Oleh:  ANGGITA CHAIRIAH
Mahasiswa Magister Manajemen dan Kebijakan Publik
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2019)
Email: anggita.chairiah98@gmail.com

 

Pendahuluan
Gaung laju pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi melesat cepat diiringi pola konsumsi masyarakat terhadap mode pakaian yang kian meningkat. Media sosial berperan aktif memicu tren mode pakaian dunia dan menghasilkan multiplier effect. Kaum urban yang memiliki jutaan followers seolah dituntut tampil serba desain fashion yang up to date. Selebritis dan public figure dalam perannya menjadi endorsement dengan tren terkini yang menyebabkan mereka tidak punya opsi selain mengganti mode pakaian takkala tampil berkarya atau sekedar selfie yang diunggah pada laman media sosial. Berbagai macam pagelaran busana atau fashion show dari para desainer ternama dunia digelar dengan berbeda konsep di kota besar seluruh dunia seperti London Fashion Week, New York Fashion Week, atau Jakarta Fashion Forward. Hal tersebut tentu berefek pada gaya mode yang setiap pekan semakin variatif. Permintaan pasar akan mode busana terbaru dan terkini terus melambung. Lambat laun fakta sosial ini menciptakan gaya hidup masyarakat yang konsumtif akibat hasrat akan mode fashion yang harus diterpenuhi. Kaum awam khususnya remaja ikut terhanyut arus tampil modis dengan ala busana ngetrend.

Perusahaan-perusahaan besar yang merajai retail pakaian “fast-fashion” global seperti ZARA, H&M, dan Uniqlo tentu sangat respon dengan kondisi ini. Gaya fesyen yang sedang digandrungi masyarakat tersebut menjadi ide bisnis. Target dari retail fast fashion ditujukan bagi konsumen muda yang berkeinginan untuk memiliki koleksi pakaian mewah. Definisi dari fast fashion itu sendiri adalah koleksi pakaian dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian berlabel desainer ternama yang lebih menarik biaya (Joy, Sherry, Venkatesh, Wang, & Chan, 2012). Jaringan distribusi yang kuat mengalirkan pergerakan dengan cepat keseluruh penjuru dunia demi pemenuhan hasrat konsumsi masyarakat urban. Sampai pada akhirnya valuasi ekonomi sumberdaya lingkungan seringkali tidak dihiraukan lagi. Limbah pakaian bekas terus menumpuk. Begitu juga dengan limbah industri fast fashion yang rawan mencemari lingkungan sekitar.

Tidak dapat dipungkiri bahwa laju perputaran bisnis fast fashion bergerak dengan efisien. Prinsip dasar ekonomi untuk mencapai keuntungan maksimal dengan pengorbanan sekecil mungkin menjadi mesin penggerak. Tidak heran bahwa biaya produksi yang kecil mengakibatkan upah dan jaminan keselamatan buruh pabrik industri fast fashion masih tidak layak sebagaimana jam kerjanya yang tinggi, terlebih pekerja kasar mayoritas berasal dari negara berkembang. Lambert (2014) menyatakan terkait masalah finansial, anak perempuan di kota Dhaka yang berumur 9 tahun meninggalkan sekolahnya dan berkerja pada proses manufaktur fast fashion industry dengan upah 28 USD atau bila dikonversi menjadi rupiah saat ini adalah kurang dari empat ratus ribu perbulan. Ia bekerja tujuh hari seminggu. Waktu kerja yang dialokasikannya 12 jam setiap hari. Tentu saja kejadian semacam ini juga terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia. Lalu apakah pemerintah telah berupaya menangani permasalahan dampak fast fashion?

 

Pembahasan
Minat masyarakat yang masif di era global terhadap mode pakaian dengan gaya terbaru kekinian. Permintaan lingkungan yang mengiyakan kondisi demikian memang membuat produk dari fast fashion digandrungi oleh para pecinta brand terkemuka. Suatu hal yang masyarakat pada umumnya masih tidak menyadari akan hal dibalik kesuksesan ritel-ritel raksasa maupun rumah produksi garmen dalam hal industri mode cepat yaitu dalam peran aktif mereka menyumbangkan jutaan ton limbah tekstil dan penggunaan zat warna sintetis dari bahan kimia. Limbah padat yang dihasilkan oleh industri mode cepat akan sangat berimplikasi pada kesehatan manusia dan kerusakan lingkungan khususnya pada negara berkembang yang pengumpulan, pembuangan, dan proses daur ulang limbah padatnya masih belum memadai (Yalcin-Elnis, Kucukali-Ozturk, & Sezgin, 2019). Ingat kejadian runtuhnya bangunan Rana Plaza di Dhaka, India tahun 2013 yang menyebabkan tewasnya 1.042 orang dan 2.500 orang terluka?

Dalam tahap proses manufaktur tentu tidak luput dari adanya polusi udara, suara dan limbah air dari fabric tekstil yang menghasilkan senyawa organik konsentrasi tinggi dengan tembusan yang bisa berbahaya bagi lingkungan seperti biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), total dissolved solids (TDS), dan alkali (Sivaram, Gopal, & Barik, 2018). Dampak-dampak tersebut sampai saat ini masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius.

Disisi lain, beberapa ilmuwan telah berupaya untuk meracik sebuah inovasi dalam rangka mendegradasi bahaya akan limbah industri tekstil. Merajuk pada penelitian yang dilakukan oleh Rohayati dkk., (2017) kandungan logam pada elektrode stainless steel diteliti dapat menjernihkan larutan limbah air dari pewarna tekstil dan memperkecil senyawa organik yang terkandung didalamnya dalam kurun waktu 60 menit (Rohayati, Fajrin, Rua, Yulan, & Riyanto, 2017). Tetapi sayangnya, pemerintah Indonesia masih belum menjadikan permasalahan tersebut sebagai fokus untuk mencanangkan kebijakan yang layak dalam mengatasi persoalan limbah industri fast fashion.
Kesimpulan dan Rekomendasi

Fashion memang dapat menjadi sebuah wadah bagi seorang insan dalam berekspresi sesuai dengan karakter jiwa, atau sekedar mengadopsi karakter public figure idolanya. Bisa juga fashion dimaknai sebagai simbol status sosial. Fashion berfungsi menggambarkan taste seseorang. Dibalik itu semua, perkembangan zaman yang semakin maju seharusnya lebih bisa merasionalkan segala keputusan dan aktivitas yang manusia perbuat, bahwa semuanya haruslah berakhir pada tempat yang bisa dipertanggungjawabkan, khususnya saat mengonsumsi sesuatu. Kerusakan lingkungan yang terjadi tentu akan berpengaruh pada kualitas sumberdaya alam dimana manusia hidup didalamnya. Udara, air dan ruang menjadi suatu hal yang harus dijaga kelestariannya. Tidak lupa dengan sumberdaya manusia yang harus dibekali oleh jaminan kesehatan.
Dalam menanggulangi persoalan limbah industri ritel fast fashion, sudah sepantasnya pemerintah turut andil dalam penguatan kebijakan ketenagakerjaan yang mengusung publicness, hak asasi manusia dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang menyalahi aturan. Perlu penguatan monitoring terhadap proses manufaktur industri dari pihak pemerintah. Transparansi dari dan untuk pihak pemangku kepentingan juga sangat diperlukan. Proses daur ulang pakaian kembali menjadi benang juga dapat menjadi sebuah solusi alternatif. Selebihnya, peran konsumen di dalam pencegahan dini penumpukan limbah tekstil yang berlebih dan pembenahan tren fast fashion tentu dibutuhkan. Misalnya dengan mulai mengurangi pembelian produk pakaian ngetrend yang terbaru dan terkini. Memahami konsep dari “Who Made Our Clothes?”, mengenai pengetahuan konsumen bagaimana para pekerja garmen dalam industri fast fashion telah diperlakukan secara adil atau tidak. Kini, sudah waktunya kita bijak dalam memilih model pakaian berkualitas yang lebih timeless sampai pakaian itu benar-benar tidak dapat kita gunakan kembali, quality over quantity.