Peristiwa pembunuhan anggota Panwascam Banjarmangu, Banjarnegara beberapa waktu lalu (29/12), yang pernah dimuat di media ini menguak skandal perselingkuhan korban pembunuh dengan istri pelaku. Terbunuhnya pebinor ini juga menyisakan cerita kecemburuan pelaku terhadap korban yang mempunyai hubungan gelap dengan sang istri. Pebinor atau perebut bini orang dan pelakor alias perebut laki orang sedang marak saat ini. Pelakor menjadi kosa kata paling populer di media sosial sekarang ini. Bermula dari ugguhan di Instragram, kosa kata ini menjadi semakin dikenal sejak beredarnya video anak sarita Hariis (Syafa Haris) yang melabrak Jenifer Dunn. Pelakor adalah pelaku perselingkuhan, kata tersebut terkesan sederhana namun mempunyai pengaruh luar  biasa dalam kehidupan.

Oleh : Harmono SH MM CLA            
Ketua DPC IKADIN Banjarnegara

Baru-baru ini juga ada berita di Lampung Tengah seorang oknum Kapolsek Kalirejo berinisial AKP ES, digerebek saat berselingkuh dengan istri anak buahnya sendiri di rumah kontrakannya Senin (5/3). Bripka Feri memergoki istrinya tengah berada di rumah Kapolsek. Ditemani adiknya, akhirnya Feri melaporkan ke Polda Lampung. Fenomena pelakor/pebinor acap kali menjadi fenomenal akhir-akhir ini. Dalam bentuk kosa kata kerja merebut mempunyai arti mengambil sesuatu dengan paksaan. Pe dalam kata kerja perebut adalah promina fungsinya sebagai penunjuk pelaku sehingga pelakor memiliki arti pelaku orang yang mengambil sesuatu dengan kekerasan atau dengan paksa. Sedang pebinor merupakan akronim dari perebut bini orang mempunyai arti hampir sama dengan uraian di atas hanya dibedakan subjek dan objek saja yakni pelaku di pelakor adalah perempuan dan pebinor adalah laki-laki.

Kalau kita amati ada beberapa pelaku pelakor dan pebinor dibagi menjadi tiga bagian antara lain:

  1. Pelakor hanya menjadi sebatas hubungan nafsu tanpa ikatan perkawinan atau istilah trennya HTS, pidananya ketika tertangkap basah berhubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan tersebut.
  2. Pelakor dalam ikatan perkawinan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan (nikah siri).
  3. Pelakor dalam ikatan perkawinan tanpa izin istri pertama. Pidananya nikah resmi di KUA dengan memalsukan status masih bujang atau duda padahal masih dalam ikatan perkawinan.

Apabila dalam perkawinan (agama Islam) maka perempuan yang telah sah dicatatkan di KUA menjadi istri kedua tidak dapat dikategorikan sebagai “pelakor” karena dilindungi haknya oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Melihat pada aturan pidananya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ancaman pidana atas klasifikasi 1 dari 2 pelakor/pebinor di atas.  Pasal 284 KUHP  (1) terancam dipenjara semaksimal mungkin sembilan bulan. 1 a Pria yang sudah menikah dengan perempuan (overspel) diketahui bahwa pasal 27 BW belaku baginya seorang wanita yang telah menikahi kawin tapi memang begitu diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya 2.1.

Namun seorang pria yang berpartisipasi dalam melakukan tindakan itu tahu bahwa orang yang bersalah telah menikah; b seorang wanita yang sudah menikah berpartisipasi dalam tindakan tersebut, meskipun diketahui bahwa orang yang tidak bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya pada artikel pelakor unsur subjektif adalah “Pria/wanita menikah” dan peserta pria/wanita.” Sedangkan unsur objektif atau perbuatan pidananya adalah melakukan gendak (overspel) yang tertuang dalam pasal 27 BW Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya diperbolehkan memiliki seorang laki-laki sebagai suaminya. Unsur  lain adalah gendak (overspel), dalam KBBI gendak mempunyai arti perempuan yang disukai (diajak bermukah), perempuan simpanan.

Bagi yang beragama Islam maka unsur pasal 27 BW /Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dipakai namun berlaku UU no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun tidak serta-merta ancaman pidana tersebut berlaku karena pada ayat 2 (dua) mengatur khusus bahwa pidana tersebut merupakan delik absolut/mutlak yang bunyinya (2) tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu.

Sedangkan pelakor/pebinor yang masuk dalam klasifikasi ketiga dari uraian di atas maka akan dapat ancaman pidana terlapor yakni: pasal 263 KUHP (1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pasal 279 KUHP (1) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (a). Barang siapa mengadakan perkawinan padahal perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. (b). Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

(2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan paling lama tujuh tahun.

Perkawinan dalam agama Islam, pria ataupun wanita dinyatakan sah dan diakui oleh negara harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Indonesia pada dasarnya tidak melarang dilakukannya poligami (istri lebih dari satu orang). Bagi yang beragama Islam harus seizin istri pertama seperti yang tertera di pasal 5 ayat (1) UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Masyarakat hendak menikah lagi di KUA terkadang tidak mau repot ataupun ada cara dianggap biasa, dan yang buruk dengan membuat surat palsu atau memalsukan identitas pribadi dengan maksud agar mudah dalam melangsungkan dan mencatat pernikahannya lagi akibatnya maksud baik tersebut dapat mengakibatkan dampak buruk baginya, yakni dapat dipidana perbuatan dapat diklasifikasikan pelakor/pebinor dapat diancam  pidana karena niat yang baik haruslah dibarengi niat yang benar.

 

BAGIKAN