Yuspita Palupi Redaktur SatelitPost

“Anak adalah aset dan juga modal sumber daya sebuah bangsa dan negara dan akan menjadi sumber daya yang berkualitas bila semua kebutuhan dan hak-haknya dapat terpenuhi”

Setiap anak memiliki hak hidup laiknya manusia lainnya. Bahkan hak-hak anak perlu diperlakukan dan diperhatikan secara khusus. Karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Pemerintah melalui UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 21 mengamanatkan, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan anak.

Kebijakan KLA sudah mulai dikenalkan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2005 silam. Ini adalah cara pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hak anak.

Praktiknya KLA sudah diinisiasi sejak tahun 2006 dan hingga tahun 2015, tercatat ada sebanyak 294 kota/kabupaten di Indonesia telah mengaplikasikan kebijakan KLA. Dan tahun 2016, Indonesia terpilih menjadi sebagai percontohan KLA di kawasan ASEAN.

Di eks Karesidenan Banyumas, wacana tentang Kabupaten Layak Anak mulai hangat setelah tahun 2010. Sementara itu di sejumlah kabupaten/kota, ambil contoh Kota Jogja, isu ini sudah hangat bahkan sejak tahun 2009. Pemkot setempat sangat serius menggodok wacana tentang KLA. Hingga mengeluarkan perda terkait. Alhasil, hingga tahun 2016 lalu, tercatat ada sebanyak 100 kampung di Kota Jogja masuk kategori ramah anak.

Terlambatkah kita? Tak ada kata terlambat. Belakangan kabupaten di eks Karesidenan Banyumas seakan berlomba untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Semisal di Purbalingga. Sejak tahun 2013, pemkab setempat sudah mulai mendengungkan wacana ini. Hanya saja, Purbalingga belum pernah berkesempatan mengikuti evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang dilakukan secara manual dengan mengirimkan data base dari berbagai kegiatan mendukung pelaksanaan KLA. Mulai tahun 2017, sistem evaluasi berganti, yakni dilakukan secara online. Sistem ini pun yang membuat Pemkab Purbalingga kian mbandreng (baca: optimistis) mewujudkan KLA.

Sedikit berbeda di Kabupaten Cilacap. Kategori kabupaten layak anak sudah diterima kabupaten yang wilayahnya “terkepung” laut ini. Tercatat, tahun 2012 dari hasil evaluasi, Kabupaten Cilacap sudah pernah mendapat Kategori Madya. Namun sayangnya, tahun 2015, kategori ini menurun menjadi Pratama. Ini melecut semangat pemkab setempat untuk segera berbenah diri. Jangan sampai, realisasi KLA di Cilacap bak peribahasa “jauh panggang dari api”. Karena berbagai macam indikator yang harusnya tercapai dalam memenuhi hak-hak anak justru belum dapat terimplimentasikan dengan baik.

Harus diakui, tak banyak ruang terbuka hijau tersedia di eks Karesidenan Banyumas. Area publik yang ramah untuk anak pun masih sangat minim. Alih-alih ada taman bermain untuk mengakomodir tumbuh kembang anak-anak, tak jarang justru malafungsi dan kurang terawat.

Tak hanya berkutat masalah ruang/fasilitas pendukung untuk tumbuh kembang anak. Perlindungan anak-anak di eks Karesidenan Banyumas juga memprihatinkan. Tak hanya dari kekerasan dalam keluarga, anak-anak kita juga rentan kekerasan seksual. Sebagai seorang ibu, besar harapan saya pemerintah kabupaten di eks Karesidenan Banyumas memberikan perhatian lebih akan hal ini. Karena bagaimanapun mereka (anak-anak, red) adalah aset bangsa dan negara.(yuspita@satelitpost.com)

BAGIKAN