu nama akan mendampingi Jokowi, PKB tak seperti itu. Pihak PKB masih yakin bahwa Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar masih punya peluang 80 persen mendampingi Jokowi. Jika dilihat dari gelagat PKB, jelaslah, satu nama cawapres yang sudah dikantongi Jokowi bukanlah Muhaimin.

Lalu siapa yang mendampingi Jokowi? Mungkin saja adalah orang yang bisa diterima oleh semua parpol koalisi. Jika begitu, maka nama calon wapres dari salah satu parpol sepertinya sulit terealisasi. Jika Jokowi menggandeng cawapres dari salah satu partai koalisi, maka partai lain bisa cemburu. Apalagi koalisi pendukung Jokowi sudah terbina cukup lama, yakni setelah Jokowi menjadi presiden.

Bisa saja Jokowi mengikuti langkah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2009. Saat itu, SBY juga didukung beberapa parpol. Selain Demokrat, ada juga PKS, PKB, PAN, dan PPP. Saat itu SBY memilih Boediono sebagai wapres. Boediono adalah ekonom yang tidak berafiliasi dengan partai politik.

Lain Jokowi, lain pula Prabowo. Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, praktis hanya memiliki partner lama, yakni PKS. Demokrat, sampai saat ini belum menjejakkan koalisi dengan Gerindra. PAN, sekalipun berulangkali disebut oleh pendirinya, Amien Rais, berada di barisan Gerindra, faktanya pun tak seperti itu.

Satu menteri Kabinet Kerja adalah kader PAN, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur. Maka, sampai saat ini posisi PAN pun belum jelas. Dengan fakta seperti itu, cukup masuk akal jika PKS ngotot meminta jatah cawapres pada Gerindra. PKS adalah partai yang paling setia bersama Gerindra, setidaknya dari tahun 2014.

Maka, ketika Prabowo belum juga memastikan kader PKS jadi cawapres, PKS pun bermanuver, menyebut Anies Baswedan sebagai capres. Padahal, Anies tak masuk dalam 9 calon presiden PKS. Manuver ini sepertinya untuk memperingatkan bahwa jika Prabowo tak mengambil capres dari PKS, maka PKS bisa balik badan.

Yang akan menarik adalah apa yang akan terjadi jika kengototan PKB dan PKS tak jadi kenyataan? Apa yang terjadi jika Muhaimin tak jadi cawapres Jokowi dan Prabowo tak menggaet kader PKS jadi cawapres? Bisa jadi dua partai ini akan bertukar posisi. PKB mendukung Prabowo dan PKS mendukung Jokowi.

Apakah PKS bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan? Politik itu penuh kemungkinan. Toh koalisi keduanya baru saja menang di Pilgub Sulawesi Selatan. ([email protected])