Salah satu beban mental anak-anak dan pelajar adalah adanya Pekerjaan Rumah (PR) akademik dari sekolah, mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA. Adanya PR, sebenarnya hanya penyeimbang antara kegiatan di sekolah dan di rumah. Namun, PR selalu berorientasi pada aspek kognitif (pengetahuan) saja. Karakter PR juga selalu bertele-tele, kaku, linier dan menjadikan anak “saklek” pada materi pelajaran.

Oleh: Hamidulloh Ibda
Ketua Prodi Pendidikan Guru MI (PGMI) STAINU Temanggung,
Pengurus Bidang Penjaminan Mutu Perkumpulan Dosen PGMI Korwil Jateng-DIY

Akibatnya, anak tidak bisa berpikir bebas, kontekstual dan imajinatif, waktu bermain dan bersosialisasi dengan lingkungan juga tercerabut. Padahal, kebutuhan anak-anak terutama di jenjang SD, selain belajar adalah bermain. Maka konsep ini dalam sejarah pendidikan madrasah memunculkan raudlatul athfal (taman kanak-kanak) yang diadopsi dari raudlatul jannah (taman surga).

Atas kondisi itu, belakangan banyak inovasi bermunculan. Salah satunya yang dilakukan Pemerintah Purwakarta yang menghapus PR di sekolah formal sejak September 2016 lalu. Kemudian, di akhir 2016, Mendikbud Muhadjir Effendy menganjurkan sekolah menghapus PR akademik. Namun hal itu hanya sebatas anjuran, belum ada regulasi yang menjadi payung hukum.

Kemendikbud justru mengeluarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pemendikbud itu, berisi pemberlakuan kebijakan Five Day School (FDS) atau lima hari sekolah yang dimulai jenjang pendidikan dasar hingga menengah atas sejak tahun ajaran baru 2017-2018 yang akhirnya batal. Mendikbud berpendapat kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari Nawacita Jokowi-JK yang dikemas dalam Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPPK).

1. Belajar Bukan Penyiksaan

Dulu, gagasan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 secara substansi mendesain anak full di sekolah, sehingga ketika ia pulang ke rumah tidak ada lagi urusan materi di sekolah. Namun, karena FDS mengancam Madrasah Diniyah (Madin) dan tidak semua sekolah siap karena kondisi sosiologis dan alam berbeda, maka Permendikbud itu diganti Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla juga berkomentar di media massa bahwa kebijakan FDS itu pilihan bagi pemerintah daerah. Artinya, di sini semua bergantung otonomi di kabupaten/kota di bawah naungan Dinas Pendidikan. Atas polemik ini, banyak elemen melakukan politisasi kebijakan itu. Padahal menurut saya yang harus diperhatikan adalah anak dan nasib pendidikan secara jangka panjang.

Bagi sekolah yang memilih FDS secara otomatis akan menghapus PR, namun bagi yang tidak menerapkan tentu berbeda. Maka bagi guru yang sekolahnya menerapkan FDS, “haram” hukumnya memberi PR, karena anak sudah full di sekolah. Bagi yang tidak menerapkan juga sama, harus memberikan PR sesuai porsinya di luar aspek akademis.

PR merupakan evaluasi pembelajaran yang menjadi bagian dari manajemen pendidikan. PR berbeda dengan Ujian Nasional (UN), karena UN bersifat tahunan dan menjadi penentu kelulusan. Sementara PR hanya follow up dari materi guru yang disampaikan di kelas.

Akan tetapi, selama ini PR yang diberikan kepada pelajar hanya berorientasi pada aspek kognitif saja. Maka Mendikbud Anies Baswedan dan Muhadjir Effendy pernah berpendapat PR harus berorientasi pada karya wisata, bukan lagi materi akademik yang bersifat teoretis.

Pendapat Pak Anies dan Muhadjir sebenarnya memberi titik temu. Artinya, sudah saatnya sekolah memberi PR sesuai basic need (kebutuhan dasar) anak. Beban anak di sekolah sangat berat, karena harus menuntaskan materi dengan target Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan pencapaian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Ditambah lagi pencapaian Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) tiap materi. Juga kegiatan ekstrakurikuler dan PR. Hal itu menjadikan anak stres dan anak semakin skeptis terhadap sekolah.

Sekolah yang substansinya “taman surga” yang menggembirakan, justru menjadi “neraka” lantaran menyiksa anak. Pada puncaknya, karena peran Tri Pusat Pendidikan (keluarga, sekolah dan masyarakat) tidak berjalan, muncullah deschooling syndrom. Gejala ini merupakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sekolah formal. Sindrom tidak percaya dengan sekolah dan menjadikan orang-orang di kota memilih homeschooling dan les bimbel menjadi alternatif bagi anak-anaknya karena beban sekolah formal terlalu berlebihan.

Jika FDS diterapkan dengan hukum wajib, maka fenomena deschooling akan semakin menjamur. Anak-anak dipaksa melakukan kebijakan itu dan tidak ada “kebebasan” dan keluasan waktu untuk memenuhi kebutuhan dasar anak. Mereka akan semakin sulit menemukan jati dirinya dan bersosialisasi dengan masyarakat karena waktunya habis di sekolah.

2. Bebaskan!

Pendapat tentang pendidikan yang berorientasi pada aspek kognitif benar adanya. Sebab, aspek lain seperti afektif (sikap) dan psikomotorik (keterampilan) memang dianggap varibel tambahan dalam pencapaian pembelajaran. Revisi Kurikulum 2013 (K13) tahun 2017 ini menganjurkan anak-anak memenuhi tiga hal. Pertama, penguatan pendidikan karakter. Kedua, penguasaan literasi. Ketiga, penguatan berpikir tingkat tinggi (high order thinking).

Namun mengapa substansinya justru menambah jam belajar, bukan pada subtansi belajar? Ini pun jika dibredel hasilnya beda, karena “wajib sekolah” dengan “wajib belajar” secara substansial jauh berbeda.

Kaum akademik ketika wacana penghilangan PR pun mengalami pesimisme radikal. Jika PR ditiadakan, kaum guru khawatir anak-anak akan menghabiskan waktunya untuk jauh dari buku. Mereka khawatir anak-anak akan bebas-sebebasnya bermain dan tidak lagi belajar ketika di rumah.

Sistem pendidikan kita secara substansial memang masih “kuno”. Mengapa? Jika kita lihat pendapat Paulo Freire dalam karyanya “Pedagogia do Oprimido” (1970) dan “Pedagogy of the Oppressed” (1972), pendidikan di negeri ini masih menganut “gaya bank”. Freire berpendapat pendidikan gaya bank sangat menindas anak. Maka ia membuat daftar antagonisme pendidikan gaya bank sampai sepuluh poin. Pertama, guru mengajar, murid belajar. Kedua, guru tahu segalanya, murid tidak tahu apa-apa. Ketiga, guru berpikir, murid dipikirkan. Keempat, guru bicara, murid mendengarkan. Kelima, guru mengatur, murid diatur.

Keenam, guru memilih dan memaksakan pilihannya, murid menuruti. Ketujuh, guru bertindak, murid membayangkan bagaimana bertindak sesuai dengan tindakan gurunya. Kedelapan, guru memilih apa yang akan diajarkan, murid menyesuaikan diri. Kesembilan, guru mengacaukan wewenang ilmu pengetahuan dengan wewenang profesionalismenya, dan mempertentangkannya dengan kebebasan murid-murid. Kesepuluh, guru menjadi subjek proses belajar, murid objeknya.

Faham ini dalam berbagai buku diyakini “membunuh” karakter dan kreativitas anak. Pemberian PR juga menjadikan anak sebagai pekerja ilmu yang sifatnya menyembah pengetahuan. Jika demikian, anak-anak akan menjadi sosok yang kaku dan linier. Banyak anak pandai namun miskin karakter dan hilang “ketakutannya” pada Tuhan karena ia menuhankan akal. Padahal dalam diri anak tersimpan banyak potensi dan tidak hanya sebatas aspek kognitif saja.

Tujuan dan puncak belajar bukan meraup ilmu dan menghimpun gelar setingginya. Sebab, hakikatnya belajar adalah mengubah cara berpikir dan perilaku. Apakah pemberian PR mampu menjawab prinsip itu atau justru sebaliknya?

Jika hanya berorientasi pada aspek kognitif, bagaimana anak-anak bisa menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks. Padahal negeri butuh sosok Rausyanfikr (intelektual tercerahkan) bukan intelektual terkekang. Juga sosok Ubermensch (manusia super) yang dikisahkan Nietzsche (1844-1900). Sosok Ubermensch menurut Nietzsche adalah pada sosok bayi atau anak. Dalam diri anak, ada berlapis-lapis filsafat, cara berpikir, cara tumbuh dan cara menghadapi realitas, bukan didikte oleh buku dan teori.

Di sinilah letak urgensi peniadaan PR di sekolah formal. Boleh saja memberi PR, asal tidak berkutat pada aspek kognitif, melainkan lebih pada aspek afektif dan psikomotorik. Sebab, tidak semua orangtua di rumah paham materi dalam PR itu. Jika dipaksakan, adanya PR justru menjadi embrio kejahatan baru.

Mengapa? Rata-rata orangtua di rumah malas membantu anaknya mengerjakan PR karena sudah lelah akibat bekerja. Pelariannya justru ke guru les atau bimbel, dan orientasi anak ke bimbel bukan karena serius belajar, melainkan hanya ingin PR mereka selesai. Jika demikian, bukankah PR justru mengajarkan anak-anak berbuat curang dan tidak mandiri?(*)