Menyoal Pilkada

Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost

Pilkada Banyumas tahun ini bisa dibilang mengulang rivalitas Mardjoko dan Achmad Husein lima tahun silam. Yang menjadi pembeda, tahun ini masing-masing bakal calon didampingi tokoh muda. Tokoh muda membawa harapan baru di tengah kepemimpinan Banyumas yang miskin inovasi beberapa dekade terakhir. Figur muda diharapkan lebih terbuka terhadap perubahan dan kebaruan zaman sebagai nafas baru dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di antara dua pilihan bakal calon bupati itu, figur wakil bupati bisa menjadi faktor penentu siapa yang akan memenangi kontestasi politik di Banyumas tahun ini. Masyarakat Banyumas sudah sama-sama merasakan seperti apa rasanya dipimpin Mardjoko maupun Husein. Publik tentu akan menilai dan membandingkan kepemimpinan kedua tokoh itu. Penilaian terhadap keduanya bisa berupa apa saja. Namun, persepsi publik diperkirakan akan sangat dipengaruhi figur calon wakil bupati. Figur wakil akan menjadi nilai tambah bagi kedua kontestan.

Keberadaan wakil yang notabebe tokoh muda menjadi semakin penting karena menjadi pintu perubahan. Banyumas sudah rindu terhadap perubahan karena terlalu lama dalam keajekan. Dari tahun ke tahun, periode ke periode kepala daerah tak mampu memenuhi harapan publik. Mereka seakan gagal membaca kehendak publik. Dan karena itu, gagal pula memuaskan harapan publik.

Perubahan adalah harapan bagi masyarakat Banyumas. Harapan ini yang kemudian menggerakkan setiap orang untuk terus berkarya dan percaya program-program pemerintah akan mengangkat mereka dari kubangan kemiskinan. Ini yang menjadi PR besar pemimpin ke depan, membangkitkan harapan publik untuk bergerak bersama.

Di era kekinian, kepala daerah diuntungkan keberadaan instrumen pendukung yang krusial. Dialah media sosial yang memungkinkan kepala daerah menjangkau setiap individu secara personal. Interaksi lebih mudah terbangun. Pemimpin lebih mudah membaca kehendak dan kebutuhan publik. Ini penting untuk membangun kepemimpinan yang partisipatoris, kepemimpinan yang mendapat kepercayaan dan dukungan rakyat.

Persoalannya kemudian seberapa berpengaruh posisi wakil bupati dalam melahirkan kebijakan-kebijakan strategis itu. Persepsi yang terbangun selama ini, wakil bupati hanya sekadar pendamping yang mengekor kehendak bupati. Ia hanya bertugas membantu kerja-kerja bupati ketika berhalangan.

Jika perspektif ini tak diubah, dan ditegaskan di internal maupun di hadapan publik, maka figur wakil bupati tak akan banyak membantu. Ia tak akan lebih dari sekadar ban serep yang berguna ketika pemain utama berhalangan.

Wakil bupati butuh ruang lebih untuk bisa berkreasi. Perlu pembagian wilayah kerja antara bupati dan wakil bupati tanpa harus keluar dari kerangka visi-misi yang diusung bupati. Relasi yang dibangun pun tak sekadar atasan dan bawahan, namun partner menuju cita-cita bersama.

Jika bakal calon sukses membangun citra ini di hadapan publik, figur wakil baru bisa memberi dampak elektoral positif dalam pemenangan Pilkada. Masing-masing calon wakil bupati memiliki kompetensi pada bidang tertentu. Ini yang kemudian bisa dieksploitasi untuk mendulang simpati dan dukungan publik. Misal, setelah terpilih bakal calon wakil bupati A akan fokus peningkatan ekonomi daerah. Atau bakal calon wakil bupati B akan berperan membenahi tata ruang untuk peningkatan indeks kebahagiaan warga. Semua akan terbangun jika ada sinergitas antara keduanya. Namun jika belum-belum sudah terlihat tidak solid, ingatlah publik akan menjadi ‘hakim’ yang bisa menjatuhkan vonis apa saja.(afgan86@yahoo.com)