Rudal Afgani Dirgantara

Redaktur Pelaksana SatelitPost

Undang undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas menjamin pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, tak terkecuali hak politik. Dengan demikian, pada pemilu serentak 17 April 2019 mendatang, para penyandang diabilitas berhak mendapatkan haknya untuk memilih dan dipilih atas dasar kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Sebagai konsekuensi dari undang undang ini, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan (pasal 29 a(i)). Lalu bagaimana penyelenggara pemilu merespons undang undang ini pada pemilu 2019 mendatang.

 

Berkaca pada apa yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, patut kiranya kita memberi apresiasi. KPU mengakomodasi hak-hak politik penyandang disabilitas antara lain dengan memberikan hak bagi penyandang disabilitas keterbatasan mental. Meskipun sempat menjadi polemik, namun keputusan ini tetap dipertahankan hingga akhir.

 

KPU juga gencar menginformasikan perihal pemilu, mulai dari tahapan penyelenggaraan hingga teknis pencoblosan di bilik suara bagi para penyandang disabilitas. Upaya ini, sekali lagi, patut diapresiasi. Namun demikian, apakah ikhtiar itu cukup untuk mendongkrak partisipasi pemilih dari kalangan disabilitas?

 

Persoalan partisipasi pemilih penyandang disabilitas ternyata tak sesederhana itu. Berkaca pada pemilukada 2018 lalu misalnya. Data KPU Purbalingga yang dikutip dari sebuah hasil penelitian, partisipasi pemilih dari para penyandang disabilitas hanya 25,67 persen dari total 2.554 pemilih. Dengan kata lain, hanya 653 orang yang menggunakan hak pilihnya.

 

Ada beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih dari kalangan penyandang disabilitas. Pertama dari internal individunya. Tidak semua penyandang disabilitas memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk keluar rumah dan melangkah menuju tempat pemungutan suara. Ini, antara lain karena tak semua bisa lepas dari stereotip yang menganggap mereka berbeda dan tak lebih dari sekadar beban. Ada pula yang beranggapan kontribusi mereka pada pemilu akan berdampak bagi perubahan, termasuk perubahan bagi kaum disabilitas sebagai kelompok minoritas yang selama ini tak banyak tersentuh kebijakan publik pemerintah.

 

Selain itu, faktor keluarga juga sangat menentukan terhadap pertisipasi para penyandang disabilitas pada pemilu. Keluarga merupakan jembatan berbagai informasi perihal pemilu. Meskipun teknologi informasi sudah mulai menyediakan fitur untuk mereka yang berkebutuhan khusus, namun tak semua sanggup mengaksesnya. Sebagian masih mengandalkan anggota keluarga sebagai medium informasi.

 

Kesadaran keluarga juga amat menentukan. Pada hari pemilihan, keluargalah yang menjadi tumpuan untuk mendampingi para penyandang disabilitas untuk melangkah ke TPS. Jika keluarga abai, atau bahkan “malu”, sangat mungkin tidak akan bersedia mendampingi dan membawa anggota keluarganya yang memiliki keterbatasan untuk menggunakan hak suaranya.

 

Faktor berikutnya, bagaimana KPU mendekatkan pelayanan sosialisasi kepada para penyandang disabilitas. Selama ini, KPU baru sebatas mengundang para penyandang disabilitas sejumlah budget yang tersedia untuk datang ke suatu tempat, lalu mulai menginformasikan dan memeragakan teknis pencoblosan di TPS yang pada faktanya belum tentu seluruhnya ramah kaum difabel. Perlu terobosan, misalnya dengan menyediakan TPS mobile untuk penyandang disabilitas. KPU juga perlu menyasar keluarga penyandang disabilitas agar tergugah kesadarannya tentang pentingnya memberikan pendampingan untuk keluarganya yang memiliki keterbatasan. Setidaknya, mereka bisa memilih calon yang memiliki visi kesetaraan dan keberpihakan kepada kaum difabel. Tentu jika ada calon atau partai politik dengan visi progresif seperti tersebut di atas. Sebab, sejauh ini tak ada calon legislatif yang berkampanye tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Keberpihakan terhadap kaum difabel penting agar kebijakan politik ke depan juga berpihak pada para penyandang disabilitas.

 

Jika memang tak ada, maka satu-satunya cara ialah dengan mengggunakan hak untuk dipilih. Sebagaimana UU 29 tahun 2011 pasal 29 a (ii) “Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas”. Sebab, hanya anggota dari kaumnya yang sungguh-sungguh memperjuangkan perubahan untuk kaumnya sendiri. (afgan@satelitpost.com)