Sepi

Dua bulan hampir berlalu sejak dimulainya tahapan kampanye dalam Pilkada Banyumas 2018. Meski demikian, sampai saat ini masih banyak warga yang tak sadar bahwa Juni nanti akan ada hajatan besar. Sebuah helatan yang bakal berpengaruh signifikan terhadap perkembangan Banyumas di masa mendatang.

Ya.. Pilkada Banyumas tahun 2018 memang jauh berbeda dari gelaran serupa lima tahun silam. Setengah dekade lalu, di masa kampanye, hampir semua orang menjadikan politik sebagai buah bibir. Obrolan di warung-warung kopi, pos ronda, dan kampus-kampus rata-rata menjadikan kontestasi dan preferensi politik sebagai topik utama.

Sekarang, suasana Pilkada seperti tak kentara. Jangankan ngobrol soal preferensi politik, siapa saja yang maju pun masyarakat masih bingung. Obrolan pos ronda di sebuah kampung di kaki Slamet semalam jadi bukti otentik.

Sejumlah warga masih melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena kurangnya informasi terkait penyelenggaraan Pilkada. Misalnya, ‘Itu Toto Dirgantoro maju ya katanya, jadi bupati?’ ada juga yang mempertanyakan langkah tokoh lain seperti BBA. Yang paling parah adalah mereka yang kaget saat mendengar kabar bahwa Pilkada akan digelar tahun ini.

Masyarakat di desa kebanyakan belum tahu siapa calon yang berlaga dalam pertarungan akbar lima tahunan ini. Berkaca pada situasi macam ini, wajar saja jika mereka tak bisa menjadikan Pilkada  sebagai buah bibir. Wajar sekali saat Pilkada di Banyumas terasa sangat sepi dan kurang gereget.

Situasi sedikit berbeda terjadi di kota. Warga kawasan perkotaan rata-rata tahu dan sadar bahwa tahun ini akan ada gelaran Pilkada. Meski demikian, bukan berarti mereka juga tertarik memperbincangkan topik ini.

Pengamat Politik dari Fisip Unsoed  dengan gamblang menyatakan bahwa kurang tertariknya masyarakat dengan Pilkada bisa terjadi karena yang turun merupakan stok-stok lama. Fakta bahwa kedua calon bupati merupakan orang lama yang sudah pernah memimpin Banyumas memberi sebuah kesadaran tersendiri di benak masing-masing warga.

Sebab, mereka sudah tahu betul seperti apa sepak terjang keduanya. Baik calon pertama yang terkenal lincah dalam sektor pembangunan infrastruktur maupun calon kedua yang dikenal lempeng tur mempeng.

Saking baiknya sepak terjang keduanya, bisa saja masyarakat sudah punya pilihan mantap di hatinya masing-masing. Jadi, buat apa lagi diperbincangkan? Toh semuanya sudah terbuka dan jelas dari semua sisinya.

Yang lebih luar biasa, ternyata, perkara Pilkada sepi tak hanya terjadi di Banyumas sahaja. Coba saja googling dengan keyword tersebut. Puluhan hasil pencarian akan menyambut Anda. Penyebabnya beragam.

Namun, sepinya Pilkada harus menjadi sebuah perhatian tersendiri dari para penyelenggaranya. Khususnya, bagi mereka-mereka yang duduk di tempat-tempat yang menentukan aturan main dalam Pilkada.

Regulasi sosialisasi misalnya. KPU dan DPR RI yang menjadi penentu aturan main harus lebih jeli dalam menentukan main. Sebab, selama ini, proses sosialisasi dapat dikatakan terlalu dibatasi.

Perkara baliho calon misalnya. Di Banyumas, dengan semua aturan main hanya akan ada belasan baliho.  Dilihat secara kasar saja, jumlah ini tidak akan mampu menjangkau masyarakat Banyumas yang tersebar dari Lumbir hingga Tambak dengan efisien. Pembatasan sosialisasi di media massa juga punya andil dalam menurunkan akses informasi masyarakat terhadap pemilu.

Hal-hal semacam ini sepertinya harus ditinjau ulang. Sebab, minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat terkait Pilkada merupakan sebuah penyakit berbahaya. Karena bagaimanapun juga, demos dan cratein merupakan dua hal  yang tidak bisa dipisah dalam sebuah demokrasi. Demos harus selalu mengenal siapa yang akan menduduki posisi terpenting dalam struktur cratein. Jadi, jika pengetahuan saja minim, bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan baik.(topan pramukti)

BAGIKAN