CR7 dan Politisi Kita

Gol indah mega bintang Real Madrid, Cristiano Ronaldo, mengundang decak kagum ribuan penonton. Bukan hanya madridista, namun juga ribuan juventini yang memadati Allianz Stadium pada laga perempat final Liga Champions. Fans Si Nyonya Tua bahkan memberikan standing ovation untuk bintang dari klub yang mengubur mimpi Juventus menjuarai Liga Champions tahun lalu.

Tepat pada menit 64, CR7, panggilan Ronaldo, menyambar umpan silang Dani Carvajal dengan gerakan salto. Bola kemudian meluncur deras menjebol gawang Juventus. Gol itu sukses membuat Gianluigi Buffon, kiper legendaris Juventus, planga-plongo. Tak selesai di lapangan hijau, puja-puji terhadap gol ciamik itu juga membanjiri jagat media sosial, mulai dari rekan sesama pemain bola, pengamat, komentator hingga bintang basket LeBron James. “Are you not entertained? @cristiano That’s just not even fair. Nasty! (Apakah kamu tidak terhibur. @cristiano itu tidak adil. Keren!).” cuit LeBron.

Standing ovation dari juventini untuk CR7 merupakan momen langka. Tak banyak bintang lapangan yang mendapat penghormatan dari fans klub rival. Sebelum CR7 ada Alfredo di Stefano (30 Maret 1952),  Edson Arantes do Nascimento alias Pele (final Piala Dunia 1958 di Swedia), Diego Maradona (26 Juni 1983), Ronaldo (23 April 2003), Ronaldinho (19 Novemer 2005), Del Piero (5 November 2008). Selain mereka juga masih ada nama besar seperti Andreas Iniesta, Eduardo, Neymar dan Totti. Kerja keras serta disiplin latihan membawa mereka menjadi sedikit dari sekian banyak pemain yang dihormati kawan dan disegani lawan.

Sekarang mari geser ke arena politik. Tak banyak tokoh di panggung politik tanah air yang mendapat respek dari kawannya dan disegani lawan-lawan politiknya. Yang tampak justru saling hujat dan menjatuhkan satu sama lain. Sedikit yang berkhidmat menempuh jalan sunyi sebagai politisi yang rela menderita untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Ingat, Leiden is lijden (memimpin adalah menderita), kata pepatah kuno Belanda yang dikutip Mohammad Roem dalam karangannya berjudul “Haji Agus Salim, Memimpin adalah Menderita”.

Lihatlah sederet bakal calon kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan belum menjabatpun, mereka sudah bermasalah. Atau tengok segerombolan wakil rakyat di Kota Malang dan Sumatra Utara yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi APBD. Lihat juga elit politik di parlemen yang terbelit kasus KTP elektronik. Belum lagi elit politik lain yang kini mendekam di bui. Semua tingkah mereka meruntuhkan kepercayaan publik terhadap para politisi tanah air. Politisi yang semestinya mengemban mandat mulia mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat justru sibuk memperkaya diri.

Tak pelak dukungan mengalir ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merancang aturan yang menjegal calon legislator yang memiliki rekam jejak sebagai napi tindak pidana korupsi. Bagi sebagian orang, caleg yang jelas terbukti pernah korupsi tak pantas diberi kesempatan untuk mengemban amanah sebagai wakil rakyat. Sekali lagi, publik sudah hilang kepercayaan setelah pengkhianatan yang mereka lakukan. Masih banyak yang lebih pantas untuk menjalankan mandat dari rakyat.Setidaknya itu memberi efek jera dan efek gentar bagi mereka yang mencoba korupsi.

Meskipun demikian, tak ada jaminan caleg yang baru juga tak mengikuti jejak para pejabat yang korup itu. Karena itu, upaya ini juga harus diikuti perbaikan sistem secara menyeluruh. Di antaranya memangkas ongkos politik. Hampir semua kepala daerah dan legislator yang diciduk KPK merampok uang negara untuk biaya pencalonan periode mendatang atau untuk mengembalikan biaya politik yang dibelanjakan pada pemilihan umum sebelumnya.

Bersamaam dengan itu, pendidikan politik agar publik memilih calon pemimpin berdasarkan alasan rasional juga penting. Praktik politik uang tak akan tumbuh subur jika ada upaya perbaikan pada wilayah hulu dan hilir. Di hilir, pemilih rasional sangat penting untuk meberantas praktik kotor jual beli suara. Dan untuk menjamin langkah ini berjalan, penegakkan hukum harus dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum menjadi kunci agar sistem berjalan dengan baik. Pertanyaannya sekarang, sudahkan penegakhukum kita bersih dari praktik korupsi? Wallahu a’lam bisshawab.(afgan@satelitpost.com)

BAGIKAN