Ketika kata ‘desa’ disebut maka yang akan terbayang adalah sebuah tempat yang alami, nyaman dan tenang, tempat yang banyak dirindukan para pekerja di kota yang padat aktivitas. Ironi dengan itu, desa identik juga sebagai lumbung kemiskinan dan sebagai suatu wilayah yang minim fasilitas infrastruktur. Selain deskripsi indah, juga melekat citra kurang baik pada desa sebagai sumber permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan rendah dan masalah sosial lainnya. Hal demikian disebabkan karena adanya terbatasnya fasilitas sosial di pedesaan. Kebutuhan infrastruktur transportasi yang mendasar seperti jalan dan jembatan yang memadai di beberapa desa masih cukup tertinggal. Hal tersebut menjadi penghambat utama kemajuan sebuah desa baik di bidang ekonomi maupun sosial.

Oleh : Septiana Tri Setiowati

Bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas

Pembangunan desa menjadi prioritaas pembangunan nasional sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Membangun desa juga menjadi program kerja Presiden Jokowi dalam program prioritas Nawacita yang ke tiga yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

1. Potensi Desa di Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas terbagi wilayahnya menjadi 27 kecamatan, 301 desa dan 30 kelurahan. Jumlah desa/ kelurahan terbanyak ada di kecamatan cilongok sebanyak 20 desa. Kabupaten Banyumas adalah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak di Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik mengadakan Pendataan Potensi Desa setiap menjelang kegiatan sensus. Pendataan Potensi Desa (Podes) merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik). Podes terakhir dilaksanakan tahun 2014, dan di tahun 2018 akan kembali dilaksanakan Podes di seluruh wilayah Indonesia termasuk seluruh wilayah desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas selama bulan Mei 2018.

Dari data Podes 2014, infrastruktur desa/ kelurahan di Banyumas sudah cukup baik. Dilihat dari topografi wilayah ada 75 desa/kelurahan di wilayah lereng/puncak, tujuh di lembah, dan sebagian besar atau 249 desa/kelurahan di wilayah daratan. Seluruh wilayah desa/kelurahan di Banyumas sudah mendapatkan aliran listrik dari PLN sebanyak 331 desa/kelurahan. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas dapat dilalui kendaraan roda empat. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas telah memiliki fasilitas pendidikan di tingkat sekolah dasar, untuk tingkat SMP/MTs ada 134 desa/kelurahan, tingkat SMU ada 34, SMK 49 dan ada 20 memiliki sekolah tingkat perguruan tinggi. Fasilitas kesehatan di desa/kelurahan wilayah Kabupaten Banyumas juga terbilang cukup baik. Ada 21 desa/kelurahan memiliki rumah sakit, 38 desa/kelurahan memiliki puskesmas yang artinya di satu kecamatan ada yang memiliki lebih dari satu Puskesmas, dan ada 100 desa/kelurahan memiliki terdapat tempat praktek dokter. Dengan infrastruktur yang demikian merata dan lengkap menjadikan Kabupaten Banyumas memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cukup tinggi yaitu 70,49 tertinggi di wilayah eks Karesidenan Banyumas, di atas rata-rata IPM jawa Tengah dengannilai 69,98 dan di atas rata-rata Nasional dengan nilai 70,18.

Kabupaten Banyumas memiliki potensi berupa lingkungan hidup yang bersih dan nyaman tercermin dari data Podes 2014 sebanyak 270 (81,57%) desa/kelurahan  tidak mengalami pencemaran lingkungan. Hal tersebut dapat menjadi peluang besar bagi sektor wisata utamanya wisata alam untuk berkembang pesat di Banyumas. Potensi lainnya adalah ketersediaan air. Sebanyak 327 (98,79%) desa/kelurahan dilewati aliran sir sungai, artinya persediaan air di Kabupaten Banyumas cukup melimpah dan potensi ini sangat bermanfaat bagi penduduk desa untuk mengembangkan sektor ekonominya terutama sektor pertanian.

Ada 8 kabupaten di Jawa Tengah telah berhasil membangun wilayah desanya di mana di kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki desa tertinggal, salah satunya adalah Kabupaten Banyumas.  Dari 301 desa di Banyumas 9,63% adalah desa mandiri dan 90,37% lainnya masuk dalam klasifikasi desa berkembang, tidak ada desa tertinggal di Kabupaten Banyumas.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu indeks untuk mengukur tingkat kemajuan atau perkembangan desa. Nilai IPD Banyumas adalah 66,76 berada di atas rata-rata Jawa Tengah dengan nilai 64,83 poin.

2. Mengembangkan Potensi Desa/Kelurahan

Selain beberapa keunggulan yang telah dibahas. Pada beberapa kondisi, desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas memiliki beberapa keterbatasan yang bisa menghambat desa/kelurahan untuk berkembang utamanya dalam sektor ekonomi. Masyarakat pedesaan identik dengan tingkat pendidikan yang rendah. Karena itu lapangan pekerjaan yang tersedia untuk mereka sangat terbatas dan kebanyakan adalah pekerjaan informal. Karena itu demi kemandirian penduduk, bantuan yang sangat dibutuhkan untuk membangun kemandirian adalah pelatihan keterampilan, agar masyarakat bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain. Namun kenyataannya sebanyak 270 (81,57%) desa/kelurahan tidak memiliki lembaga keterampilan. Tentunya potensi yang ada baik sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Usaha dengan level mikro atau kecil tidak bisa berkembang. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki akan menurunkan nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut.

Prioritas lain yang bisa dikembangkan adalah membangun fasilitas pasar. Dari 331 desa/kelurahan di Kabupaten Banyumas, 192 desa/kelurahan tidak memiliki fasilitas pasar. Geliat ekonomi akan terpusat di beberapa wilayah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah akan semakin besar. Dengan dibangunnya pasar di setiap desa, selain akan menghemat biaya produksi dari pengeluaran transportasi juga akan memetakan pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.  Harapannya dengan dibangunnya fasilitas pasar juga akan merangsang minat penduduk sekitar untuk berkecimpung di dunia wirausaha, dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan usaha mikro kecil, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Hingga pada akhirnya dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.