Sampah

Mengurai benang kusut persoalan sampah bisa jadi bukan perkara yang sederhana. Lihat saja bagaimana Kabupaten Purbalingga yang sempat mengalami darurat sampah. Sampah bertebaran hampir di setiap sudut kota. Di trotoar jalan, di tempat pembuangan sementara, di sudut pasar sampai dipojok-pojok perumahan sampah menumpuk. Warga kebingungan membuang sampah karena berhari-hari sampah tak diangkut setelah TPA Banjaran ditutup warga.

Oleh: Rudal Afgani Dirgantara

Redaktur Pelaksana SatelitPost

Di Banyumas hal serupa juga terjadi. Setelah warga Kaliori menolak truk-truk pengangkut sampah masuk TPA Kaliori, Banyumas mengalami darurat sampah. Warga dibikin resah karena beredar pesan berantai agar warga tiap RT mengolah sendiri sampah rumah tangga yang dihasilkan. Di desa bisa saja sampah dibakar di pekarangan. Lha bagaimana dengan yang di perkotaan yang minim lahan terbuka. Di mana harus membakar sampah yang jumlahnya tentu tak sedikit.

Jika melihat ke belakang, tampak bagaimana pemerintah kabupaten terkesan setengah hati mengolah sampah. Baik Purbalingga maupun Banyumas hanya menguruk sampah dengan timbunan tanah. Pengelolaan dengan metode ini rawan pencemaran air tanah. Terlebih jika TPA tak dilengkapi dengan instalasi pengolahan limbah yang sesuai standar. Maka tak heran jika warga mulai mengeluhkan pencemaran sumber air bersih. Sumur-sumur warga yang menjadi andalan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari tak lagi bisa digunakan. Beberapa yang nekat menggunakan air tercemar itu mengalami gangguan kesehatan.

Dari sini konflik sosial muncul. Dimulai dari keluhar barang satu atau dua orang, kemudian berkembang menjadi masalah bersama. Nahasnya, keluhan warga tak mendapat saluran yang memadai. Maka terjadilah letupan-letupan. Protes mulai digelorakan. Puncaknya pada aksi penolakan truk sampah masuk ke TPA.

Di sisi lain, produksi sampah yang mencapai ratusan ton tak berhenti. Sekarang persoalan semakin luas. Bukan saja persoalan mereka yang tercemar limbah TPA, tapi semua yang bergantung pada fasilitas tempat pembuangan akhir itu. Dari persoalan lokal satu atau dua desa meluas menjadi satu kabupaten. Semua bermula dari kemauan mengolah sampah yang setengah hati.

Problem pengelolaan sampah memang bak bom waktu. Setidaknya bom waktu ini sudah meedak di Kabupaten Purbalingga dan Banyumas. Tak menutup kemungkinan persoaan sampah juga akan terjadi di daerah lain jika pemangku kepentingan tak segera berbenah diri.

Di Purbaingga persoan ini menggantung cukup lama. Pada 2014 masyarakat Desa Banjaran menggelar aksi menutup TPA Banjaran setelah keinginannya tak didengar. Pemkab merespons dengan membuat kajian. Hasi kajian untuk mengetahui kelayakan TPA Banjaran. Dengan dalih ini, Pemkab menyatakan hasi kajian menunjukkan TPA masih layak hingga tiga tahun ke depan. Namun setelah tiga tahun berlalu, TPA baru tak kunjung dibangun. Warga kemudian kembali menggelar aksi penutupan TPA pada awal 2018. Sejak saat itu, sampah berceceran di berbagai sudut kota. Ketegangan mereda setelah Pemkab membuka TPA baru di Desa Bedagas, Pengadegan. Meski sempat terjadi penoakan warga Bedagas, namun itu selesai di meja perundingan.

Di Banyumas hampir sama dengan di Purbalingga. Warga menutup TPA Kaliori. Namun setelah berdialog warga bersedia membuka kembai dengan syarat maksimal hanya 15 truk per hari. Padaha Banyumas menghasikan 40 truk sampah setiap harinya.

Aparat Kepolisian Banyumas pun turut terjun mengurai sengkarut sampah. Polres melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas. Masih belum jelas dana pada pos apa yang diduga disalahgunakan. Namun, ada kekhawatiran dana itu terkait kegiatan pengelolaan sampah. Penegakkan hukum penting untuk menertibkan sektor hulu agar para aparatur negara tak main-main dengan tata kelola sampah.

Di hilir, pengembangan metode pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan produktif perlu terus dilakukan. Inisiatif ini mulai dilakukan Kabupaten Cilacap. Di Cilacap, produsen semen membangun instalasi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif bernama Refuse Derived Fuel (RFD). Metode ini mengolah sampah dengan metode pengeringan secara biologi atau bio drying, untuk dijadikan RDF. Dengan RDF, sampah dengan kapasitas 100 ribu ton bisa menghasilkan energi baru terbarukan sebesar 224 ribu lebih giga joule. Energi itu setara dengan penghematan pemakaian batubara sebanyak 9.600 ton per tahun. Sebuah trobosan yang bernilai ekonomi tinggi dan solutif. Namun, karena teknologi ini terbilang mahal, pemerintah daerah bisa gotong royong membangun instalasi terpadu. Sampah dari karesidenan Banyumas bisa ditampung dan diubah menjadi bahan bakar.

Namun di luar semua itu, pendekatan budaya juga tak kalah penting. Mengubah cara pandang perilaku manusia bisa jadi menyelesasikan akar permasalahan sampah. Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk menghasilkan sesedikit mungkin sampah. Kemudian sampah yang dihasilkan dipilah antara yang organik dan anorganik. Langkah kecil tetapi berdampak besar. Mari kita mulai dari sekarang.(afgan@satelitpost.com)