Oleh: Alya Fathya Aura Pasha

Mahasiswi Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Jenderal Soedirman

 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi juga hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial.

Di dalam memenuhi hak, kewajiban, dan kedudukan warga negaranya, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan pelayanan publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa fisik maupun non fisik.

Penyandang disabilitas adalah kelompok yang kerap mendapat stigma negatif. Keterbatasan yang dimiliki membuatnya dijauhi oleh masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tidaklah mengherankan, di Indonesia bahkan di dunia, penyandang disabilitas sering mendapat stigma atau stereotip sebagai manusia kutukan, keturunan jin, hingga dikait-kaitkan dengan dosa masa lalu orang tuanya.

Dari cara pandang tersebut, sangat wajar jika kultur masyarakat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai liyan (the other). Keterbatasan yang melekat pada diri difabel dianggap sebagai hambatan untuk melakukan aktivitas serupa dengan mereka yang tanpa disabilitas. Dampak lanjut dari pemikiran semacam ini berujung pada kebijakan, peraturan hingga pelayanan publik yang tidak aksesibel.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh aktor-aktor pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku, yang bertujuan untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan korporasi yang baik.

Penyelenggara pelayanan wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan serta memberikan akses khusus berupa kemudahan pelayanan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita. Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan yang sistematis dan komperehensif yang lebih dikenal dengan konsep pelayanan prima. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, yang dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Hakikat pelayanan publik sendiri adalah pemberian pelayanan prima yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Angka pemenuhan hak penyandang disabilitas masih minim. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan bahwa setiap pembangunan dan kebijakan harus memperhatikan aksesibilitas bagi difabel.

Tanpa ada fasilitas tersebut, mewujudkan Indonesia inklusi masih jauh dari apa yang direncanakan. Jauh sebelum undang-undang disabilitas lahir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities) pada 2006. Konvensi ini yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah kita dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Meski begitu, komitmen pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan amanat undang-undang masih rendah dalam pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.

Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. Aksesibilitas merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam kehidupannya, sehingga aksesibilitas sangan penting karena untuk memadai aktivitas manusia begitupula aksesibilitas sangat penting untuk penyandang disabilitas.

Kesamaan kesempatan diartikan sebagai keadaan yang memberikan peluang atau menyediakan akses kepada difabel untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik.

Aksesibilitas di kota besar realitanya masih minim menyediakan jalan atau tangga yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Transportasi publik (bis kota, angkutan kota, dll.) sangat tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas. Bahkan cenderung membahayakan bagi penyandang disabilitas. Taman-taman kota tidak akses bagi penyandang disabilitas karena jalannya ditutup dengan portal, pasar-pasar tidak menyediakan toilet khusus dan landaian yang memudahkan penyandang disabilitas bergerak.

Tempat-tempat wisata juga belum ramah penyandang disabilitas karena jalannya terlalu sempit, tidak ada landaian, tidak ada papan informasi yang bisa diakses secara mudah oleh penyandang disabilitas. Trotoar tidak aksesibel karena diberi portal sehingga penyandang disabilitas, terutama pengguna pengguna kursi roda, tidak bisa mengaksesnya dengan aman dan nyaman. Juga banyak trotoar yang berlubang, rusak, bergelombang, yang membahayakan jika dilewati penyandang disabilitas.

Pelayanan publik dikatakan baik jika memenuhi beberapa asas-asas yang meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok, rentran, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Asas-asas aksesibilitas tersebut dikuatkan kembali pada pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa penyelenggara diwajibkan memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu yaitu difabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus untuk difabel dilarang dipergunakan oleh orang lain yang tidak berhak.

Setiap warga negara tentunya berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang berkebutuhan khusus dimana dalam setiap pembangunan fasilitas publik harus memenuhi hak aksesibilitas dari penyandang disabilitas sehingga nantinya akan memudahkan penyandang disabilitas untuk mengaksesnya. Fasilitas bagi penyandang disabilitas memang sangatlah minim terutama di kota-kota besar di Indonesia.

Banyak yang beralasan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas sulit terwujud karena kendala aturan atau dana yang minim. Problem sederhana semacam itu sebenarnya bisa selesai jika pemerintah pusat maupun daerah memiliki political will yang kuat. Fasilitas yang aksesibel banyak terbangun pada daerah/kota yang pemimpinnya memiliki komitmen. Jika komitmen ini sudah mengakar ke segala aspek, maka mewujudkan Indonesia inklusi pada 2030 bukan lagi mimpi belaka. (*)