Makin tidak terbendungnya sebaran kabar hoax serta drama ujaran kebencian di jagad dunia maya bukan saja kian meresahkan namun seakan sudah menguliti akal sehat. Tentu saja ini menjadi keprihatinan banyak pihak, karena belakangan fenomena ini berpotensi mengusik rasa kemanusiaan dan mengancam kerukunan masyarakat. Alhasil potensi bencana kemanusiaan akibat keberadaan berita kebencian dan hoax juga kian mengerikan, berita hoax semakin dekat dengan kehidupan keseharian masyarakat. Pendek kata, negara musti hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana kemanusiaan yang lebih besar. Membahas beragam motif serta ancaman akibat globalisasi informasi ini tentu tidak cukup hanya pada wilayah diskusi maka langkah nyata harus diambil oleh semua pihak yang berwenang agar masyarakat tidak resah berkelanjutan apalagi mengancam sendi-sendi persatuan. Dengan begitu maka, semua pihak harus segara mengambil peran nyata. Tidak terkecuali bagi perguruan tinggi, karena peristiwa ini di satu sisi telah ikut mengkonfirmasi pertanyaan bahwa sejauh mana internalisasi iterasi digital di dunia pendidikan sudahkah berjalan dengan baik.

Oleh : Achmad Zaki Yamani ST MT
Dosen Institut Teknologi Telkom Purwokerto (ITTP)

Senada dengan hasil riset Liliek Budiastuti Wiratmo, Pakar Komunikasi dari Sekolah  Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang bahwa ujaran kebencian di media sosial yang kian marak menunjukkan rendahnya pemahaman tentang informasi digital. Lebih lanjut Liliek mengatakana hasil riset gerakan literasi media pada Perguruan Tinggi menunjukkan prosentase (56,14 persen) sebagai pelaku utama kegiatan iterasi digital, disusul pemerintah (14,34 persen), komunitas (13,52 persen), lembaga swadaya masyarakat (5,32 persen), sekolah dan korporasi masing-masing 3,68 persen, lain-lain (asosiasi profesi dan ormas) sebesar 2,86 persen, dan media 0,4 persen. Oleh karenanya sangat wajar bila Perguruan Tinggi dianggap menjadi motor gerakan literasi digital.

Di sisi lain upaya pemerintah sudah cukup baik, dengan diterbitkanya Revisi Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, di dalam revisi tersebut telah menganulir beberapa pasal karet, di antaranya ancaman pidana tidak hanya bagi pembuat konten namun juga untuk penyebar berita bernada kebencian dan hoax.  Sehingga harapanya masyarakat terlindungi dari pengaruh konten-konten negatif. Kolaborasi semua pihak perlu dikampanyekan terus-menerus terkait edukasi dalam membangun etika konten yang sehat di dunia maya lebih-lebih pada sosial media. Padahal jika dilihat dari perspektif peluang, hadirnya revolusi digital ini tentu memberikan angin segar perihal potensi peningkatan perekonomian berbasis daring. Kesempatan berwirausaha terbuka lebar, sehingga dengan sudut pandang demikian kiranya mampu mereduksi dan meredam bahaya laten penyebarluaskan kebencian, namun justru malah sebaliknya masyarakat kian sibuk memanfaatkan peluang usaha dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi digital. Akselerasi penciptaan wirausaha baru yang dibarengi penguatan karakter kepada masyarakat, bisa saja menjadi pilihan solusi agar meminimalisir terjadinya segregasi sosial yang mungkin terjadi karena merebaknya berita hoax.

Budaya Kritis Transformatif

Perubahan perilaku masyarakat pada era digital telah membuka perspektif akan potensi pasar yang kian luas dan seolah nyaris tanpa batas. Upaya mendorong munculnya bibit-bibit wirausaha muda adalah cara strategis untuk menghadang serta membentengi masyarakat dari sikap egoisme dan apatisme yang mengkristal. Perguruan tinggi selayaknya menjadi inkubator besar bagi lahirnya wirausahawan muda di Indonesia. Kesamaan frekuensi antara aktualisasi diri masyarakat dalam berinovasi dengan tersedianya akses mesti sama kuatnya. Pembiasaan budaya dan pola pikir yang kritis transformatif pada masyarakat menjadi sesuatu yang mendesak sebagai counter terhadap maraknya sampah digital berwujud hoax.

Lumbung-lumbung wirausaha perlu diperbanyak, dan juga perguruan tinggi perlu mengambil inisiatif untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan wirausaha pada level kampus. Dosen selain berkewajiban membagi pengetahuan juga berperan sebagai mentor untuk masyarakat yang memiliki passion berwirausaha, oleh karenanya pendidikan penguatan karakter penting adanya. Ekosistem bisnis kini telah meluas sedemikian pesat, perluasan ini terjadi dari level di tingkat start up sampai corporate dimana kini dibutuhkan kecakapan khusus dalam mengekplorasi ide secara besar-besaran namun tetap berpedoman pada bagaimana menemukan solusi dari suatu permasalahan.

Kaitanya dengan pemuda tentu masyarakat dengan rentang usia produktif inilah yang bisa menjadi tulangpunggung upaya optimalisasi iterasi digital di Indonesia sebagai segmen pengguna internet terbesar di Indonesia. Rasanya tidak berlebihan jika pemuda menjadi asset penting Bangsa ini, sejarah pun mengamini bahwa arsitektur berdirinya negara ini lahir berkat pemikiran serta keringat pemuda. Layak kita renungkan apa yang dikatakan sejarawan Anhar Gonggong, “bahwa pemuda masa kemerdekaan adalah mereka yang terdidik dan tercerahkan, maka wajar yang muncul kala itu adalah “pemimpin” yang bergerak maju, oleh sebab itu gerakan revolusi mental sebetulnya bukan barang baru, mestinya prinsip ini yang perlu dikampanyekan terus-menerus. Di tengah dunia yang serba digital saat ini, tentu merupakan tantangan tersendiri, manakala semua bentuk peluang berbanding lurus dengan meluasnya ragam potensi kenakalan pemuda berlabel trend. Langkah antisipasi dengan memberi ruang angka keikutsertaan pemuda dalam pembangunan harus segera diambil, sebab pemuda sejatinya juga punya hak perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif

Sebab itu dengan potensi sumberdaya manusia yang berkualitas itulah yang akan mampu memanfaatkan kemajuan era digital untuk membuka jalan kemanfaatan yang lebih besar. Sebagai gambaran, data BPS Jawa Tengah Tahun 2017 misalnya, mencatat ada sekitar 7.808 desa di Jateng. Ini artinya hampir sekitar 11 persen dari jumlah desa secara nasional berada di wilayah Jawa Tengah. Tentu saja itu punya peluang yang besar, pemerataan pembangunan infrastruktur belakangan ini tentu adalah salah satu upaya pemerintah menjadikan pembangunan kota dan desa in line untuk berdenyut bersamaan. Namun yang tidak boleh dilupakan adalah upaya meyakinkan masyarakat desa dengan keseriusan pemerintah dalam mengajak partisipasi aktif masyarakat desa membangun desanya masing-masing agar lebih mandiri secara ekonomi, sosial maupun budaya. Jauh lebih baik jika pemerintah menggandeng serta memberi porsi partisipasi lebih besar kepada pemuda desa sebagai duta pembangunan desa, sebagai keberpihakan nyata kepada pemuda melalui perluasan akses piranti digital agar lebih bermanfaat dan meningkatkan nilai tambah perekonomian.

Di saat bersamaan, lahirnya UU No 6 Tahun 2014 jelas merupakan kabar baik bagi masyarakat desa pada umumnya. Mengapa demikian? Tentu jawabanya karena desa kini mempunyai kewenangan penuh untuk mempersiapkan perencanaan sendiri (self planning) yang sesuai dengan konteks lokal (tipologi) sesuai desanya masing-masing, sekaligus memiliki kepastian anggaran dari dana perimbangan pusat daerah. Ditinjau dari tipologi, tentu akan berpengaruh pada aspek pemahaman masyarakatnya dan imbasnya adalah pada bentuk-bentuk improvisasi sumberdaya manusianya. Semoga langkah-langkah menuju internet produktif semakin meluas, sehingga masyarakat yang melek digital mampu memainkan perannya sebagai katalis kemajuan ekonomi desa berikut juga sebagai perekat sosial budaya masyarakat desa. Dengan begitu niat menjadikan desa sebagai teras depan dan tidak lagi sebagai halaman belakang negara, mungkin bisa terwujud. (*)