DOK ILUSTRASIOLEH: THOMAS SUTASMAN Guru SMP Pius Cilacap dan Sekretaris MGMP Matematika SMP Kabupaten Cilacap
DOK
ILUSTRASI
OLEH: THOMAS SUTASMAN
Guru SMP Pius Cilacap dan Sekretaris MGMP Matematika SMP Kabupaten Cilacap

Menurut laporan Kemendikbud, hasil ujian nasional berbasis komputer (UNBK) untuk tingkat SMA/SMK tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Soal-soal yang berbasis penalaran tingkat tinggi (high order thinking skill/ HOTS)  menjadi salah satu yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai UNBK.  Khusus nilai UNBK mata pelajaran Matematika secara umum naik 2,04 poin. Artinya, sekolah-sekolah sudah mulai membiasakan soal-soal HOTS.

Hal kedua yang dilaporkan Kemendikbud adalah angket yang dibagikan kepada siswa SMP saat mengerjakan UNBK. Angket digunakan untuk menggali relasi latar belakang sosio-ekonomi siswa dan pola belajar, memetakan penilaian siswa atas potensi diri sendiri, dan keterbukaan siswa pada perbedaan di masyarakat. Ternyata, keterbukaan pemikiran siswa terhadap perbedaan di masyarakat mempengaruhi kinerja akademik. Dengan berpikiran toleran, siswa mau belajar tanpa mempersoalkan latar belakang agama, suku bangsa, sosial, ekonomi , dan politik.

Dengan kedua hal itu, nilai UNBK dan angket akan memberikan gambaran atau peta permasalahan tentang pola dan mutu pemebelajaran di lapangan. Intervensi yang dilakukan pun bisa lebih terperinci pada sekolah-sekolah tertentu atau sesuai dengan permasalahan tertentu pula. Dengan demikian yang menjadi prioritas untuk menjembati dua hal di atas agar nilai UNBK meningkat dan keterbukaan siswa terhadap perbedaan di masyarakat adalah melalui pelatihan guru. Sebab, mutu pendidikan bergantung pada kualitas dan kompetensi guru.

Sebenarnya, pelatihan guru tidak cukup untuk meningkatkan kompetensi guru. Guru sendirilah yang harus tahu tujuan mengajar dan sejauh mana pembelajaran yang telah mereka laksanakan. Maka, dalam memulai pelatihan guru perlu diawali dengan reflektif agar lebih efektif.  Menurut Itje Chodidjah (Kompas, 23 Mei 2019) bahwa penting bagi guru untuk mengetahui tujuan mereka belajar dan mengajar. Setelah itu, perlu ditanyakan apa indikator kesuksesan belajar menurut tiap tiap guru dan sejauh apa mereka memahami kompetensi inti dan dasar.

Dengan demikian, menurut saya, pelatihan guru melalui Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG) lebih cocok. Pertama, MGMP/KKG mampu mendeteteksi permasalahan yang ada di lapangan. Kedua, lebih efektif bila MGMP/KKG yang menyelenggarakan karena dilakukan dilokasi guru mengajar. Ketiga, pelatihan melalui MGMP/KKG akan berkesinambungan sebab permasalahan pembelajaran menjadi permasalahan bersama dan lebih mudah pengelolaannya, dimana permasalahan dari guru, diselesaikan oleh guru, dan untuk pengembangan guru sendiri.

Sesuai dengan maksud dibentuknya MGMP/KKG yang merupakan wadah asosiasi atau perkumpulan bagi para guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar, sekolah kabupaten/kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi/pelaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas, maka  bila memberikan kesempatan kepada MGMP/KKG untuk mengorganisai pelatihan guru yang berbasis MGMP/KKG merupakan hal yang sangat baik. Selain mutu guru yang berimbas pada mutu pembelajaran di kelas menjadi baik, peran MGMP/KKG pun akan berkembang dan dapat diandalkan dalam perkembangan pendidikan.

Salah satu pengalaman yang dilakukan MGMP Matematika SMP Kabupaten Cilacap adalah menjembatani permasalahan cara pandang guru dengan soal-soal tipe HOTS, maka diselenggarakan workshop pengembangan soal HOTS beserta penulisan soalnya dengan beberapa kali pertemuan. Dan, antusiasme guru Matematika SMP yang mengikuti kegiatan tersebut pun bagus.

MGMP/ KKG akan lebih mudah memetakan permasalahan pembelajaran di daerahnya. Selain karena memang masalahnya sendiri, prioritas yang akan dilakukan akan lebih mengena pada masalahnya. Seringkali dari pusat mengadakan pelatihan yang bukan masalah prioritas pada daerah tertentu. Walau tidak salah, namun kurang berefek besar. Padahal, yang utama  dari arah permasalahan yang dilatihkan berbasis MGMP/KKG adalah permasalahan guru yang dialami guru di sekolah, terutama dalam pembelajaran, di daerahnya sendiri. Misalnya, guru menerapkan metode pengajaran terbaru kerap tidak disetujui oleh kepala sekolah atau pengawas karena mereka belum paham metode tersebut. Atau, bisa mungkin, tidak semua anggota MGMP /KKG memiliki pandangan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan.

Narasumber kegiatan pun sangatlah baik bila diberikan kebebasan kepada MGMP/KKG  untuk menentukan sendiri siapa narasumber yang kompeten dari permaslahan yang digeluti bersama. Narasumber berasal dari orang yang ahli pada bidangnya atau guru pemandu yang sudah mengikuti pelatihan.

Kendala yang sering dijumpai dalam pelatihan guru berbasis MGMP/KKG adalah pendanaan. Acapkali MGMP/KKG kurang dana untuk menyelenggarakan sendiri atau tergantung pada  dukungan dana dari pemerintah pusat maupun daerah tidak kunjung turun atau memang tidak teranggarkan. Hanya beberapa MGMP/KKG yang bisa berjalan atau menyelenggarakan pelatihan guru karena keterlibatan aktif dari anggotanya.

Akhirnya, kepercayaan Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pelatihan melalui MGMP/KKG atau pemerintah pusat dan daerah menganggarkan dana untuk kegiatan MGMP/KKG tentunya akan berdampak positif.  Harus yakin bahwa dengan MGMP/KKG dapat berperan untuk meningkatkan profesionalisme guru untuk belajar, baik berupa sikap, kemampuan, pengetahuan, maupun keterampilan, sehingga memiliki dampak positif bagi para siswanya. Semoga.(*)