Oleh: Pandu Adi Winata SST

Statistisi Muda BPS Purbalingga

 Sebagai lembaga negara yang independen untuk penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, Komnas Perempuan setiap tahun melakukan kegiatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKTP). Dalam rentang 16 hari, yang diawali tanggal 25 November sampai 10 Desember, Komnas Perempuan mengajak berbagai komponen masyarakat untuk membangun strategi pengorganisasian untuk menyepakati agenda bersama. Sesuai dengan namanya, misi kegiatan tersebut adalah untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan, termasuk anak perempuan.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan secara umum dapat dikelompokkan dalam dua kategori yakni kekerasan di ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan kekerasan di ranah publik (di luar rumah tangga). Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sehingga menurut undang undang tersebut, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga. Pertama penganiayaan fisik, seperti tamparan, pukulan, tendangan. Kedua penganiayaan psikis, seperti ancaman, hinaan, cemoohan; ketiga penganiayaan seksual dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Dan jenis keempat adalah pengabaian kewajiban memberikan nafkah materi kepada istri atau mengontrol uang belanja.

Kekerasan terhadap perempuan, baik itu secara fisik maupun seksual masih terus terjadi. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menduduki posisi tertinggi dalam daftar kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Banyumas (SatelitPost 21 April 2018).Pelaku kekerasan terhadap perempuan pun tidak selalu dilakukan oleh laki-laki. Kasus penganiayaan terhadap anak perempuan yang dilakukan oleh ibu tirinya di Purbalingga, menjadi contoh. Sungguh miris di mana kehidupan rumah tangga, yang seharusnya menjadi tempat bernaung yang nyaman, penuh kemesraan dan kebahagiaan, harus terenggut karena adanya KDRT. Memang, membangun rumah lebih mudah daripada membangun rumah tangga.

Mengetahui karakteristik perempuan yang mengalami KDRT sangat penting guna menjadi acuan untuk membuat kebijakan yang berupaya menghilangkan kekerasan terhadap perempuan. Sebagaimana komitmen pemerintah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan yang dituangkan dalam program utama Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Untuk mengetahui karakteristik perempuan yang mengalami KDRT, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN). Survei ini dilakukan pada perempuan berusia 15-64 tahun di 900 blok sensus, dengan sampel 10 rumah tangga dengan total 9.000 responden tersebar di seluruh Indonesia.

Dari Survei Pengalaman Hidup Perempuan (SPHPN) 2016 hasil kerja sama BPS dan Kementrian PPPA, diperoleh informasi bahwa di antara seluruh wanita di Indonesia yang berusia produktif yakni berusia 15 sampai 64 tahun, 33,4 persen pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, di mana dari 33,4 persen perempuan yang mengalami kekerasan, 24,3 persen di antaranya pernah mengalami kekerasan seksual oleh pasangan dan selain pasangan.

Di Jawa Tengah sendiri,dari publikasi Statistik Gender Jawa Tengah, pada tahun 2017, kekerasan paling banyak dialami oleh perempuan berumur 22-44 tahun. Di mana jenis kekerasan yang paling banyak dialami adalah kekerasan seksual dengan 754 kasus yang dilaporkan, adapun KDRT ada sebanyak 582 kasus.

Dengan jumlah kasus sebanyak 582 itu, tentu saja cukup memprihatinkan, mengingat kasus semacam ini bagaikan fenomena gunung es, artinya realitanya lebih tinggi dari yang dilaporkan. Sebagian korban cenderung enggan melaporkan kekerasan yang dialami, entah karena khawatir aib dalam rumah tangganya terbongkar bahwa KDRT hanyalah urusan internal keluarga dan merupakan aib jika dibicarakan dengan orang luar. Akibatnya, KDRT menjadi sesuatu yang dipandang lumrah di masyarakat. Merespons anggapan sesat ini, dalam Konferensi Internasional di Vienna muncul semboyan ”the personal is political.” Persoalan pribadi sekalipun jika membawa bahaya bagi orang banyak, harus dibawa ke ruang publik. Tujuannya, menghindarkan orang lain mengalami bahaya dan penderitaan serupa.

 

Upaya Preventif

Pemberlakuan yang tegas atau law enforcement terkait sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada, diharapkan bisa menjadi langkah preventif sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku kekerasan. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan/sosialisasi secara masif kepada masyarakat tentang bahaya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga,mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga pada jangka panjang, akan mengancam kualitas sumber daya generasi penerus.

Program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu kunci yang dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap perempuan, mengingat prevalensi kekerasan yang lebih tinggi terjadi pada kelompok rumah tangga miskin dibandingkan pada kelompok kaya. Kekerasan fisik yang bermula dari kekerasan verbal, kerap diawali karena masalah ekonomi. Sang istri bisa saja secara tak sadar menghina suami karena tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Lantas untuk mempertahankan maruah-nya sebagai pemimpin keluarga, dan dipicu emosi karena telah dihina, suami bisa melakukan tindakan balasan dengan melakukan kekerasan secara fisik.  Sudah dimaklumi bersama, seseorang memiliki kebutuhan dasar untuk dicintai. Dia menghendaki adanya cinta dan penghormatan atas harga dirinya. Maka, jika orang lain melakukan sebaliknya, sisi negatif seseorang bisa hadir. Dalam hal ini kedua belah pihak baik suami maupun istri punya peranan dalam memicu KDRT.

Upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan sejatinya tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, melainkan perlu melibatkan masyarakat. Tokoh agama perlu dilibatkan dalam penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya KDRT. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan, yang dilakukan oleh suami cukup tinggi, sehingga para suami perlu diingatkan tantang motivasinya dahulu ketika akan menikahi sang istri. Suami sebagai pemimpin rumah tangga, akan ditanya kelak di hadapan Sang Pencipta tentang bagaimana dia memimpin keluarganya, apakah dia memimpin keluarganya dengan baik, dengan kasih sayang dan kelembutan atau sebaliknya, memimpin rumah tangga dengan kekerasan dan bahkan tidak memberi nafkah. Perlu diingatkan pula bagaimana Nabi Muhammad sebagai panutan umat islam, bergaul terhadap istrinya. Nabi pernah berpesan “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya” sehingga keluarga beliau menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Pada akhirnya berbagai aspek yang kiranya dapat meredam KDRT, harus sama-sama “digarap” oleh setiap pihak. Andaipun kemiskinan sudah teratasi, namun aspek religius tidak disentuh, boleh jadi KDRT masih dapat terpicu melalui kasus perselingkuhan. Kondisi sebaliknya, kemiskinan memang tidak mutlak menjadi penyebab KDRT, banyak rumah tangga yang hidup dalam kondisi kekurangan dan kemiskinan, akan tetapi aspek religius yang sudah merasuk ke dalam relung-relung kalbu mereka membuat kehidupannya tetap harmonis dan jauh dari kata KDRT, bahkan hingga mampu mengondisikan rumah tangganya yang identik dengan “baiti jannati” atau rumahku surgaku. Semoga ke depannya kasus KDRT di Indonesia maupun di Banyumas Raya pada khususnya bisa ditekan seminim mungkin sehingga wilayah kita menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan dan anak.(*)