Pekan depan, kita, warga Indonesia akan bersama-sama menentukan pilihan. Menggunakan suara dan hak pilih untuk mengantar salah satu calon presiden ke Istana dan puluhan calon lain ke kursi-kursi di lembaga legislasi.

Proses pemungutan suara yang makin hari makin dekat membuat saya merasa sedikit ngeri. Sebab, semakin hari, semakin banyak saja bersebaran informasi ngawur dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Semakin hari, semakin negeri, karena para elit politik dan instrumen pemilu terkesan enggan ambil pusing soal tersebarnya informasi ngawur tersebut.

Sejumlah elit dan penyelenggara pemilu serta aparat keamanan kerap kali mengampanyekan upaya-upaya untuk melawan situasi ini. Namun, langkah tersebut sepertinya tidak dilakukan sepenuh hati. Sebab, faktanya, dari hari ke hari jumlah virus bernama hoax ini makin menjadi.

Berdasarkan data yang dihimpun Masyarakat Anti Fitnah dan hoax (Mafindo), totalnya sudah ada 320 konten hoax yang beredar di internet dan media sosial. Dengan rincian di Januari 2019 sebanyak 109 konten, Februari 2019 104 konten, dan Maret 2019 107 konten.

Mafindo menyebutkan, hoax terkait politik masih menjadi yang paling banyak di 2019 ini. Persentasenya di Januari 2019 mencapai 58 persen, Februari 2019 71 persen, lalu di Maret 2019 sebanyak 73 persen.

Hoax bertema politik semakin marak beredar jelang Pemilu 2019. Penyebarannya mayoritas di Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Bentuknya paling banyak berupa narasi dan foto.

Hoax yang tersebar belakangan, paling banyak menjadikan Paslon nomor 01 sebagai sasaran utama. Setelah itu, hoax juga menjadikan penyelenggara Pemilu 2019 sebagai target nomor dua. Situasi yang bisa saja berpotensi mendelegitimasi penyelenggara pemilu 2019.

Contoh terakhir yang terjadi adalah terkait hoax server KPU di Singapura. Mafindo menemukan penyebaran yang massif di media sosial sebanyak lebih dari 45.000 shares dan 974.000 views hanya dalam waktu 24 jam. Konten tersebut tersebar di semua platform populer seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini belum termasuk penyebaran di grup Whatsapp yang diduga angkanya bisa jauh lebih besar.

Hoax Server KPU adalah yang paling besar dan paling cepat penyebarannya di masyarakat Indonesia terkait penyelenggaraan Pemilu. Penyebaran hoax ini berpotensi merusak legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan bisa berdampak fatal bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Hoax belakangan makin menjadi karena beberapa hal.  Pada Pilkada DKI lalu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini sempat mencak-mencak.

Menurutnya, setidaknya ada tiga faktor yang membuat subur munculnya hoax di media sosial, yaitu regulasi yang belum menjangkau pemberantasan hoax, pembiaran yang dilakukan oleh pasangan calon, dan lambannya respons dari lembaga penyelenggara pemilu.

Faktor pertama, soal regulasi yang tidak bisa menjangkau praktik penyebaran hoax di media sosial dikarenakan adanya disparitas pemaknaan penegakan hukum. Pasal 69 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menyebutkan dengan jelas larangan dalam kampanye seperti menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan dan atau kelompok masyarakat.

Pasal ini seharusnya masih relevan digunakan untuk menindak penyebaran hoax di media sosial. Namun penegakan hukum tidak dilakukan serius di media sosial sebagaimana di media konvensional seperti alat peraga dan bahan kampanye.

Faktor kedua yaitu pasangan calon peserta pemilu tidak mempunyai komitmen untuk memerangi hoax. Terakhir yaitu faktor kapabilitas penyelenggara pemilu dalam menangkal penyebaran hoax.