Yuspita Palupi Redaktur SatelitPost

Praktis hampir dua minggu terakhir warga perkotaan di Purbalingga dihadapkan oleh persoalan sampah. Sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banjaran ditutup pada 28 Febrfuari 2018 lalu, operasional pengambilan sampah oleh petugas dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) berhenti total.

Pekan pertama setelah TPA Banjaran ditutup, warga kompleks perumahan masih tenang. Tak ada gejolak, meski petugas sampah dari DPU tak datang. Pikiran emak-emak kompleks masih positif. Mereka berpikir jika petugas terlupa melewati rute pengambilan sampah di perumahan mereka. Atau menduga jika mobil sampah sedang rusak sehingga operasional terhenti.

Pekan kedua, sudah lain cerita. Warga sudah mulai kebakaran jenggot. Pasalnya mereka mulai paham bila petugas sampah bukan lupa atau mobil operasionalnya rusak. Melainkan pemerintah kabupaten (pemkab) saat ini tak memiliki tempat pembungan akhir, paska ditutupnya TPA Banjaran. Sehingga aktivitas penjemputan sampah pun (terpaksa) terhenti.

Persoalan sampah di Purbalingga bergulir sangat cepat. Hitungan hari persoalan ini kian menjadi. Seiring kian bertumpuknya sampah warga. Konsekuensinya, mau tidak mau, suka tak suka pemerintah harus bergerak ekstra cepat guna mengatasi permasalahan ini. Yang warga inginkan cuma satu, kapan sampah-sampah mereka diangkut oleh petugas DPU.

Karena yang terdampak tak hanya warga. Tapi keindahaan dan kebersihan Kota Purbalingga secara keseluruhan. Coba saja tengok Tempat Pembungan Sementara (TPS) yang berada di samping GOR Goentoer Darjono. Per Jumat (9/3) siang, volume sampahnya sudah membeludak hampir turun ke jalan raya. Tiga boks besar sampah sudah tak sanggup lagi menampung sampah warga yang sejak pekan ini sudah mulai dibuang di TPS tersebut dan TPS Segamas.

Kian berlarut, maka “harga” yang dibayarkan pemerintah dipastikan akan lebih “mahal”. Yang pertama jelas tentang keindahan Kota Perwira yang hilang sejak sepanjang jalan banyak sekali gundukan sampah teronggok. Beberapa dibungkus dengan rapi, tapi tak sedikit juga yang berserak karena melebihi data tampung.

Kedua, kesehatan warga pun dipertaruhkan. Tumpukan sampah yang dibiarkan berminggu-minggu dan tidak kunjung dibersihkan da­pat memicu beragam jenis pe­nyakit. Lima di antaranya yang paling rentan yakni diare, kolera, tifus, jamur kulit, dan demam berdarah. Ini ancaman yang tak bisa diabaikan. Terlebih sekarang masih sering turun hujan.

Ketiga, impian Purbalingga untuk memboyong Piala Adipura tahun ini bisa jadi akan tinggal impian. Dan ini akan menambah deret kegagalan Purbalingga memboyong Piala Adipura beberapa tahun terakhir.

Flashback, Kabupaten Purbalingga pernah empat kali berturut-turut menggondol Piala Adipura sejak tahun 2009 silam. Apakah Pemkab Purbalingga tak ingin kembali mempertahankan predikat tersebut? Semoga belum terlambat.([email protected])