Nothing about us without us yang artinya “tidak ada tentang kami tanpa keikutsertaan kami” merupakan slogan internasional ‘Pergerakan Difabel’ di seluruh dunia. Dalam slogan tersebut tersirat bahwa Difabel (Penyandang Disabilitas) adalah pihak yang paling paham dan mengerti kebutuhan mereka, baik tentang kebijakan publik, program pemerintah, maupun pemahaman tentang mereka apapun itu, tak akan berarti tanpa keterlibatan mereka. Slogan tersebut merupakan slogan untuk pendekatan partisipatif dalam sebuah proses pembuatan suatu kebijakan. Dalam pendekatan ini mewajibkan pelibatan beragam kelompok masyarakat yang ada, khususnya mereka yang terpinggirkan dalam politik, ekonomi, dan sosial, contohnya kelompok miskin, perempuan dan difabel (Penyandang Disabilitas).

Oleh : Sri Wahyuni AKS MSi

Ketua KPU Purbalingga

Slogan sederhana ini telah terbukti memberikan inspirasi atas pergerakan difabel di dunia, dengan adanya peringatan rutin International Day of Person with Disabilities setiap tanggal 3 Desember sejak tahun 1981, lalu lahirnya Salamanca Statement tentang ‘Pendidikan Untuk Semua’, terakhir CRPD (Convention on the Rights of Persons with Disability) yaitu Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas oleh PBB pada Tahun 2006 dan telah diratifikasi oleh banyak negara termasuk di Indonesia yang tertuang dalam UU No 19 Tahun 2011.

Sejumlah organisasi Difabel dan berbagai kelompok masyarakat telah mendorong upaya upaya pemenuhan kebutuhan difabel/penyandang disabilitas dalam mewujudkan kebijakan yang inklusif, terbuka dan untuk semua, termasuk di dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pilkada yang Inklusif. Kata Inklusif berasal dari bahasa Inggris “inclusive” yang artinya “termasuk di dalamnya”. Lawan dari Eksklusif yang artinya”tidak termasuk/terpisah dari yang lain”. Pemilihan Umum Inklusif adalah Pemilihan yang melayani, ramah, terbuka, meniadakan hambatan, termasuk dapat merangkul semua pemilih terdaftar dapat menggunakan hak pilihnya agar nyaman dalam memberikan suara mereka. Artinya Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah yang dalam proses penyelenggaraannya dapat memberikan pelayanan yang ramah, terbuka bagi semua ragam identitas,  mengurangi atau meniadakan hambatan kepada seluruh pemilih dalam memberikan suaranya, termasuk di dalamnya adalah pemilih disabilitas.

Perjuangan organisasi Difabel seperti ASEAN General Election For Disability (AGENDA), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dan organisasi serta aktivis difabel lainnya dalam upaya upaya pemenuhan hak hak difabel terutama dalam menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ratifikasi CRPD dan UU 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas telah banyak diakomodir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagaimana kita ketahui bersama dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (2) amandemen ke 2 UUD 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Sebagai implementasinya maka di dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 5 menyebutkan :

“Penyandang Disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD dan sebagai Penyelenggara Pemilu.”

Dalam UU Pemilu tersebut telah berperspektif inklusi dimana adanya keterbukaan bagi Difabel/Penyandang Disabilitas sebagai pemilih, dipilih sebagai DPD, wakil rakyat di DPR dan DPRD , Presiden/wakil Presiden serta dapat sebagai Penyelenggara Pemilu baik di KPU, KPU Propinsi/Kab/Kota, PPK, PPS, KPPS maupun pada Jajaran Bawaslu.

Berdasarkan masukan dan pengalaman pemilu pemilu sebelumnya baik Pemilu 2014, Pilkada serentak Tahun 2015, Pilkada serentak tahun 2017 oleh organisasi-organisasi Difabel di Indonesia, terutama dalam mengatasi hambatan pada setiap tahapan pemilu untuk menjadikan pemilu yang inklusif. Berdasarkan PKPU 7/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU 5/2018, maka Tahapan  Pemilu terdiri dari Sosialisasi, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemutakhiran Data Pemilih, Pendaftaran dan Verifikasi Parpol, Penetapan Peserta Pemilu, Pencalonan, Kampanye, Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi,  Penetapan Hasil pemilu dan Pengucapan Sumpah Janji.

Pada Tahapan Sosialisasi/Pendidikan Pemilih, dalam rangka menciptakan pemilihan yang inklusif serta tepat sasaran dalam memberikan pelayanan maka dalam tahapan ini asas aksesibilitas diutamakan terutama dalam memberikan ketersediaan informasi yang aksesibel bagi difabel dengan segala jenis disabilitasnya. Dalam memberikan sosialisasi terhadap komunitas Difabel disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis disabilitasnya, khususnya bagi Tuna Rungu/Tuli dan Tuna Wicara adalah adanya interpreter/penerjemah dengan bahasa isyarat, baik dalam metode tatap muka maupun media elektronik di layar bawah sebelah kiri/kanan layar televisi dan juga adanya teks berjalan (running texts) demikian halnya dalam acara debat Paslon. Bagi Tuna Netra akses informasi melalui radio maupun audio, sedangkan tuntutan mereka belum bisa dipenuhi KPU yaitu penyediaan media khusus braille, media internet/website dengan teknologi screen reading yang memudahkan tuna netra. Dalam memberikan sosialisasi tatap muka juga harus dibedakan antara audiensnya tuna daksa, tuna rungu wicara, tuna netra maupun tuna grahita. Upaya mewujudkan pemilu inklusipun dapat dilihat dari program pendidikan pemilih berbasis keluarga yang dicanangkan oleh KPU yang salah satu manfaat dari program ini adalah KPU akan mengidentifikasi pemilih disabilitas sehingga petugas KPPS dapat mengetahui jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh pemilih bersangkutan di TPS.

Tahap Pemutakhiran Data Pemilih, pada tahap ini petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) juga mendata pemilih disabilitas dengan memberikan kode disabilitas 1 ( Tuna daksa), 2 (Tuna Netra), 3 (Tuna Rungu/wicara), 4 (Tuna Grahita), 5 (Disabilitas lainnya), hal ini sudah menggambarkan tahap pemutakhiran data pemilih sudah inklusif karena telah memasukkan pemilih disabilitas ke dalam DPT dengan jenis disabilitasnya untuk memberikan pelayanan terhadap difabel sesuai kebutuhannya. Namun demikian dari sisi Difabel sendiri masih ada keluarga yang secara sengaja menyembunyikan anggota keluarga yang difabel untuk di daftar sebagai pemilih.

Tahap Kampanye, salah satu kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU adalah Debat Publik Pasangan Calon dengan melibatkan komunitas difabel untuk ikut menyaksikan dan aksesibilitas bagi tuna rungu/wicara dengan interpreter/penerjemah bahasa isyarat. Pada tahap ini sebenarnya kesempatan bagi masing masing Paslon , Caleg dan Parpol untuk dapat menjadikan pemilu inklusif juga dengan memasukkan visi misi terkait keberpihakkan terhadap kaum difabel maupun melibatkan komunitas difabel baik dalam kampanye maupun dialog langsung dengan mereka untuk menggali kebutuhan kebutuhan yang belum terakomodir bagi penyandang disabilitas, sehingga apabila terpilih nanti baik sebagai legislatif maupun eksekutif nantinya akan membuat kebijakan berperspektif inklusif di semua bidang kehidupan.

Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara, tahap ini merupakan tahapan paling krusial dimana pemilih difabel harus memiliki kemudahan yang sama dengan pemilih lainnya. Rekomendasi dan masukan-masukan dari organisasi difabel banyak yang diakomodir oleh KPU, diantaranya TPS yang akses bagi Difabel/Penyandang Disabilitas dengan menempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu, tidak berumput tebal, tidak melewati parit/halangan lainnya, lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda, adanya salah satu meja bilik suara dengan ukuran tinggi 75 cm dan berongga sehingga kursi roda bisa leluasa, tinggi meja kotak suara 35 cm agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda, menyediakan alat bantu template bagi tuna netra, dan disiapkan pula formulir C3 bagi pendamping. Disamping itu pula perspektif inklusi dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara ini nampak pula pada formulir C1 dimana terdapat kolom untuk disabilitas, demikian pula dalam buku panduan KPPS terdapat panduan layanan ramah disabilitas, dimana KPPS memiliki panduan bagaimana melayani disabilitas Daksa, Netra, Rungu/Wicara/Tuli, dan Tuna Grahita yang masing masing berbeda pelayanannya. Dalam buku panduan KPPS juga terdapat formulir alat bantu periksa pelaksanaan Pemilu Akses bagi pemilih Penyandang Disabilitas untuk KPPS, formulir ini dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih difabel/Penyandang Disabilitas. Dalam Tahap ini perspektif inklusif sangat nampak dan KPU benar-benar melaksanakan slogan KPU Melayani.

Tahap Penetapan Hasil Pemilu, tahap ini meliputi proses rekapitulasi hasil penghitungan suara baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun nasional, penetapan hasil serta pengucapan sumpah janji. Di tahap inilah difabel merasa kesulitan dalam memperoleh informasi tersebut, untuk itu perlu dibuatkan sistem informasi khusus yang inklusif seperti media dengan huruf braille atau melalui media internet/website yang dilengkapi dengan teknologi screen reading yang memudahkan bagi tuna netra.

Dari gambaran diatas, KPU sebagai penyelenggara pemilu harus berupaya terus menerus dalam rangka pembenahan sistem pemilihan umum, dengan harapan agar terwujudnya sistem pemilu yang inklusif  yaitu pemilu yang dalam proses penyelenggaraannya dapat memberikan pelayanan yang ramah, terbuka bagi semua ragam identitas,  mengurangi atau meniadakan hambatan kepada seluruh pemilih dalam memberikan suaranya, termasuk di dalamnya adalah pemilih disabilitas.