Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost

Rudal Afgani Dirgantara
Redaktur Pelaksana SatelitPost

Memasuki 10 hari ketiga bulan Ramadan, publik dikejutkan operasi tangkap tangan penyidik KPK yang melibatkan Bupati Purbalingga, Tasdi, dan pejabat di bagian layanan pengadaan, Hadi Iswanto.  Tasdi diduga meminta commitment fee proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center sebanyak Rp 500 juta atau 2,5 persen dari total nilai proyek Rp 22 miliar.

Namun, tulisan ini tak akan membahas rentetan simbol-simbol agama yang menempel pada kasus ini, seperti bulan suci Ramadan maupun gedung Purbalingga Islamic Center yang kelak akan menjadi monumen kebanggan umat Islam di Purbalingga. Penulis lebih tetarik menulis bagaimana rapuhnya komitmen antikorupsi pemimpin yang di luar nyaring meneriakan antikorupsi. Memang bukan hal baru ketika janji seorang politisi dibantah tindakannya sendiri. Narasi yang dibangun kerap tak sesuai dengan perilakunya. Katanya mboten korupsi, nyatanya ngapusi.

Fakta paradoksal juga bisa kita lihat pada episentrum kasus korupsi yang membelit Tasdi. Sudah bertahun-tahun Pemkab Purbalingga menerapkan sistem lelang terbuka untuk setiap proyek dengan batas nilai tertetentu. Layanan pengadaan secara elektronik yang dipublikasi secara online bisa diakses siap saja. Transparansi pada proses pengadaan ini diharapkan bisa menutup celah sistem pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya rentan dimanipulasi demi keuntungan pribadi. Nyatanya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang didesain transparan pun tak mampu membentengi syahwat korupsi si pejabat publik. Dalam konteks ini, Bupati Tasdi masih bisa merekayasa siapa kontraktor yang menang lelang dan siapa yang kalah. Kasus ini bisa jadi hanya puncak fenomena gunung es. Sebab ada ratusan proyek yang entah diproses secara fair atau sebaliknya.

Maknanya, sistem yang dibangun masih mampu ditembus. Di sisi lain, budaya korupsi masih mengakar di pemerintahan. Meski demikian, persoalan korupsi di Purbalingga ini tak bisa dilihat parsial. Dalam arti, kasus ini bukan an sich perihal sistem yang bercelah atau keserakahan pejabat publik. Bisa jadi, pejabat korup ini lahir dari mahalnya biaya politik sehingga melahirkan kontestasi yang transaksional. Kontestasi yang cacat moral pada akhirnya juga menghasilkan kepemimpinan yang korup, yang memposisikan kepentingan pribadi di atas kepentingan publik.

Preseden ini layak menjadi bahan renungan untuk siapa saja. Bahwa memilih pemimpin tak bisa melandaskan pada pertimbangan siapa yang paling royal. Politik uang hanya akan menyumbang lahirnya pemimpin yang lalai dengan siapa semestinya mengabdi. Belajar dari kejadian ini, publik bisa menjatuhkan sanksi politik melalui momen lima tahunan. Syaratnya, jangan mudah lupa. Ingatlah bahwa pada suatu waktu di masa lalu, pernah ada pemimpin yang mengkhianati kepercayaan rakyat.

Kepercayaan publik yang terlanjur runtuh semestinya disadari suksesor kepemimpinan berikutnya. Jika kepercayaan publik dianggap penting pada agenda pembangunan daerah, agenda utama yang semestinya dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Setidaknya jalin komunikasi publik, ungkapkan permintaan maaf atas apa yang terjadi. Publik semua kini melihat perilaku para elit yang genit bermain mata dengan para pemodal. Akui, namun tegaskan pula bahwa ke depan tak akan ada lagi kejadian serupa. Tunjukkan komitmen melawan korupsi dengan membenahi sistem dan tegas jika ada yang berani menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Jangan lagi sia-siakan kepercayaan rakyat, jika tidak niscaya hari pengadilan akan segera tiba.(afgan@satelitpost.com)