Tanggal 4 September 2017, Dhandy Dwi Laksono mengunggah tulisan opini berjudul “Suu Kyi dan Megawati“. Opini ini berisi kesamaan antara dua tokoh politik perempuan itu. Namun, tak disangka tulisan itu berbuntut panjang. Ia diadukan Repdem Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan atas tuduhan menyebar ujaran kebencian.

Di Myanmar, Suu Kyi sempat menjadi korban kesewenang-wenangan rezim junta militer. Sampai tiba waktunya, gagasan Negara demokrasi yang ia usung mendapat dukungan dunia internasional. Myanmar perlahan memberikan ruang untuk Suu Kyi setelah mendapat tekanan internasional. Suu Kyi pada akhirnya terpilih menjadi penasihat Negara.

Atas kegigihannya memperjuangkan demokrasi melalui jalan diplomasi, Suu Kyi diganjar nobel perdamaian. Namun, nobel perdamaian itu yang kini tengah digugat banyak orang. Sebabnya, sikap bungkam Suu Kyi di tengah represi terhadap etnis Rohingya, warga Rakhine State. Sikap diam Suu Kyi dinilai telah menodai nilai-nilai demokrasi yang selama ini ia perjuangkan.

Perjalanan karier politik Suu Kyi dianggap tak jauh berbeda dengan apa yang dialami Megawati Soekarnoputri. Megawati juga dikekang ketika rezim orde baru berkuasa. Sampai pada momentum reformasi, Megawati mulai mendapat ruang. Pada kontestasi Pilpres, Dhandy mengembalikan ingatan publik pada janji-janji Megawati mengayomi rakyat Indonesia, di Aceh juga di Papua. Namun, setelah terpilih, Megawati justru menggunakan pendekatan militer pada konflik di Aceh dan Papua. Di sinilah Dhandy membandingkan kedua tokoh itu.

Kasus yang dialami Dhandy membuktikan kekhawatiran banyak pihak terkait Surat Edaran Kepala Polri Nomor SE/06/X/2015 tertanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau hate speech. Ketika surat edaran ini diterbitkan, banyak yang cemas dengan kebebasan berekspresi yang selama ini diperjuangkan gerakan reformasi. Aturan ini telah diprediksi bakal menjadi delik bagi kebebasan berekspresi di kemudian hari. Dan hari ini kekhawatirna itu menjadi nyata.

Kasus Dhandy bukan yang pertama terjadi. Ada banyak kasus pemidanaan yang berawal dari unggahan di media sosial. Kita tentu masih ingat Prita. Juga masih segar dalam ingatan kita kasus putra presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Ia diadukan atas unggahan video yang dianggap menebar ujaran kebencian. Laporan itu sempat diterima Polri, namun kemudian dihentikan karena dinilai tak memenuhi unsur pidana.

Publik juga berharap Polisi tak tebang pilih ketika menangani kasus Dhandy. Polri sebagai aparat penegak hukum harus konsisten dan tidak menggunakan standar ganda dalam menangani kasus satu dengan kasus lainnya.

Jika tidak, maka aturan itu terbukti menjadi alat represi terhadap kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, ini menjadi langkah mundur kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Perlahan, negeri ini tengah berjalan mundur ke masa lalu yang represif di bawah kendali rezim otoriter.

Namun Dhandy tak sendiri. Komunitas pers mulai dari organisasi profesi jurnalis, LBH Pers dan aktivis di berbagai daerah berdiri di belakang Dhandy. Semua mendukung sutradara film dokumenter itu. Semua tak rela jika represi  membungkam kebebasan berekspresi. Niscaya akan muncul Dhandy-Dhandy yang lain yang dikorbankan atas tuduhan pencemaran nama baik ataupun menebar ujaran kebencian.

Kasus Dhandy harus menjadi pembelajaran. Bahwa tak semudah itu membungkam suara rakyat. Perlawanan terhadap represi akan terus digelorakan hingga kebebasan itu menjadi hak yang tanpa ra takut untuk ditunaikan. Sebab, seperti yang telah diucapkan Thomas Jefferson, ketika pemerintah takut pada rakyat, maka akan lahir kebebasan. Tapi, ketika rakyat takut pada pemerintah, maka akan lahir tirani.(afgan86@yahoo.com)

BAGIKAN