DOK ILUSTRASI
DOK
ILUSTRASI

Belakangan ini ramai tentang usulan pemerintah untuk menambah masa pensiun guru dari usia 60 tahun menjadi usia 65 lima tahun, atau bertambah lima tahun. Konon, usulan ini langsung disampaikan oleh Mendikbud Muhadjir Effendi pada saat melakukan rapat kordinasi dengan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (garutexpress.id).

Saat berada di kantornya pada 31 Juli 2019, Mendikbud bahkan menegaskan akan menjatuhkan sanksi bagi pemerintah daerah yang masih nekat merekrut guru honorer. Usulan tersebut ditengarai sebagai buntut dari rumitnya persoalan honorer yang tak kunjung usai.

Namun, namanya saja usulan, tentu boleh berubah atau menyesuaikan. Dua hari kemudian, muncul terjemahan dari usulan beliau. Bahwa bukan usia pensiun guru yang diperpanjang, melainkan masa pengabdian guru tersebut. Maksudnya, guru yang akan pensiun di usia 60 tahun diminta untuk memperpanjang pengabdiannya. Karena, usia 60 tahun dianggap beliau masih segar bugar.

Pengabdian yang diminta bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), melainkan akan berstatus kontrak. Konon sifatnya kondisional. Jika sekolah yang bersangkutan tidak membutuhkan, maka hal tersebut tidak diperlukan. Meski berubah keterangan, namun demi alasan yang sama, yaitu agar sekolah tidak perlu mengangkat guru honorer.

Sebagai sebuah usulan atau wacana, tentu boleh-boleh saja. Apalagi sebagai seseorang yang konsen dalam bidang pendidikan, tentu usulan terkait guru adalah kapasitas beliau. Namun, sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan memutuskan, tentu usulan tersebut boleh dianggap bukan sekadar usulan. Mungkin lebih mengarah ke rencana. Hanya menunggu waktu dan pengesahan semata. Jadi, wajar saja jika kemudian segera mendapat respon dari masyarakat.

Sebagai seorang guru, yang merupakan obyek utama dari usulan tersebut, penulis pun berhak untuk berwacana terkait usulan Mendikbud tersebut. Agar diskusi lebih komprehensif, mari kita tinjau usulan tersebut dari berbagai segi atau aspek.

Kita tinjau terlebih dahulu kisah perjalanan penyelesaian guru honorer di negeri ini. Terakhir kali, tahun 2018 lalu, pemerintah mengeluarkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Terhitung hingga saat ini, belum satu tahun lebih PP tersebut diterbitkan. Tentu saja, hasilnya belum bisa dinilai, apakah berhasil atau pun gagal. Apalagi rekrutmen PPPK pertama belum tuntas sampai saat ini.

Jadi, usulan adanya masa perpanjangan pengabdian guru PNS sebagai skema menuntaskan persoalan guru honorer mungkin belum saatnya. Mengingat rekrutmen PPPK yang dianggap sebagai solusi permasalahan guru honorer belum benar-benar dilaksanakan secara tuntas.

Sebenarnya pengangkatan guru honorer atau yang sejenis sudah dilarang melalui PP No. 48 tahun 2005 pasal 8. Tujuh tahun berikutnya, terbit PP No. 56 tahun 2012 yang kembali menegaskan pelarangan tersebut. Menteri Dalam Negeri RI pada tahun 2013 juga telah mengeluarkan surat edaran dengan isi yang serupa.

Namun meski dilarang dengan berlapis-lapis peraturan, tetap saja terjadi praktek pengangkatan tenaga guru baik oleh sekolah maupun melalui komite. Alasan umumnya karena desakan kebutuhan tenaga kependidikan, disaat banyaknya guru yang purna tugas. Alhasil, nasib peraturan tersebut hanya sebatas formalitas. Bertaji di atas kertas namun tidak berdaya di lapangan. Sebuah resiko atas peraturan yang mengabaikan aspek realitas di lapangan. Dari sini kita bisa bercermin, bahwa kerumitan penyelesaian persoalan guru honorer bisa jadi justru bersumber dari regulasi yang lemah di tataran implementasi.

Aspek kedua yang perlu ditinjau terkait efektifitas. Aspek kedua ini ini mungkin sangat relatif dan bergantung banyak hal. Secara umum bisa diarahkan melalui kalimat perbandingan berikut ini.

Ketika tenaga yang belum berpengalaman, muda, gesit, cepat belajar dan membawa visi misi pendidikan terbaru, disandingkan dengan tenaga yang telah kenyang pengalaman, tua, pelan saat mempelajari hal-hal baru serta membawa nilai-nilai pendidikan lama, maka mana yang lebih efektif?

Untuk mempermudah menjawab atas pertanyaan di atas, maka posisikan diri kita layaknya pemilik suatu usaha jasa pelayanan. Poin utama dalam bidang jasa adalah tingkat pelayanan. Semakin baik pelayanan, maka semakin besar untung yang diraup. Berlaku juga sebaliknya, sebuah pelayanan yang minim, meski dibantu dengan berbagai promo gencar tidak akan mengubah minat orang untuk menjauh darinya.

Dalam institusi pendidikan, siswa adalah pihak yang menjalani peran sebagai pengguna jasa pendidikan. Untuk itu, suara dan pertimbangan dari sisi siswa tentu sangat penting. Segala keputusan yang menyangkut sistem pendidikan, apabila menyuarakan aspirasi siswa tentu lebih berpotensi tepat sasaran. Namun sekali lagi, tinjauan ini sangat relatif sifatnya. Perlu kajian lebih lanjut yang perlu disertai sampling atas pandangan langsung dari siswa terhadap persoalan ini.

Selanjutnya kita tinjau dari sisi sosial. Usulan Mendikbud yang memperpanjang masa pengabdian guru pensiunan sama artinya menutup peluang generasi muda untuk berkarya, bekerja dan berpenghasilan. Pensiunan guru, khususnya yang negeri, tentu ada dana pensiun yang bisa digunakan untuk menopang kebutuhan hidupnya di masa tua. Honor sebagai guru kontrak, tentu tidak seberapa dibandingkan dengan penerimaan yang diperoleh sebelum pensiun.

Menutup lapangan pekerjaan di bidang apa pun, pada dasarnya membawa suatu konsekuensi tertentu. Sebelum dilanjutkan, kita simak dulu perbandingan jumlah guru PNS yang pensiun dan formasi PNS untuk guru. Menurut Kemendikbud sendiri proyeksi jumlah guru pensiun, berdasarkan tanggal lahir GTK, rata-rata sebanyak 63.307 orang guru per tahun dihitung dari tahun 2019-2023. Di tahun 2019 saja, tercatat jumlah kekurangan guru sebanyak 91.000 orang. Sementara itu jumlah formasi CPNS guru tahun 2018 hanya menyediakan 10.520 formasi. Dan kita semua tahu, betapa rekrutmen CPNS tahun 2018 ramai dengan banyaknya formasi yang disediakan masih tetap kosong karena banyak pelamar CPNS yang gagal seleksi.

Febri Prasetyo Adi, S.Pd.I Guru IPA SMP Negeri 3 Mrebet, Purbalingga
Febri Prasetyo Adi,
S.Pd.I
Guru IPA SMP Negeri
3 Mrebet, Purbalingga

Lantas, jika formasi kekurangan guru di sekolah masih juga diserahkan ke pensiunan, maka kemana para sarjana pendidikan yang sudah lulus akan mengabdikan ilmunya. Akan banyak sekali rentetan permasalahan sosial yang muncul menyertai tingginya angka pengangguran di usia produktif.

Seharusnya pemerintah justru memberikan kesempatan pada guru-guru muda untuk menggali potensi mereka, sekaligus mencari penghasilan. Biarlah guru-guru pensiunan beristirahat atau berkarya di tengah masyarakat.

Tidak semua yang tua itu ahli dan yang muda itu amatir. Tidak pula yang muda selalu miskin pengalaman dibandingkan yang senior. Lagipula, bukankah para sarjana pendidikan lulus tidak hanya bermodal ijazah semata. Mereka punya pengalaman menyusun perangkat pembelajaran, mengajar dan mendidik di lingkungan sekolah saat kegiatan PPL dan KKN. Mereka juga berpengalaman dalam penelitian saat menyusun skripsi. Dan berbagai pengalaman lain di bidang pendidikan, yang tentu saja tidak sekenyang para pensiunan.

Tengoklah alam yang senantiasa memegah teguh prinsip regenerasi. Ada saatnya tumbuh berkembang, berkarya hingga akhirnya tumbang ditelan bumi. Dari awalnya yang tiada, menjadi ada, dan berakhir kembali tak ada. Maka memang sudah saatnya, sesuatu yang usang berganti dengan yang segar.Kenapa musti berganti, karena pada saat sudah tua, segala kekuatan fisik dan akal akan berkurang. Negara kita pasti punya standar usia produktif. Tentu secara medis, psikologi dan berbagai faktor lain menggolongkan usia karena sisi pertumbuhan dan perkembangan.

Dan pada akhirnya, persoalan ini akan tetap menjadi wacana. Karena memang belum diputuskan. Semoga keputusan yang terbaik yang ada nantinya. Amin.(*)