Siap Menang, Siap Kalah

Ahwan Saefuloh

Ahwan Saefuloh
Pemerhati Sosial;
Alumni Sosiologi FISIP
UNSOED

Tanggal 27 Juni 2018 nanti, pagelaran pilkada serentak di sejumlah daerah kembali digelar. Di Jawa Tengah, selain ada Pilgub Jateng, ada tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada, yakni Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, Tegal, Kota Tegal dan Magelang. Di momentum pilkada kali ini, para kandidat, tim sukses dan relawan bersiap memenangkan kontestasi yang diikuti.

Menjelang hari H, para kontestan pilkada menjadi semakin sibuk. Interaksi dan komunikasi terhadap para elite parpol, ormas maupun masyarakat meningkat.  Misalnya  mengunjungi tempat-tempat yang dianggap potensial untuk mendongkrak perolehan suara, mengunjungi para tokoh politik atau organisasi, mengunjungi tempat yang barusan tertimpa bencana alam; dsb.

Hal-hal tersebut bukan tanpa maksud. Kemungkinan besar, mereka mencoba menggalang dukungan. Agar hasil bisa maksimal, mereka menggunakan berbagai kapital atau modal yang mereka miliki, sepertikapital: ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik.

 

Kekuasaan

Kekuasaan terkait dengan adanya fasilitas-fasilitas dan kewenangan. Fasilitas dan kewenangan yang disediakan bagi kepala daerah terbilang menggiurkan. Maka tidak mengherankan kalau banyak pihak -entah yang berasal dari kalangan politisi sendiri, birokrat, pengusahaatau purnawirawan TNI- mengincar posisi kepala daerah.

Dalam pandangan sosiologMax Weber, kekuasaan adalah hal yang netral (Damsar, 2013).  Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kekuasaan tersebut diraih. Ada yang meraih kekuasaan dengan cara mengikuti aturan main yang ada, tetapi kadang ada juga yang sebaliknya.

Bagi yang yang tidak siap kalah, hal-hal yang mungkin dilakukan adalah sebagai berikut: “menggoreng” isu SARA; kucing-kucingan dengan pengawas pilkada; melakukan politik uang; kampanye di luar jadwal; menggunakan tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintah untuk kampanye.

Dalam kontestasi pilkada, akan ada yang menang dan yang kalah. Kedua kemungkinan ini perlu dipersiapkan. Jika tidak dipersiapkan, itu bisa repot. Gangguan psikologis atau kejiwaan yang pernah menimpa sejumlah kandidat kepala daerah yang kalah di pilkada-pilkada sebelumnya bisa terulang lagi.

Setelah kalah di pilkada Kabupaten Banyumas tahun 2008, salah satu mantan kandidat bupati, yakni AW, mengalami gangguan kejiwaan. Perilaku ganjilnya berlangsung lama.Bahkan di tahun 2017 lalu, ia meluncurkan situs yang kontroversial, yakni nikahsirri.com.  Akibat aksi hebohnya, ia ditangkap kepolisian atas dugaan tindak pidana ITE dan atau pornografi serta perlindungan anak (SatelitPost, 26 September 2017).  Kasus yang dialami AW dan sejumlah mantan kandidat kepala daerah yang mengalami gangguan kejiwaan  bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang mengikuti kontestasi pilkada kali ini.

 

Pilkada Damai

Sebagai salah satu penyelenggara pilkada, sejauh ini KPU beserta jajarannya (KPU propinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS) berusaha optimal agar penyelenggaraan pilkada kali ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan, lancar, demokratis dan partisipasi yang tinggi dari masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, di pertengahan Februari 2018 lalu, KPU di masing-masing daerah mengundang pihak-pihak yang berkepentingan di pilkada- khususnya peserta pilkada, perwakilan parpol dan tim sukses- untuk melakukan Deklarasi Pilkada Damai.

Deklarasi pilkada damai tersebut merupakan langkah awal yang penting. Ini berarti bahwa para peserta pilkada berkomitmen untuk mewujudkan pilkada yang damai dan aman, jauh dari praktik-praktik kecurangan dan kekerasan.

Salah satu prasyarat untuk mewujudkan pilkada damai adalah para peserta siap untuk kalah. Bagi yang kalah dan tidak puas dengan hasil yang ada berhak menggugat hasil pilkada, tentunya dengan cara damai, tanpa huru-hara atau pun kekerasan.

Secara konstitusional, pihak yang kalah dan tidak puas dengan penyelenggaraan pilkada berhak menggugat hasil pilkada melalui Mahkamah Konstitusi. Melalui cara inilah, harapan adanya pilkada damai bisa diwujudkan.

Kita berharap bahwa komitmen pilkada damai tidak hanya sampai di tingkat elite parpol dan tim sukses semata. Elite parpol dan tim sukses perlu melanjutkan adanya sosialisasi pilkada damai kepada para pendukung dan relawan mereka hingga tingkat desa.  Dengan begitu, potensi masalah yang ada bisa diminimalkan.

Salah satu indikator pilkada yang demokratis adalah terdapat kompetisi yang sehat, partisipatif dan adil. Dalam suatu persaingan sehat dan adil, bagi peserta pilkada yang telah berusaha maksimal untuk merebut hati masyarakat, mempunyai “idealisme” untuk  menerapkan prinsip hidup baik bersama dan telah menaati aturan main yang ada tetapi kalah, mereka tak perlu berkecil hati. Ada sejumlah jalan lain untuk mengabdi kepada daerahnya, misalnya melaluilembaga legislatif atau yudikatif,  dunia pers, LSM, pendidikan, sosial budaya atau menjadi pengusaha yang memanusiakan karyawannya.

Selain dikenal sebagai sejarawan dan ilmuwan sosial, Kuntowijoyo juga kerap menulis novel dan cerpen. Pada cerpen Pelajaran Pertama bagi Calon Politisi (2003),  Kuntowijoyo menarasikan seseorang yang gagal merebut sebuah jabatan pemimpin  pada suatu pemilihan. Di akhir cerita, ia menemui penasehat politiknya. Berikut pesan sang penasehat:

“Ya, itulah politik. Sekali menang, sekali kalah. Sekali timbul, sekali tenggelam. Sekali datang, sekali pergi. Begitu ritmenya, tanpa henti. Hadapi ritme itu dengan humor tinggi. Jangan kalau menang senang, kalau kalah susah. Jangan. Berbuatlah sesuatu hanya pada waktu yang tepat, ketika momentumnya datang. Kalau bisa ciptakan momentum itu. Tetapi, jangan nggege mangsa (terlalu cepat), tapi juga jangan terlambat.”

Melalui salah satu tokoh cerita rekaannya, secara implisit Kuntowijoyo memberikan pesan bahwa seseorang yang menjadi kontestan dalam suatu pemilihan pemimpin perlu menyiapkan dirinya akan kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi, entah menang, entah kalah. Oleh karena itu, sikap siap menang sekaligus juga siap kalah perlu dipersiapkan.

Dari cerpen di atas, Kuntowijoyo juga menekankan pentingnya mempunyai rasa humor. Memang, humor bisa menjadi semacam katup pelepas, sebagai sarana untuk menyalurkan perasaan yang menekan diri seseorang, yang bisa disebabkan oleh macam-macam hal, seperti ketidakadilan sosial, persaingan politik, ekonomi atau kekangan dalam mengeluarkan pendapat. Di sini humor tidak lagi sekadar ‘memproduksi’ tawa, tetapi justru membawa pemikiran tertentu hilang atau terbebas dari pemikiran dan keadaan yang membebani.

Cuplikan cerpen di atas bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang berkompetisi di pilkada kali ini. Pilkada merupakan hajat negara. Oleh karena itu, peran aktif dari pihak-pihak yang berkepentingan – penyelenggara, peserta, pemerintah dan pemilih- sangat dinantikan. Mari bersama-sama mewujudkan pilkada yang damai, demokratis, becik tur nyenengke.