Oleh: Iip D. Yahya Penulis Biografi Raden Aria Wirjaatmadja Perintis Bank Pribumi
Oleh: Iip D. Yahya
Penulis Biografi Raden Aria Wirjaatmadja Perintis Bank Pribumi

Raden Aria Wirjaatmadja, populer dengan sebutan Kiai Patih, adalah patih Purwokerto periode 1879-1907. Ia lahir pada Agustus 1831 dan wafat pada 11 Maret 1909. Masa jabatannya yang sangat lama sebagai patih, membuatnya dikenal baik oleh warga Purwokerto. Ia bahkan pernah menjadi pejabat sementara bupati Purwokerto pada 1882-1885.

Kiai Patih adalah sosok yang sederhana. Sebagai rasa solidaritas pada kemiskinan rakyatnya, setiap kali makan ia pantang untuk tanduk (menambah) nasi. Ia hanya meminta nasi dan minumannya selalu hangat. Keprihatinan itu sekaligus menjadi lakunya sebagai seorang Jawa, yang membuatnya selalu sehat dan gesit bergerak.

 

Dalem Kepatihan tempatnya tinggal, hanya beratap alang-alang. Perabotannya juga sangat sederhana. Ruang depan diisi dengan kursi malas, 4 buah kursi dan sebuah meja. Di bagian dalam terdapat beberapa meja pendek setinggi 40 cm, sementara tempat duduknya dari bambu pendek tanpa kaki (Jawa: slemar). Ia sangat suka duduk di situ sehingga tulang kakinya bagian luar tampak kehitam-hitaman.

 

 

Dua Fase

Ada dua fase dalam hidup Patih Purwokerto Raden Aria Wirjaatmadja (1831-1909) yang membuatnya layak menjadi pahlawan nasional d bidang ekonomi.

Pertama, ketika ia mulai merintis upaya pertolongan pada warga yang terjerat rentenir. Ia memberikan pinjaman uang dengan bunga 1 persen setiap bulan dengan masa pengembalian selama 20 bulan. Ketika upaya ini disambut antusias oleh para pegawai, bahkan meluas kepada para petani dan tukang, maka dengan otoritasnya dan izin atasannya, ia menggunakan kas masjid Purwokerto sebesar 4.000 gulden. Dalam waktu singkat, dana sebesar itu terserap kepada para nasabah. Fase ini berlangsung antara tahun 1894-1895.

Dana 4.000 gulden ini sama dengan gaji Kiai Patih selama setahun. Untuk ukuran sekarang, setara dengan gaji plus tunjangan pejabat wakil bupati atau sekretaris daerah.

Fase pertama inilah yang dapat dikategorikan sebagai upaya pertama kaum pribumi berkoperasi. Tujuan awal upaya ini adalah menolong warga secara terbatas, hanya orang yang dikenal saja.

Kedua, fase ketika ia mendaftarkan pendirian Bank Pertolongan dan Tabungan Priayi Purwokerto pada hari Senin, 16 Desember 1895. Bersama Raden Atma Sapradja (Wakil Pengumpul Pajak), Raden Atma Soebrata (Wedana) dan Raden Djaja Soemitra (Asisten Wedana), R A Wirjaatmadja menghadap notaris yang juga Asisten Residen E. Sieburgh. Pada masa itu, asisten residen berfungsi juga sebagai notaris.

Pada akta nomor enam itu, Wirjaatmadja menjabat sebagai presiden, Atma Sapradja sebagai bendahara, dan Atma Soebrata serta Djaja Soemitra sebagai komisaris. Bank ini berjalan hingga restrukturisasi pada 11 Agustus 1897. Posisi Wirjaatmadja berseger menjadi bendahara, sementara kedudukan presiden dijabat oleh WPD van Westerrode (asisten Residen Purwokerto) dan wakilnya oleh Atma Soebrata. Baik inilah yang menjadi cikal bakal BRI, bank BUMN terbesar di Indonesia.

Dalam artikel singkat ini, penulis akan berfokus pada fase pertama, sekaligus ingin menguji apakah gerakan yang dirintis oleh Kiai Patih ini dapat diaktualisasikan kembali pada masa sekarang.

Ketika memutuskan untuk menggunakan kas masjid, Kiai Patih berkoordinasi dengan Penghulu Purwokerto Raden Kiai Mohamad Soepana yang menjabat pada 1890-1920. Ia juga sudah mendapatkan izin dari bupati dan asisten residen sebagai atasannya. Dalam memberikan pinjaman, ia menggunakan dua cara verifikasi. Untuk para pegawai, ia pastikan orang-orang yang sudah dikenalnya secara baik. Untuk peminjam di luar pegawai, ia pastikan dikenalnya sebagai jamaah masjid atau dikenal baik oleh takmir masjid. Sebagai pejabat pemerintahan, ia pun mengenali warga yang menjadi calon nasabahnya atau ada aparat di bawah yang mengenalinya. Dengan cara ini, para peminjam dana itu semuanya dikenal secara baik oleh Kiai Patih dan para pengelola usaha pinjaman ini.

Dalam “konsep Wirjaatmadja” ini, ada dua lapis verifikasi, yakni oleh pejabat pemerintahan setempat dan takmir masjid. Dengan cara inilah proses distribusi dana dapat tepat sasaran dan pengembaliannya berlangsung secara lancar.

 

Reaktualisasi Konsep Wirjaatmadja

Mungkinkah konsep tersebut diterapkan oleh takmir masjid pada saat sekarang? Tentu saja sangat memungkinkan, tetapi perlu memerhatikan sedikitnya empat hal berikut:

Pertama, masjid yang dapat memberikan dana pinjaman sebaiknya yang melekat dengan pemerintahan setempat, seperti masjid desa/kelurahan atau kecamatan. Dengan demikian cakupan jamaahnya cukup luas dan inklusif. Pemasukan infak, zakat atau sodakah dari jamaah pun akan memadai. Baik sekali jika sumber dana yang dipinjamkan adalah kas milik sendiri sehingga prinsip koperasinya dapat terjaga, yaitu dari jamaah (anggota), oleh jamaah dan dikembalikan kembali kepada jamaah.

Kedua, dana pinjaman harus tepat sasaran, hanya disalurkan pada jamaah yang memerlukan dan diupayakan bersifat produktif. Dalam proses ini pengurus dapat menilai, apakah seorang jamaah mempunyai kemampuan mengembalikan dana atau tidak. Jika tidak, maka ia tergolong pada jamaah yang harus disantuni, bukan dipinjami.

Ketiga, ada verifikasi dari aparat pemerintahan, misalnya RT, RW atau kelurahan, untuk memastikan bahwa peminjam adalah warga setempat yang layak dibantu.

Keempat, ada layanan bimbingan dan pengawasan. Takmir masjid biasanya dikelola oleh para pensiunan yang berpengalaman di berbagai bidang, atau ada jamaah yang berpengalaman di bidang yang diperlukan. Mereka secara sukarela diminta untuk membimbing para peminjam dana, agar penggunaan dananya sesuai rencana. Umpamanya seorang jamaah yang meminjam dana untuk modal dagang, dapat dibantu membuat pembukuan dan cara menghitung laba yang benar. Mereka juga bertugas mengawasi agar peminjam dapat menyicil pengembalian sesuai akad yang disepakati. Bisa saja para peminjam dengan jenis usaha sejenis, mendapatkan bimbingan manajemen secara reguler.

Jika keempat hal ini dapat diterapkan, maka masjid akan menjadi simpul baru ekonomi warga. Dengan demikian, konsep Wirjaatmadja masih bisa diaktualisasikan di masa sekarang. Hal itu selaras dengan harapan Kiai Patih yang pernah menyatakan, “Aku ingin rakyat sejahtera untuk membangun negeri tercinta.”(*)