HERU SUSEDYONO
Kepala Bagian Keuangan dan Aset Setda Kabupaten Cilacap

“Akuntabilitas dan transparansi  pengelolaan keuangan daerah adalah Conditio sine qua non dari Clean Government and Good Governance”

Undang undang nomor  23 tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat ,selain itu Intruksi Presiden nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang salah satu aksinya adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Cilacap wajib menjalankan amanah tersebut.

Meskipun Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor  910/1866/SJ dan 910/1867/SJ salah satu pokoknya mengamanatkan bahwa implementasi transaksi non tunai dapat dilaksanakan secara  bertahap tetapi Kabupaten Cilacap melakukan lompatan luar biasa dengan menerapkan seluruh transaksi non tunai, baik untuk penerimaan maupun pengeluaran daerah. Hal ini tertuang dalam Intruksi Bupati Cilacap nomor  01 tahun 2019 tanggal 2  januari 2019 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. Mengapa disebut lompatan luar biasa?  Karena belum ada pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah  bahkan mungkin di seluruh Indonesia yang menerapkan kebijakan transaksi non tunai mulai dari 1 rupiah tanpa ada yang dikecualikan

Kebijakan tersebut perlu mendapat apresiasi  dan acungan jempol karena ini berarti suatu tekad bersama untuk mewujudkan Clean Government dan Good Governance di Kabupaten Cilacap sekaligus bentuk tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan bahwa setiap rupiah  dana APBD jelas peruntukannya dan dipastikan bermanfaat untuk peningkatan kesejehteraan masyarakat kabupaten cilacap ,tetapi yang terpenting kebijakan ini tentunya harus didukung seluruh stakeholders pemerintah daerah terutama para pengelola keuangan daerah meskipun secara teknis masih terdapat beberapa kendala antara lain:

Pertama, belum optimalnya penerapan cash management system pada SKPD maupun kemampuan operasional pengelola keuangan Daerah pada SKPD. Kedua, belum terjalin sinergitas yang optimal antara pemerintah daerah dan mitra berkaitan dengan mekanisme pembayaran non tunai. Ketiga, belum semua mitra memiliki rekening bank sebagai prasyarat pembayaran non tunai.

Namun kendala tersebut bukanlah suatu yang tidak bisa diselesaikan, dengan kesungguhan bersama, tekat kerja keras dan optimisme maka kendala tersebut dapat diatasi. Misal dengan studi tiru penerapan cash management system pada kabupaten kota yang sudah menerapkan meskipun batasan pembayaran non tunainya belum sampai limit terendah seperti Kabupaten Cilacap. Learning by doing penerapan CMS dengan pendampingan bank tertentu, menjalin memorandum of understanding (MoU) dengan mitra berkaitan dengan teknis pembayaran non tunai, dan advokasi kepada mitra UMKM untuk memiliki rekening bank agar bisa bertransaksi non tunai, karena sekilas kebijakan tersebut kurang berpihak  pada usaha ekonomi lemah.

Permasalahan lain yang dihadapi pengelola keuangan terutama bendaharawan adalah masih kurang sederhananya regulasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sehingga untuk satu kegiatan yang sederhana saja harus dilengkapi berbagai data dukung yang cukup banyak. Tetapi dengan metode pembayaran non tunai hal itu seharusnya bisa lebih disederhanakan. Untuk menyederhanakan regulasi pengelolaan keuangan daerah ini  Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu payung hukum peraturan di atasnya sehingga seyogyanya kementerian terkait dapat menerbitkan regulasi yang lebih sederhana dan mudah tapi tidak mengurangi nilai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Terbitnya kebijakan baru pasti membawa konsekuensi baru dan perlu adaptasi cepat seluruh stakeholders sehingga perlu dukungan secara komprehensif tidak hanya dari lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan baru bukan pula trial and error tapi merupakan wujud komitmen bersama untuk lebih baik, sehingga yang tak kalah penting dari konsekuiensi tanggung jawab besar tersebut adalah harus diimbangi juga dengan penambahan “suplemen” para pengelola keuangan karena ditinjau dari beban kerja yang ada. Tugas pengelolaan keuangan adalah tugas tambahan di samping tugas pokok. Namun dalam praktiknya tugas tambahan ini ternyata lebih  sering menguras energi dan pikiran sehingga bila ada penambahan “suplemen” maka  akan menjadi energi baru yang membuat ASN lebih bergairah dan semangat dalam bekerja. Sekali layar terkembang surut kita berpantang wujudkan Bangga Mbangun Desa.(*)