Lagi-lagi Korupsi

Entah sudah berapa kali kasus korupsi diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Entah sudah berapa kali, maksudnya adalah karena saking banyaknya kasus korupsi yang diusut KPK. Sehingga, sudah malas juga menghitung berapa kasus yang merugikan keuangan negara atau menguntungkan pejabat secara langsung atau tak langsung itu.

Dari banyaknya kasus korupsi, sebagian di antaranya menyeret kepala daerah. Kepala daerah yang dipilih secara demokratis oleh para pemilih. Kepala daerah yang memberi janji dan visi misi yang maksimal, bahkan kadang seperti mengibaskan angin surga.

Terbaru, kepala daerah yang diproses KPK adalah Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko. Dia diduga tersangkut kasus korupsi, diduga menerima uang Rp 500 juta. Sekali lagi, diduga, karena Eddy belum diputuskan bersalah oleh pengadilan sampai level inkracht (berkekuatan hukum tetap).

Diprosesnya Eddy oleh KPK tentu menjadi tamparan ke sekian kalinya. Bagaimana proses demokrasi langsung yang jadi kebanggaan Indonesia menghasilkan pemimpin yang dipersoalkan dalam hal integritas. Padahal, kadang pakta integritas, sekolah pemimpin, sosialisasi dari KPK atau Kejaksaan sudah sering dilakukan, tapi kenapa kasus korupsi itu selalu ada?

Banyak dugaan yang bisa muncul kenapa kasus korupsi masih saja ada dan menyeret pimpinan daerah. Satu di antara kemungkinannya adalah politik yang mahal. Politik mahal ini bukan berarti bahwa semua proses politik mahal, tapi ada sebagian proses politik yang memang membutuhkan dana.

Menjadi calon kepala daerah melalui pemilihan langsung tidak bisa hanya modal dengkul. Butuh sosialisasi dan kampanye yang membutuhkan uang. Sosialisasi memakai baliho atau mengumpulkan massa jelas membutuhkan dana. Membuat baliho tidak bisa gratis karena ada biaya produksi. Mengumpulkan massa jelas harus memberi massa makanan atau minuman. Tak mungkin massa dikumpulkan dalam sebuah sosialisasi tak dikasih jamuan.

Belum lagi jika ada oknum partai politik yang memanfaatkan momen. Momen calon untuk dimintai uang bensin, uang rokok, uang transport, dan uang lainnya dengan nominal yang wah. Makin mahallah politik praktis itu.

Yang mengenaskan adalah ketika ada calon yang tak punya modal finansial yang besar. Mereka bisa ngutang sana-sini. Jadi, jangan kaget kalau ada kepala daerah masih ngutang terkait kampanye dan sosialisasi saat pencalonan. Bahkan, jangan kaget pula jika ada kepala daerah yang sudah lengser, tapi masih memiliki utang uang terkait kampanye saat pencalonan.

Maka, calon pemimpin daerah yang modal finansialnya sudah cukup bagus, mereka akan tak terjebak dengan utang. Tapi apa iya, jika ada calon pemimpin daerah yang kaya mereka tak korupsi? Belum tentu. Sebab dalam proses pengusutan di KPK ada juga tersangka korupsi yang mereka sebenarnya kaya.

Jadi korupsi yang dilakukan orang-orang kaya ini karena ketamakan, bukan kebutuhan. Memang kita tak akan lepas dari keinginan yang berlipat-lipat. Jika sudah dapat A, maka memburu B, jika dapat B, memburu C, dan seterusnya. Memang begitulah manusia. Maka, sistem yang sangat ketat kadang diperlukan agar ruang-ruang untuk penyalahgunaan bisa tertutup.

Sistem yang ketat ini juga harus dijalankan dengan ketat pula. Tapi, pada dasarnya, sistem seketat apapun, jika pelaksanaannya tak sesuai dengan aturan ya sama saja bohong. Kalau sudah begitu, faktor manusia yang benar menjadi penting. Manusia yang benar, dalam konteks tidak tamak adalah orang yang mau mengendalikan diri. “Kuncinya adalah pengendalian diri,” kata mendiang dai kondang KH Zainuddin MZ, di radio-radio pada masa lampau. (kholil_rokhman@yahoo.com)