ilustrasi

 

 

Proses pungut dan hitung suara pemilu 2019 di tingkat TPS sudah berakhir. Namun, hasil akhir pemilu di tingkat nasional masih belum diketahui secara pasti. Tanggal 22 Mei 2019 menjadi hari di mana KPU berencana mengumumkan hasil tersebut. Terlepas dari pengumuman resmi KPU, banyak lembaga survei yang telah mengumumkan hasil kerjanya tentang perolehan suara baik pilpres maupun pileg. Namun informasi tersebut malah membuat gaduh kubu yang dianggap kalah. Anggapan lembaga survei abal-abal dilontarkan demi meyakinkan pendukung bahwa hasil survei bukanlah penentu. Tidak diam begitu saja, para lembaga survei tersebut membantah dengan cara ilmiah sejalan dengan prosedur survei yang telah dilakukan. Mereka meyakinkan masyarakat bahwa survei yang dilakukan merupakan prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan hanya lembaga survei, KPU juga turut menjadi sasaran kemarahan kubu yang merasa dicurangi. KPU dianggap berat sebelah serta tidak bisa berlaku adil terhadap seluruh kontestan pemilu. Tuduhan yang menurut saya hampir tidak berdasar. Kenapa begitu, KPU telah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan. Semua pihak diminta untuk ambil bagian dan saling koreksi terkait kebijakan yang akan diputuskan. Bahkan pemantau asing juga turut menyelidiki seluruh proses yang dilaksanakan KPU. Terlepas dari adanya kekeliruan input data maupun kesalahan lain yang menurut saya murni human error.

Bicara masalah input data, KPU sendiri mulai melaksanakan proses input data C1 kedalam aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng) selang beberapa hari setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sampai saat ini pun proses tersebut masih terus dilakukan. Hal itu dilakukan demi kewajiban memenuhi hak publik mendapatkan informasi terkait hasil penghitungan suara. Formulir model C1 sendiri merupakan sertifikat hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS di setiap TPS. Terdapat tiga jenis formulir model C1, yaitu C1 Plano, C1 hologram dan C1 salinan (tidak berhologram). Formulir model C1 plano sendiri digunakan untuk mencatat hasil penghitungan suara, untuk kemudian disalin pada formulir model C1 hologram maupuan salinan sebagai sertifikat hasil penghitungan suara. Pihak-pihak yang diberikan hak mendapatkan formulir tersebut adalah KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, pengawas TPS, serta saksi yang berada di TPS. Hal ini dilakukan untuk menjamin keterbukaan hasil penghitungan suara. Formulir C1 yang dimiliki KPPS dan PPS diwajibkan untuk ditempel di tempat strategis sebagai informasi kepada masyarakat terkait hasil penghitungan suara di daerah tersebut. Sedangkan C1 hologram dimasukkan kedalam kotak suara sebagai sertifikat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rekap manual di tingkat PPK. Sedangkan C1 salinan yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, digunakan sebagai acuan penghitungan suara melalui aplikasi situng.

Proses penghitungan suara secara manual mulai dari tingkat PPK dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Proses ini diawasi oleh pengawas di tingkat kecamatan serta saksi yang ditugaskan oleh pasangan calon presiden & wakil presiden, partai politik maupun calon perseorangan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi, hampir dipastikan tidak akan terjadi kesalahan input data maupun kecurangan pada jenjang tersebut. Selanjutnya, rekap penghitungan suara dilanjutkan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta berakhir di tingkat pusat. Semua prosesnya dilakukan secara manual dan berjenjang demi menjamin kebenaran hasil yang nantinya akan diputuskan oleh KPU RI.

Keraguan akan ketidaknetralan KPU juga telah terbantahkan melalui adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap keliru dalam pelaksanaan pungut dan hitung suara, sesuai arahan dan masukan dari Bawaslu. Tidak hanya itu saja, KPU juga telah proaktif menyampaikan seluruh kejadian yang ada di lapangan untuk menjadi konsumsi publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bawaslu sebagai lembaga resmi yang ditunjuk undang-undang sebagai pengawas pemilu juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mulai dari tingkat TPS proses pengawasan sudah mulai dilakukan. Bawaslu menugaskan PTPS sebagai ujung tombak pengawasan pemilu. Untuk itu, tidak pantaslah kita meragukan kenetralan lembaga penyelenggara pemilu. Saya meyakini bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah lembaga independen yang mempunyai integritas dan mampu bekerja secara profesional. Jadi, mari kita serahkan semua prosesnya kepada seluruh lembaga tersebut. Kita kawal pemilu dengan perasaan yakin dan percaya hingga pada saatnya nanti diputuskan hasil akhir pemilu 2019 yang final. Jangan ada keributan dan kegiatan yang melanggar konstitusi. Apa lagi provokasi yang mengarah pada perpecahan. Saya meyakini bahwa masyarakat sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Untuk itu, sudah saatnya kita kembali bergandengan tangan dan bersatu untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi kubu 01 maupun 02, yang ada hanya persatuan Indonesia. (*)

Oleh: Marsha Hamira Subiyakto

Panitia Pemungutan Suara Desa Slinga, Purbalingga

 

Proses pungut dan hitung suara pemilu 2019 di tingkat TPS sudah berakhir. Namun, hasil akhir pemilu di tingkat nasional masih belum diketahui secara pasti. Tanggal 22 Mei 2019 menjadi hari di mana KPU berencana mengumumkan hasil tersebut. Terlepas dari pengumuman resmi KPU, banyak lembaga survei yang telah mengumumkan hasil kerjanya tentang perolehan suara baik pilpres maupun pileg. Namun informasi tersebut malah membuat gaduh kubu yang dianggap kalah. Anggapan lembaga survei abal-abal dilontarkan demi meyakinkan pendukung bahwa hasil survei bukanlah penentu. Tidak diam begitu saja, para lembaga survei tersebut membantah dengan cara ilmiah sejalan dengan prosedur survei yang telah dilakukan. Mereka meyakinkan masyarakat bahwa survei yang dilakukan merupakan prosedur ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukan hanya lembaga survei, KPU juga turut menjadi sasaran kemarahan kubu yang merasa dicurangi. KPU dianggap berat sebelah serta tidak bisa berlaku adil terhadap seluruh kontestan pemilu. Tuduhan yang menurut saya hampir tidak berdasar. Kenapa begitu, KPU telah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sebelum pemilu dilaksanakan. Semua pihak diminta untuk ambil bagian dan saling koreksi terkait kebijakan yang akan diputuskan. Bahkan pemantau asing juga turut menyelidiki seluruh proses yang dilaksanakan KPU. Terlepas dari adanya kekeliruan input data maupun kesalahan lain yang menurut saya murni human error.

Bicara masalah input data, KPU sendiri mulai melaksanakan proses input data C1 kedalam aplikasi sistem informasi penghitungan suara (situng) selang beberapa hari setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sampai saat ini pun proses tersebut masih terus dilakukan. Hal itu dilakukan demi kewajiban memenuhi hak publik mendapatkan informasi terkait hasil penghitungan suara. Formulir model C1 sendiri merupakan sertifikat hasil penghitungan suara yang dikeluarkan oleh KPPS di setiap TPS. Terdapat tiga jenis formulir model C1, yaitu C1 Plano, C1 hologram dan C1 salinan (tidak berhologram). Formulir model C1 plano sendiri digunakan untuk mencatat hasil penghitungan suara, untuk kemudian disalin pada formulir model C1 hologram maupuan salinan sebagai sertifikat hasil penghitungan suara. Pihak-pihak yang diberikan hak mendapatkan formulir tersebut adalah KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, pengawas TPS, serta saksi yang berada di TPS. Hal ini dilakukan untuk menjamin keterbukaan hasil penghitungan suara. Formulir C1 yang dimiliki KPPS dan PPS diwajibkan untuk ditempel di tempat strategis sebagai informasi kepada masyarakat terkait hasil penghitungan suara di daerah tersebut. Sedangkan C1 hologram dimasukkan kedalam kotak suara sebagai sertifikat yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan rekap manual di tingkat PPK. Sedangkan C1 salinan yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota, digunakan sebagai acuan penghitungan suara melalui aplikasi situng.

Proses penghitungan suara secara manual mulai dari tingkat PPK dilakukan dengan sangat teliti dan hati-hati. Proses ini diawasi oleh pengawas di tingkat kecamatan serta saksi yang ditugaskan oleh pasangan calon presiden & wakil presiden, partai politik maupun calon perseorangan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Jadi, hampir dipastikan tidak akan terjadi kesalahan input data maupun kecurangan pada jenjang tersebut. Selanjutnya, rekap penghitungan suara dilanjutkan di tingkat KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi serta berakhir di tingkat pusat. Semua prosesnya dilakukan secara manual dan berjenjang demi menjamin kebenaran hasil yang nantinya akan diputuskan oleh KPU RI.

Keraguan akan ketidaknetralan KPU juga telah terbantahkan melalui adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS yang dianggap keliru dalam pelaksanaan pungut dan hitung suara, sesuai arahan dan masukan dari Bawaslu. Tidak hanya itu saja, KPU juga telah proaktif menyampaikan seluruh kejadian yang ada di lapangan untuk menjadi konsumsi publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bawaslu sebagai lembaga resmi yang ditunjuk undang-undang sebagai pengawas pemilu juga sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mulai dari tingkat TPS proses pengawasan sudah mulai dilakukan. Bawaslu menugaskan PTPS sebagai ujung tombak pengawasan pemilu. Untuk itu, tidak pantaslah kita meragukan kenetralan lembaga penyelenggara pemilu. Saya meyakini bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP adalah lembaga independen yang mempunyai integritas dan mampu bekerja secara profesional. Jadi, mari kita serahkan semua prosesnya kepada seluruh lembaga tersebut. Kita kawal pemilu dengan perasaan yakin dan percaya hingga pada saatnya nanti diputuskan hasil akhir pemilu 2019 yang final. Jangan ada keributan dan kegiatan yang melanggar konstitusi. Apa lagi provokasi yang mengarah pada perpecahan. Saya meyakini bahwa masyarakat sudah sangat dewasa dalam berdemokrasi. Untuk itu, sudah saatnya kita kembali bergandengan tangan dan bersatu untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada lagi kubu 01 maupun 02, yang ada hanya persatuan Indonesia. (*)