Teguh Wiyono Mpdi

Dosen di Universitas Terbuka Purwokerto pada Fakultas Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan perihal sistem zonasi yang merupakan penataan reformasi sekolah mulai dari TK sampai SMA. Pemerintah mengimplementasikan   kebijakan   pendidikan   secara   bertahap,   sejak   tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam PPDB, dan disempurnakan di tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018.  Kemudian pemanfaatan zonasi akan diperluas untuk pemenuhan sarana prasarana, redistribusi dan pembinaan guru, serta pembinaan kesiswaan. Ke depan, sistem zonasi bukan hanya untuk UN dan PPDB, tetapi menyeluruh untuk mengoptimalkan potensi pendidikan dasar dan menengah. Penerapkan sistem PPDB zonasi dilakukan berdasarkan google map, agar tidak ada yang berupaya   mencurangi   jarak   rumah   dari   sekolah.   Sedangkan   metode   yang   dipakai   bukan berdasarkan jalan yang dilalui namun berdasarkan radius maksimal 6 kilometer. Bagi sekolah yang   diselenggarakan   oleh   pemerintah   daerah   wajib   menerima   calon   peserta   didik   yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima, dan calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5 persen dari   total  jumlah   keseluruhan  peserta   didik  yang   diterima.   Dan  kemudian alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan palingbanyak 5 persen dari total keseluruhan siswa yang diterima.

Sistem Kasta Pendidikan

Tujuan penerapan sistem zonasi tersebut, di antaranya sebagai bentuk afirmasi yang diberikan   sekolah   maju   membina   sekolah   yang   belum   maju. Dengan   sistem   itu   pula, ke depan tidak ada lagi sekolah favorit. Zonasi juga merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan zonasi diambil sebagai respons atas terjadinya “kasta” dalam sistem pendidikan yang selama ini ada karena dilakukannya seleksi kualitas calon peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru tidak boleh ada favoritisme. Pola pikir ‘kastanisasi’ dan ‘favoritisme’ dalam pendidikan semacam itu harus diubah. Dampak   positif   lainnya   bisa   merekrut   atau   memfasilitasi   siswa   yang   dekat   dengan sekolah   karena   jika   dibandingkan   dengan   saat   dahulu,   penerimaan   berdasarkan   hasil   Ujian Nasional, namun kini berdasarkan jarak. Selain itu juga siswa akan lebih dekat dengan orangtua. Namun   kebijakan   ini   menimbulkan   permasalahan   yang   baru,   di mana   anak   yang berpretasi   kalah   dengan   anak   yang   berkemampuan   kurang   tetapi   rumahnya   dekat   dengan sekolah. Dulunya sekolah favorit diisi dengan anak yang berkemampuan baik, sekarang sekolah favorit   diisi   dengan   anak   yang   berkemampuan   berbeda-beda   bahkan   ada   anak   yang   dengan kemampuan kurang. Sebaliknya bagia anak yang mendapatkan prestasi dan nilai tinggi kemudian terhalang oleh zona mereka terpaksa mendaftar di sekolah bukan favorit, hal ini tentunya akan terasa sekali terutama bagi guru. Guru yang berada di sekolah favorit biasanya dalam pembelajaran siswanya sudah siap dengan pola pembelajaran tingkat tinggi, sekarang seorang guru harus ekstra sabar dan bekerja keras karena siswa yang diajar beraneka ragam potensinya. Sebaliknya bagi sekolah swasta karena kebanjiran anak-anak yang berprestasi masuk terhalang zonapun sangat terasa. Sekolah swasta biasanya diisi oleh anak yang cerdas dalam bidang skill kini bergabung dengan akan yang cerdas dalam bidang kognitif. Jika kita amati sebenarnya sistem zonasi bisa dijadikan sebagai pengukur kompetensi guru, biasnya guru yang berada di sekolah swasta, kompetensi yang menojol berbeda dengan komptensi yang dimiliki oleh guru yang berada di sekolah negeri atau favorit. Lantas kompetensi guru sebenarnya seperti apa? Menurut Undang-Undang Nomor   14   Tahun   2005   tentang   Guru   terdapat empat dasar kompetensi, di antarnya Kompetensi  Pedagogik.   Kompetensi   pedagogik   merupakan kompetensi yang menganjurkan guru untuk memiliki kemampuan pemahaman terhadap pesertadidik, perancangan, dan pelaksanaan  pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembanganpeserta   didik   untuk   mengaktualisasikan   berbagai   potensi   yang   dimilikinya.   Dalam mengembangkan   peserta   didik   untuk   mengaktualisasikan   potensinya,   meliputi   memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. Kedua, Kompetensi Kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang   mencerminkan   kepribadian  yang  mantap,  stabil,   dewasa   dan   berwibawa,  guru   menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki akhlak yang mulia. Ketiga, Kompetensi Profesional. Kompetensi Profesional merupakan kemampuan yang dimiliki  oleh   guru tentang penguasaanmateri pembelajaran secara luas dan  mendalam,   hal   tersebut merupakan salah satu hal   yangmemungkin guru mampu membimbing peserta didik untuk memenuhi standart kompetensi danstandart nasional pendidikan.dan keempat, Kompetensi Sosial. Pada kompetensi sosial menuntut guru   untuk   memiliki   kemampuan   dalam   bergaul   dan   berkomunikasi   secara   efektif   dengan peserta didik, tenaga kependidikan, wali murid dan masyarakat sekitar.

Implementasi Kompetensi Guru

Keadaan yang terjadi di lapangan biasanya guru yang berada di sekolah negeri/favorit akan   lebih   condong   menggunakan   kompetensi   pedagogik   dan   profesional,   yang   disebabkan situasi lingkungan sekolah dan peserta didik. Kemudian bagi guru yang berada di sekolah swasta akan lebih condong menggunakan kompetensi sosial dan kompetensi individu, sebab rata-rataguru-guru di swasta akan lebih condong mengajarkan tentang bagaimana cara belajar yang baik dan pentingnya ilmu, bahkan guru swasta harus memberikan perhatian penuh selayaknya orangtua di rumah, karena kebayakan siswanya kurang perhatian, sehingga setiap hari para guru harus bersinggungan dengan masalah kepribadian dan sosial. Permasalahan ini bukan berarti sekolah negeri/favorit gurunya tidak menggunakan kompetensi sosial dan individu, atau sebaliknya guru di sekolah swasta tidak menggunakan kompetensi pedagogik dan profesional, tetapi karena situasi dan kemampuan peserta didik yang menjadikan seorang guru siap dalam mendidik anak didiknya menjadi anak yang berhasil dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan adanya sistem zonasi ini, tentunya pola pembelajaran di sekolah yang dinahkodaioleh guru akan berubah, sebab kini sekolah favorit dan sekolah swasta akan terisi oleh anak yang kemampun berbeda-beda berkumpul menjadi satu baik yang pintar maupun yang kurang. Guruyang berada di sekolah favorit/negeri dan guru berada di sekolah swasta harus bisa menggunakan empat komptensi yang dimilikinya dan tidak bisa dominan salah satu kompetensi yang menonjol. Guru   merupakan   pendidik   profesional   dengan   tugas   utama   mendidik,   mengajar, membimbing,   mengarahkan,   melatih,   menilai,   dan   mengevaluasi   peserta   didik   pada   jalur pendidikan formal bukan pendidikan yang favorit atau tidak favorit. Tetapi tugas utama guruakan efektif jika  guru  memiliki   derajat  profesionalitas baik yang tercermin  dari  kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu. Kemudian dengan adanya sistem zonasi komptensi guru akan terukur baik guru yangberada di sekolah favorit maupun guru yang berada di sekolah swasta. Di sini permasalahan ketimpangan antara guru swasta dan favorit yang biasa terjadi akan hilang, mereka akan sama-sama   mengerahkan   4   kompetensi   yang   dimiliki   untuk   memajukan   peserta   didik   yang berkepribadian   matang   dan   cerdas   secara   akademik,   sehingga   akan   timbul   pendidikan   yang merata dan berkualitas.