Eko Raharto
Warga Desa Jemasih, Ketanggungan, Brebes. Sedang kuliah di Program Magister Ekonomi Syariah
UIN Malang

Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan BUMN yang menjadi tulang punggung ketahanan energi (selain migas) tidak menjadi jaminan mempunyai ketahanan finansial yang kuat dan bagus. Dari waktu ke waktu berita kekurangan dan kelemahan PLN menyeruak ke publik, seakan tidak ada berita bahagia yang didengar masyarakat tentang PLN. Media lebih sering memberitakan mengenai keterlambatan peningkatkan kapasitas listrik nasional, masih sering byar-pet, masih banyak daerah gelap gulita, kekurangan pasokan bahan bakar pembangkit, kegamangan penggunaan nuklir sebagai solusi alternatif, kenaikan tarif dasar listrik, dan yang terakhir adalah terkuaknya berita mengenai laporan utang PLN dari Kementerian Keuangan yang beredar dan menjadi konsumsi publik.

Sebagai perusahaan negara yang mempunyai peran sentral, berita-berita tersebut sangat tidak baik bagi psikologi internal karyawan PLN dan masyarakat, sehingga akan muncul persepsi buruk terhadap kinerja PLN. Permasalahan yang silih berganti tidak kunjung selesai, seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi petinggi PLN dan pemerintah dalam membuat kebijakan, supaya ketahanan energi nasional tidak terganggu dan menjadi celah eksploitasi oleh kepentingan luar yang tidak mengehendaki kemandirian Indonesia. Kondisi ketahanan energi yang lemah dan beredarnya utang PLN yang menggunung menjadi bahan yang empuk untuk digoreng oleh kepentingan asing atau oleh media yang pro asing.

Akhir-akhir ini, berita beredaranya Surat Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan menteri BUMN Rini Soemrno mengenai informasi utang PLN yang cukup mengkhawatirkan dan membahayakan keuangan negara, yang konon katanya sudah mencapai Rp 299 Triliun. Berdasarkan Permen Keuangan No.130/ PMK.08/2016, negara menjadi penjamin pembayaran utang PLN (detik.com). Kekhawatiran Ibu Sri Mulyani bukan kekhawatiran biasa, tetapi menjadi sinyal kekhawatiran pemerintah terhadap utang PLN yang sudah tidak sehat. Rizal Ramli sewaktu menjabat Menko Kemaritiman dan Sumber Daya pernah meramalkan keuangan PLN bisa bangkrut jika proyek listrik 35.000 MW dipaksakan terus jalan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu melihat secara analisa menyeluruh dan tajam, agar solusi yang ditawarkan tidak berefek domino yaitu mengganggu keberlanjutan proyek PLN dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Tetapi menemukan solusi yang baik bagi keuangan PLN dan penyelamatan keuangan negara, karena sejatinya keberadaan dan kepemilikan PLN adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga rakyat tidak dikejar-kejar lagi oleh pemburu pajak recehan.

Good Corporatio Governance dan Dahlan Iskan

Berbagai wacana dan gagasan pemerintah dan para ahli tentang harapan PLN menjadi perusahaan go international merupakan angin segar bagi masa depan BUMN dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Ada dua hal yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu pengelolaan perusahaan yang baik dan efisiensi (good corporation), karena dua hal tersebut merupakan faktor internal yang sering terabaikan.

Ketika berita utang PLN membahayakan keuangan negara menyeruak ke publik, sebenarnya tidak menarik bagi penulis untuk memberikan komentar dan analisa, namun berita tersebut menarik ingatan penulis kepada sosok Dahlan Iskan. Selama memimpin PLN, Dahlan Iskan terbilang direktur PLN yang sangat nyeleneh dan sempat ditolak calon anak buahnya karena dianggap tidak layak memimpin PLN. Dalam memimpin beliau menggunakan gaya “cowboy” yang cenderung ugal-ugalan dan nabrak kebobrokan birokrasi yang sudah mapan dan ada selorohnya yang sedikit menyentak namun selalu diingat anak buahnya: PLN (bukan Perusahaan Lilin Negara), dalam arti bahwa PLN perusahaan yang besar, bukan perusahaan kecil yang selalu tertinggal.

Selama memimpin perusahaan pelat merah tersebut, banyak prestasi gemilang yang ditorehkannya, baik yang menyangkut perbaikan internal PLN seperti perbaikan budaya kerja karyawan dan renovasi birokrasi maupun kinerja PLN secara global. Di antaranya pengelolaan perusahaan yang baik dan transparansi, seperti pelibatan KPK dan BPK dalam pengawasan pengelolaan keuangan PLN.

Selain itu, Dahlan Iskan pernah memangkas birokrasi pembelian trafo sebagai upaya efisiensi keuangan PLN, yang pada kemudian hari langkah besar tersebut membuatnya berurusan dengan KPK. Langkah besar berikutnya yaitu menjadikan Indonesia (2013) menjadi negara pertama di ASEAN yang mampu memproduksi Trafo Gardu Induk secara mandiri.

Dalam mengelola PLN dan memimpin BUMN, Dahlan Iskan menerapkan pengelolaan perusahaan (good corporation) cara korporasi, di mana doktrin perusahaan BUMN selalu merugikan keuangan negara mampu dipatahkannya. Beberapa langkah strategis pernah dilakukannya. Antara lain melakukan efisiensi birokrasi, melakukan efisiensi keuangan perusahaan (merger perusahaan sakit), tidak menjual perusahaan sakit yang menjadi wacana pemerintah hari ini (wacana menjual BUMN),  dan mendorong perusahaan pelat merah bersaing dengan perusahaan global.

Dalam kondisi PLN sekarang yang sedang sakit, sebaiknya pemerintah melakukan langkah-langkah strategis yang dapat menyelamatkan PLN sekaligus keuangan negara, bukannya malah melontarkan wacana penjualan perusahaan BUMN yang disinyalir tidak efisien dan merugikan negara. Jika keadaan keuangan PLN dianggap mengkhawatirkan, diharapkan ada langkah cepat dan tepat agar PLN tidak mengarah pada kondisi pailit dan kebangkrutan. Jangan sampai tragedi penjualan aset negara (Indosat) tidak kembali terjadi.

Kemajuan dan kemandirian PLN sebagai garda terdepan ketahanan energi menjadi keharusan dan mutlak harus diraih, demi mampu menerangi kegelapan sampai pelosok negeri  sebagai wujud nyata Pascasila sila ke-5 “ Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ” dan mempersiapkan diri akan kebutuhan energi sebagai negara maju. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi pemerintah, wakil rakyat dan pihak swasta dalam menyelamatkan masa depan PLN sebagai Perusahaan Listrik Negara, bukan Perusahaan Lilin Negara.

Komentar

komentar