Faith Liberta Aieda Muhammad

Pemerhati Sosial

Memasuki bulan Agustus, bagi warga Indonesia, berarti memasuki pula kegiatan baru. Kegiatan yang mungkin dan hampir pasti hanya dilakukan dalam bulan Agustus. Hari-hari menjelang tanggal 17 Agustus adalah hari-hari sibuk bagi masyarakat untuk mempersiapkan RT-nya, desanya, lingkungannya dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia setiap tahun. Tak jarang dijumpai warga-warga yang mulai melakukan pengecetan garis tepi sepanjang jalan, pemasangan lampu-lampu hias, pembuatan gapura, pemasangan umbul-umbul, pemasangan bendera hingga latihan-latihan untuk turut berpartisipasi dalam lomba-lomba maupun karnaval yang diadakan.

Hal-hal seperti ini, bukanlah suatu fenomena yang baru.Hampir tiap tahunnya ketika tanggal 17 tinggal menghitung jari, dapat dengan mudah kita jumpai kegiatan-kegiatan tersebut. Walaupun kegiatan tersebut kini semakin jarang ditemui di kota-kota yang memiliki jalan raya besar dan kesibukan kerja mereka.  Tetapi berbeda dengan kota, warga desa sangat antusias menyambut hari kemerdekaan ini. Umumnya di pedesaan semua warga dari berbeda golongan turut serta berpartisipasi menghias lingkungannya. Tetapi apakah benar Di tengah semakin terbukanya hal hal luar, semua golongan turut partisipasi? Inilah yang akan penulis bahas.

Desa-desa di Indonesia hampir merata memiliki masalah yang sama, yaitu semakin jarang kita temukan remaja hingga pemuda-pemuda yang turut serta mengantusiaskan acara tahunan pada bulan Agustus ini. Jika kita lebih cermat lagi, warga-warga yang banyak berpartisipasi malah rata-rata adalah mereka yang sudah memasuki jenjang pernikahan atau malah sudah memiliki anak. Remaja desa, menganggap hidup di desa dan hidup meneruskan orangtua mereka yang bekerja sebagai petani adalah hidup tanpa kepastian. Desa bagi mereka hanya tempat kelahiran, tumbuh ditempa sebagai remaja hingga lalu pergi mencari pekerjaan di kota atau luar negeri. Banyak remaja-remaja desa yang dari lulus SMP ataupun SMK/SMA memilih merantau/ migrasi ke kota dengan alasan mencari pekerjaan yang lebih baik daripada di desa. Mereka menganggap masa depan di desa adalah suatu kesuraman, dan masa depan di kota adalah pencerahan. Jamak kita temukan, ketika musim mendekati lebaran,  remaja hingga pemuda kembali ke desa dengan membawa upah yang lebih banyak daripada mereka yang didesa. Lalu saat lebaran berakhir, ramai-ramai rombongan kembali ke kota.  Tentu lulusan SMP/SMA/SMK dari desa ini menjadi sasaran empuk industri-industri kota untuk mendapatkan pekerja dengan biaya upah rendah, dibandingkan remaja-remaja kota yang rata-rata bersekolah lanjut hingga perguruan tinggi.

Guremnya Pertanian Desa

Banyaknya remaja hingga pemuda yang memilih bekerja di kota ini, bukanlah suatu hal yang keliru. Semenjak era kolonialisme hingga Orde Baru, serangan-serangan terhadap sosial budaya pedesaan, determinasi ekonomi pedesaan, yang dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian negara, bahkan kepentingan ekonomi global ini memang telah banyak terjadi. Semenjak adanya tanam paksa yang digiatkan kolonial Belanda semenjak tahun 1830-1870, masyarakat Indonesia tidak lagi menjadikan pertanian sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertanian menjadi suatu komoditi, untuk mendapatkan keuntungan sebagai barang dagangan. Penerapan ini memang dilakukan secara bertahap. Dengan mewajibkan penyerahan 1/5 hasil dari luas tanahnya dengan jenis tanaman komoditas ekspor -khusunya kopi, tebu, dan nila- dengan harga yang ditentukan, dan kemudian pribumi juga mewajibkan bayar sewa tanah hasil dari hasil jual tersebut. Dulu tak jarang buruh-buruh tani memilih untuk mencari ruang hidup baru, membabat alas untuk lahan baru, menjadi buruh-buruh di pabrik gula atau mencari pekerjaan lain di kota besar terdekat. Walaupun juga dalam tanam paksa semakin meluas tanah komunal atau yang lebih sering terdengar dengan tanah norowito di mana sawah biasa digilir oleh petani-petani desa untuk bertani. Tapi kemudian hari muncul masalah baru dengan justru makin menguatnya kaum-kaum elite desa serta kaum-kaum yang memiliki tanah luas, sedangkan bagi petani-petani gurem setelah era tanam paksa serta era kolonial meminjam kata-kata Geertz semakin dimiskinkan saja.

Semakin guremnya petani-petani yang memang sudah gurem tak dapat berharap banyak ketika negara Indonesia mendeklarasikan kemerdekaanya. Sejak awal 1980-an semenjak diadakannya revolusi hijau, yang intinya memodernisasikan petani dengan penggantian produksi, dari bibit biasa menjadi bibit unggul, input pupuk kimia, dimasukannya penggilingan padi, masuknya traktor (sebagai pembajak modern), malah semakin menaikkan biaya produksi petani. Hal ini ditunjang dengan hasil panen petani yang memang tidak sanggup menutupi biaya produksi tersebut. Mayoritas petani ini akhirnya banyak yang memilih hutang pada tuan-tuan tanah, dengan bunga yang besar kemudian banyak dari petani harus kehilangan tanah setelah tak mampu melunasi utang, entah karena gagal panen atau menghadapi kebutuhan mendadak dalam jumlah besar. Dari sinilah banyak dari mereka kemudian bekerja sebagai buruh tani atau pekerja migran, sebagian lagi berpindah ke kota-kota besar menggantungkan hidupnya menjadi pekerja informal atau buruh murah dan tinggal di perkampungan-perkampungan kumuh.

Ketika memasuki era reformasi, permasalahan-permasalah lama tersebut dapat dikatakan jauh sepenuhnya teratasi. Dengan semakin melambungnya harga pangan dan kebutuhan rumah tangga, harga untuk menghidupi keluarga, ditambah harga tanah yang semakin melejit, bahkan di perdesaan, petani-petani yang sekedar menjadi buruh ataupun memliki tanah-tanah sempit tentu hidupnya semakin terjepit saja. Dari data yang didapatkan dari suatu desa di Kabupaten Banyumas, jumlah pendapatan yang diterima rumah tangga petani miskin setiap bulan berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 600 ribu sementara biaya pengeluaran yang perlu ditutupi setiap bulan Rp 600 ribu sampai Rp 850 ribu seperti tampak bahkan bernilai minus, membuat beban ekonomi yang dipikul makin berat. Padahal rata-rata, jumlah pendapatan ini sudah dikumpulkan dari total kontribusi hasil upah kerja produktif yang diberikan oleh semua anggota keluarga yang bekerja baik bersumber dari nafkah utama yakni bertani maupun nafkah sampingan. Masalah lain yang menghadang generasi muda tani adalah harga tanah pertanian yang melambung. Ini seiring beragam program apa yang disebut ‘individuasi lahan’ yang memastikan hak kepemilikan tanah pribadi sekaligus menyulap tanah menjadi komoditas siap jual, yang ujungnya menjadi sasaran para spekulan. Sebuah penelitian di 12 desa dari empat provinsi menyebutkan, harga satu hektar sawah beririgasi bervariasi antara Rp 100 juta sampai Rp 1,5 miliar. Sulit membayangkan anak-anak muda dari keluarga petani gurem dan tunawisma menyanggupi harga setinggi itu.

Semakin terbukanya dunia pedesaan dengan masuknya tekhnologi, otomotif, dan barang-barang konsumsi baru, yang disertai gaya hidup dan budaya baru, menjadi permasalahan baru juga bagi remaja-remaja dan pemuda yang tidak memiliki biaya lebih di desa. Pencarian pekerjaan yang disebabkan rendahnya pendidikan ini pun sampai saat ini tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah. Sangat kurang dan jarangnya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah di desa-desa menjadi persoalan serius menanggapi masalah pertanian  dan migrasi remaja-remaja ini. Apalagi akhir-akhir ini pemerintah malah justru semakin menekankan pentingnya wirausaha. Padahal wirausaha bagi pemuda-pemuda desa, juga tidak semudah itu, selain modal yang sangat sulit, persaingan antar wirausaha, hingga kemampuan dalam mengelola modal menjadi sesuatu yang seolah tidak dipikirkan oleh pemerintah.

Olehnya, pertanian yang memang sudah digalakkan oleh masyarakat Indonesia sejak berabad lalu, perlu mendapat perhatian lebih. pemerintah harus membantu mengintensifkan dengan cara-cara yang petani sendiri miliki. Kata mutiara “desa mowo coro” yang dimiliki, menjadi nilai plus jika dipegang dan dipergunakan oleh pemerintah. Tetapi walaupun mereka punya banyak cara sendiri, revolusi mental pagi para remaja dan pemuda dengan dunianya perdesaan, mengkreativitaskan corak-corak pertanian, serta perlu diurus dengan baik, sehingga pertanian, terutama dalam skala kecil yang padat karya, bisa terus menyerap angkatan kerja muda dalam jumlah besar. Sehingga remaja-remaja serta pemuda bisa menjadi pusat perekonomian desa serta tidak lupa dari mana mereka berangkat. Yang tidak kalah penting, mereka dapat merayakan HUT Indonesia, 17 Agustus dalam semarak lingkungan desa.