Rudal Afgani Dirgantara Redaktur Pelaksana SatelitPost

Rudal Afgani Dirgantara

Redaktur Pelaksana SatelitPost

Musim kemarau yang telah berlangsung beberapa bulan memicu kekeringan, bahkan di beberapa tempat ada yang mengalami krisis air bersih. Namun apa yang membedakan dari musim kemaru yang lalu ke musim kemarau saat ini? Apakah setiap tahun dampak kekeringan semakin berkurang?

Musim kemarau adalah bagian dari siklus alamiah. Dalam satu tahun, Indonesia sebagai negara tropis mengalami dua pergantian musim, kemarau dan penghujan. Pergantian musim terjadi sebagai akibat dari revolusi bumi. Revolusi bumi adalah peredaran planet bumi mengelilingi matahari sebagai orbit. Selain perubahan musim, revolusi bumi ini menyebabkan perbedaan lama antara siang dan malam, rasi bintang terlihat berubah, terjadinya gerak semu tahunan matahari, penetapan kalender masehi.

Dengan demikian, perubahan musim adalah hal yang hampir pasti terjadi setiap tahun. Dan karena itu, dampak kemarau yang kini tengah melanda Banyumas dan daerah sekitarnya, semestinya sudah terprediksi jauh hari sebelumnya. Dan karena itu pula, tak semestinya ada warga di desa-desa yang kesulitan mendapatkan bahan pangan pokok sampai terpaksa mengonsumsi thiwul.

Betapa ironi ini terjadi di tengah-tengah kita, di tanah yang di tengah-tengahnya mengalir sungai yang tak pernah mengering dan di saat republik ini menginjak usia ke-73. Meskipun pemerintah kemudian membantah bahwa mengonsumsi thiwul sudah menjadi kebiasaan warga Grumbul Wanarata, Desa Kalitapen, Kecamatan Purwojati. Namun jika harus memilih antara nasi dan thiwul, mereka tentu akan memilih nasi yang menjadi panganan pokok. Ini diperkuat pengakuan warga dan perangkat desa setempat yang menyatakan menjadikan oyek sebagai makanan selingan lantaran tak mampu membeli beras yang tak bisa dihasilkan dari sawah mereka yang mengering.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di perdesaan melampaui inflasi nasional, yang disebabkan bahan pangan. Dari 25,95 juta penduduk miskin, 15,81 juta di ataranya berada di desa. BPS mencatat inflasi di perdesaan pada Juli 2018 mencapai 0,82 persen. Di sisi lain, peningkatan pendapatan petani di perdesaan sangat kecil. Sebagai gambaran nilai tukar petani (NTP) hanya tumbuh 1,82 persen dari 100,31 pada semester I tahun 2017 menjadi 102,14 pada semester I tahun 2018 (Kompas, 3/8/2018). Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan satu di antara indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.

Melihat permasalahan ini, pemerintah semestinya tanggap, bukan gagap. Tidak hanya menggelontor bantuan pangan yang hanya berdampak sesaat. Para petani dan penduduk di desa yang rawan kekeringan membutuhkan solusi jangka panjang. Mereka butuh sumber air, pertama untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Kedua, mereka butuh sumber air agar pertanian mereka bisa terus berproduksi. Jika Cilacap bisa menikmati air di musim kemarau melalui irigasi dari Sungai Serayu, kenapa para petani di Banyumas sendiri tidak bisa. Sekali lagi, kekeringan hampir selalu terjadi pada musim kemarau. Yang artinya, persoalan ini akan terus berulang jika para pemangku kepentingan tak memiliki kemauan politik untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada warga terimbas kekeringan itu.

Di sisi lain, pemerintah desa juga harus memiliki inisiatif menyelesaikan persoalan di desa. Pemerintah pusat menggelontorkan dana desa yang nilainya besar. Dana ini bisa dimanfaatkan untuk memprioritaskan persoalan air di desa yang masuk kategori kritis. Dana desa juga bisa dimanfaatkan untuk menciptakan ekonomi desa yang bernilai tambah. Satu di antaranya dengan mencipatakan lapangan kerja di desa dan memperkuat pasar produk-produk unggulan desa. Harapannya, desa tetap “basah” di tengah keringnya musim kemarau. (afgan@satelitpost.com)