Yuspita Anjar Palupi Redaktur SatelitPost
Yuspita Anjar Palupi Redaktur SatelitPost

SEPERTI yang dibayangkan, jika tahun ini suhu politik di tanah air seakan mendidih. Orang menyebut tahun ini tahun politik. Dimana sederet jadwal pesta demokrasi dilaksanakan dalam waktu yang hampir bersamaan. Puncaknya, tak lain adalah gelaran Pemilihan Presiden yang dijadwalkan dilaksanakan pada 17 April mendatang.

Jelang hari H yang tinggal hitungan hari “perang” antar dua kubu yang akan kembali head to head di pesta demokrasi tahun ini pun kian tak terkendali. Tak hanya di dunia nyata, perang opini di antara kedua kubu justru kian dahsyat dilakukan di dunia maya. Melalui kata-kata dan tagar yang disebar di media sosial. Yang bahkan kontennya tak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai mengarah pada dugaan black campaign.

Seperti diketahui tiga hari terkahir dunia maya gaduh dengan video viral yang isinya saling menyerang di antara dua kubu. Sabtu (23/2) tersebar video relawan Jokowi yang membagikan mi instan. Dilanjutkan Minggu (24/2) tersebar video tiga emak-emak relawan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) yang melakukan kampanye door to door dengan mengatakan jika petahana menang pada pilpres kali ini, maka azan tak akan lagi azan serta pernikahan sesama jenis akan dilegalkan.

Nahas, kasus yang menimpa tiga emak-emak ini dibawa ke ranah hukum. Hingga ketiganya kini berstatus tersangka dan ditahan. Belum juga selesai dengan emak-emak, kini giliran video anak sekolah dasar (SD) jadi viral karena terekam menyanyikan lagu “Pilih Prabowo-Sandi”. Dalam vidoe berdurasi 29 detik itu nampak sejumlah anak SD yang mengenakan seragam bernyanyi bersama di dalam kelas. Mereka menyenandungkan lirik, “ayo kita pilih Prabowo-Sandi”. Sambil bernyanyi, siswa menggerakan kedua tangannya. Ada pula yang menunjukan gestur salam dua jari. Banyak pihak mengecam dan meminta agar Bawaslu bertindak melakukan penelusuran identitas sekolah tersebut.

Penggunaan anak-anak dalam kegiatan kampanye memang bukan hal yang baru di tanah air. Sederet gelaran pesta demokrasi diketahui melibatkan bocah-bocah yang masih belum cukup umur dalam kegiatan yang bernuansa politik.

KPAI mencatat setidaknya terdapat pelanggaran 248 kasus eksploitasi anak pada kampanye pemilihan legislatif 2014 lalu. Dan kini pada gelaran Pemilu 2019, anak-anak masih tetap menjadi subjek yang menarik untuk “dimainkan” dalam pertarungan politik.

Padahal jelas-jelas UU nomor 23  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memberikan ancaman yang tegas. Yakni setiap orang yang menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik dan militer lima tahun penjara atau denda maksimal Rp 100 juta. Namun dalam kondisi riil politik dan perilaku politik saat ini, jujur saya pesimistis hal ini akan diindahkan. (yuspita@satelitpost.com)