Gejolak LGBT

Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost

Pada medio Desember 2017 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur soal kejahatan terhadap kesusilaan dalam sidang pleno di Gedung MK, Jakarta Pusat. Tiga pasal yang digugat antara lain Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 292.

Gugatan ini diajukan Guru Besar IPB, Euis Sunarti bersama sejumlah pihak, yang mayoritas ibu-ibu pada 2016 lalu. Pemohon menggugat Pasal 284 KUHP karena dalam pasal ini cakupan seluruh arti kata “zina” hanya terbatas jika satu di antara pasangan atau keduanya terikat dalam hubungan pernikahan. Padahal, menurut dia, pasangan yang tidak terikat pernikahan juga bisa dikatakan zina.

Untuk Pasal 285 KUHP, pemohon juga meminta perluasan makna perkosaan. Ia meminta perkosaan tidak sebatas dilakukan pelaku terhadap wanita, tetapi juga kepada pria. Sementara pada Pasal 292, pemohon meminta para pelaku seks menyimpang atau dalam hal ini LGBT, diminta jangan hanya dibatasi oleh orang dewasa.

Keputusan MK ini ditanggapi beragam. Pro dan kontra mengalir di ruang-ruang publik hingga media sosial. Mendadak isu LGBT kembali memanas. Mulai dari aktivis HAM, akademisi, tokoh agama, hingga buzzer media sosial turut meramaikan polemik LGBT ini. Ekspresi media sosial pun berubah-ubah dalam obrolan tentang isu ini, kadang negatif tapi tak jarang positif.

Namun apa yang ditunjukkan Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saefudin, memberi kesejukan di jagat media, baik media utama ataupun media sosial. Ia menilai masing-masing pandangan harus dihormati, tetapi yang penting tidak menoleransi hubungan sesama jenis, sebab norma hukum positif di Indonesia lewat UU Perkawinan tidak melegalkan itu.

Ia mengajak masyarakat sebagai umat beragama untuk mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Bukan dijauhi atau dikucilkan. Ia mengatakan jika berpikir mereka melakukan tindakan yang sesat, maka jadi kewajiban sebagian lain untuk mengajak ke jalan yang benar. Pandangan ini sempat ia unggah ke media sosial. Andai semua bisa bersikap bijak, tentu tak perlu ada pertengkaran dan kebencian. Di sisi lain, publik bisa tetap bertindak dengan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar.

Sikap ini pula yang semestinya dimiliki masyarakat Banyumas ketika menyikapi kasus pencabulan sesama jenis terhadap anak-anak di bawah umur yang sempat menggemparkan Desa Cihonje, Kecamatan Gumelar. Bahwa apa yang dilakukan pelaku memang harus diganjar hukuman. Namun tak lantas menghancurkan hidup pelaku dengan mengutuk dan mengucilkannya.

Sebab, untuk menekan “sindrom” ini agar tak meluas, perlu upaya bersama. Yakni dengan mengajak, merangkul mereka kembali ke jalan yang semestinya sesuai kodratnya.Caci-maki, pengasingan, dan tindakan lain hanya akan membuat pelaku menutup diri dan diam-diam mengekspresikannya lewat saluran yang tak diketahui. Alih-alih memberantas, sikap ini justru menciptakan fenomena gunung es sindrom LGBT.

Terlebih, yang bersangkutan sudah menunjukkan rasa penyesalannya. Ia pun mengaku ingin berubah. Ia ingin kembali normal seperti semula. Maka yang ia butuhkan kemudian adalah bimbingan psikologi dan religi. Dan yang terpenting  adalah uluran tangan kita semua untuk terbuka menerima kembali di masyarakat. (afgan86@yahoo.com)