Hamidulloh Ibda
Mantan Staf Fraksi DPRD Kota Semarang

Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menutup lokalisasi Sunan Kuning (SK) Semarang makin kuat. Hal ini didasarkan instruksi Kementerian Sosial yang menarget pada 2019 kabupaten/kota di Indonesia bebas prostitusi. Ditutup atau dibuka, sebenarnya tetap melahirkan masalah. Sebab, urusan lokalisasi tak bisa dipandang dari satu sudut pandang saja.

Lokalisasi terbesar di Jawa Tengah ini bukan sekadar urusan prostitusi dan kemaksiatan. Banyak sekali problematika dan harus ada kajian mendalam sebelum ditutup. Wacana penutupan lokalisasi SK ini tak hanya kali ini, namun sudah ada sejak dulu.

Tahun 2005, sudah ada wacana penutupan dan ada delapan LSM menolaknya. Penolakan itu bukan tanpa alasan. Sebab, penutupan berdampak pada berbagai hal. Mulai dampak ekonomi, psikis, sosial, politik, dan pajak atau retribusi tempat hiburan malam.

Lokalisasi SK ini beromzet sekitar Rp 500 juta sehari atau Rp 15 miliar sebulan. Omzet itu didapat dari 177 wisma karaoke, ratusan mucikari dan PSK (Jawa Pos, 15/11/2016). Jika ditutup tanpa solusi jangka panjang, mereka makan apa?

Penutupan juga akan berdampak pada pengangguran para warga lokalisasi. Juga dampak para Pekerja Seks Komersil (PSK) yang bertebaran ke mana-mana. Mereka justru semakin merusak citra kota. Apalagi, jumlah mereka dari data Dinas Sosial Kota Semarang sampai tahun ini ada 700 orang pekerja atau warga binaan.

Wacana penutupan harus dilihat dampak positif dan negatifnya. Sebab, tiap daerah dipastikan ada tempat prostitusinya, baik legal, remang-remang, atau terselubung bahkan yang berbasis online.

Kemensos tahun 2012 mencatat ada 161 lokalisasi di Indonesia. Sedangkan jumlah member situs prostitusi online tahun 2013 ada 5.657 orang (Detik.com, 5/2/2013). Jumlah itu, di era siber ini tentu membludak. Apalagi, pengaruh gaya hidup makin kompleks dan mendorong masyarakat menuruti nafsu serba instan.

Antara menutup dan membiarkannya harus dilihat urgensinya. Wacana penutupan selalu timbul-tenggelam tanpa ada tindaklanjut yang jelas. Bisa jadi, wacana ini muncul karena bertepatan menjelang bulan Ramadan. Maka kita harus objektif merespons wacana itu.

Hitam Putih

Isu kemaksiatan selalu menjadi dalih penutupan lokalisasi. Jika ditelaah mendalam, tak ada kabupaten/kota di negeri ini bebas dari prostitusi. Sudah menjadi hukum alam bahwa ada hitam ada putih, ada baik ada buruk. Logikanya, semakin banyak sumur bersih di suatu daerah, semakin banyak pula comberan di sekitarnya, sekalipun itu kota santri.

Penutupan itu harus didasarkan pada realitas sosial, bukan hanya masalah regulasi dan instruksi pemerintah pusat. Jika berbicara fakta di lokalisasi, tak lepas dengan adanya PSK, mami/tante, mucikari, germo, preman, penjual minuman, keamanan, juga tukang parkir. Mereka menggantungkan rezeki dari aktivitas di lokalisasi itu.

Masalah lain, virus HIV/AIDS yang selalu dijadikan isu penutupan. Berbagai aktivis sosial, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS menyepakati HIV/AIDS tak bersumber dari lokalisasi saja. Jika melihat fakta, PSK di lokalisasi itu justru sehat, bebas AIDS dan bersih. Mereka selalu melakukan screaning, penyuluhan dari LSM dan Dinas Kesehatan sesuai program resosialisasi.

Justru, PSK di lokalisasi SK menurut Sriani (2016) hampir 90 persen bersih dan bebas dari HIV/AIDS tanpa harus menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini diberikan pengelola resos untuk menjamin keamanan para “pemakai”. Alasan HIV/AIDS sangat paradoks jika dijadikan dalih penutupan.

Kita tak bisa membayangkan, jika lokalisasi ditutup, mereka akan bertebaran ke mana-mana. Ujung-ujungnya, mereka menambah masalah karena pasti akan digaruk Satpol PP. Pemerintah bisa saja mengklaim membina, namun membina itu hanya ditangkap Satpol PP kemudian dilepaskan lagi. Siklus ini menjadikan penutupan lokalisasi harus disinergikan berbagai pihak.

Kita bisa berkaca dengan penutupan Gang Dolly Surabaya atau Kalijodo Jakarta. Gang Dolly dan Kalijodo mudah ditutup karena di sana rata-rata bangunan liar. Sedangkan lokalisasi SK ini justru bangunannya milik warga dengan status kepemilikan hak milik bersertifikat. Sangat susah jika menggusur mereka dan justru menambah masalah.

Jika berkaca pada sejarah lokalisasi SK merupakan pindahan dari berbagai tempat. Hidayat (2015) meneliti perpindahan lokalisasi SK kini dari tahun 1960-an beroperasi di sekitar jembatan Banjir Kanal Barat, Jalan Stadion, Gang Warung, Gang Pinggiran, Jagalan, Jembatan Mberok, Sebandaran, dan lainnya. Kemudian, Pemkot Semarang meresosialisasi PSK di daerah Karang Kembang Semarang.

Tahun 1963, pemerintah memindahkannya di sekitar perbukitan Argorejo. Resosialisasi Argorejo diresmikan Walikota Semarang Hadi Subeno melalui SK Wali Kota Semarang No 21/15/17/66 dan penempatan resminya pada tanggal 29 Agustus 1966. Kemudian, tanggal itu diperingati Hari Jadi Resosialisasi Argorejo. Pada tahun 2003 istilah lokalisasi diubah menjadi Resosialisasi Argorejo atau lokalisasi Sunan Kuning. Dari sejarah ini, yang terjadi bukan penutupan melainkan pemindahan saja.

Prostitusi susah dihilangkan. Jika resosialisasi ditutup, tak ada jaminan mereka berhenti menjadi PSK. Justru, PSK di luar lokalisasi sangat berbahaya. Mereka liar, susah dikontrol, risiko penyakit dan kekerasan lebih besar daripada ketika berada di lokalisasi. Pendataan dan pembinaan akan susah ketika liar di jalanan.

Mengurai

Wacana penutupan ini harus ditindaklanjuti. Polemik penutupan lokalisasi SK ini tak boleh hanya wacana dan numpang lewat saja seperti dulu. Harus ada solusi objektif, jangka panjang dan tak merugikan banyak kalangan. Harus ada formula cerdas mengurainya.  Pertama, Pemkot Semarang bersama DPRD harus merespons cepat dengan membuat peraturan daerah untuk menindaklanjuti instruksi Kemensos. Peraturan tak boleh berjangka pendek. Harus berjangka panjang yang menguntungkan semua pihak dan humanis terhadap para PSK.

Kedua, sinergi dari Kemensos, Pemkot, DPRD, LSM, pengelola resos, dan warga lokalisasi. Mereka harus duduk bersama mencari solusi paling baik dan humanis agar tak ada yang dirugikan. Sebab, meski sudah ada lokalisasi, kenyataan di lapangan, masih ada para PSK yang mangkal di sekitar Kota Lama, Pasar Johar, kawasan Arteri, Tugu Muda, dan sekitar Jalan Kalibanteng Semarang.

Ketiga, jika benar ditutup, harus ada solusi jangka panjang untuk memberdayakan, menghidupkan, dan menjamin pendapatan warga lokalisasi. Pekerjaan ini susah. Selama ini pola pikir PSK sangat pragmatis. Meski sudah dibina dengan pelatihan softskill seperti pembuatan kue, tas, baki lamaran, gantungan kunci, dan suvenir lainnya, namun mereka tak mau pindah profesi. Apalagi, pemangku kepentingan setelah pelatihan tak ada pengawalan pada teknis pemasaran.

Keempat, sekitar 80 persen PSK di lokalisasi SK bukan warga Semarang. Jika ditutup, mereka harus dibina dengan cara memberikan pekerjaan laik dan mengawalnya agar mereka bisa diterima keluarga dan masyarakat. Sebab, alasan mereka menjadi PSK sangat variatif. Ada yang benar-benar faktor ekonomi, gaya hidup, ada juga karena korban psikis dari kekerasan seksual. Jika ditutup, pemerintah bisa mendesain lokalisasi ini menjadi wisata religi yang dipusatkan pada makam Soen Ang Ing, ulama penyebar Islam asal Tiongkok di sekitar lokalisasi SK itu. Sebab, lokalisasi SK sesuai pendapat Silado (1740) aslinya diambil dari Sunan Kuning yang memiliki nama asli Soen Ang Ing, atau Raden Mas Garendi.

Bagi PSK yang mau pulang, pemerintah bisa memulangkan PSK dengan bekal hidup yang mapan. Mereka yang tak mau pulang, bisa mengembangkan bisnis di sekitar wisata religi Sunan Kuning tersebut ketika sudah resmi menjadi objek wisata religi. Apalagi, lokasinya dekat dengan jalan pantura Semarang-Jakarta, Bandara Ahmad Yani, Stasiun Poncol, dan juga Pelabuhan Tanjungmas.

Penutupan itu bukan berarti “menutup” rezeki dan nyawa para PSK. Namun, harus membuka rezeki dan kehidupan baru para PSK. Maka harus ada kajian mendalam dari berbagai aspek agar wacana ini benar-benar melahirkan jalan tengah. Jika hanya asal menutup namun masih ada PSK bertebaran dan tak ada pengawalan sampai mereka benar-benar hidup, apa urgensinya penutupan itu?