Yuspita Palupi Redaktur SatelitPost
Yuspita Palupi
Redaktur SatelitPost

Hampir sepekan masuk sekolah di tahun ajaran baru. Ternyata sistem zonasi yang diberlakukan pada sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini masih menyisakan persoalan.

Bukan lagi persoalan calon siswa dan orangtua yang waswas karena “terlempar” oleh sistem zonasi. Tapi justru dari pihak sekolah yang secara seragam bersuara jika mereka kekurangan siswa karena sistem zonasi.

Di Jawa Tengah, sejumlah sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA mengaku mengalami kekurangan siswa. Seperti di Kabupaten Temanggung ada dua sekolah yang kekurangan siswa. Yakni di SMPN 4 dan SMPN 5 Temanggung.

Sementara itu, di Kabupaten Magelang, sebanyak 20 SD Negeri di tahun ajaran 2019/2020 ini juga kekurangan siswa. Rerata sekolah tak bisa memenuhi kuota minimal siswa yakni sejumlah 20-28 siswa. Beberapa di antaranya, ada SD yang hanya terpenuhi sebanyak 11-15 siswa saja.

Setali tiga uang, di Purbalingga sejumlah sekolah dasar negeri juga mengalami kekerangan murid baru. Hal ini dikarenakan banyak orangtua siswa yang “terlempar” dari sistem zonasi akhirnya memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Sejumlah sekolah mengaku pada PPDB tahun ini pihak sekolah menerima siswa di bawah kuota.

Kondisi ini menunjukkan tujuan penerapan sistem zonasi pada PPDB 2019 ini belum sepenuhnya tercapai. Pada kenyataannya, fenomena berebut calon peserta didik baru tetap saja terjadi. Setiap sekolah melakukan segenap daya dan upaya agar kuota siswa baru terpenuhi. Terkhusus sekolah-sekolah yang memang telah lama menyandang label “favorit”.

Lalu apakabar sekolah pinggiran? Tetap saja nasib mereka mengenaskan. Tak hanya kekurangan murid baru, sekolah pun terancam di-merger dengan sekolah lain. Sementara tenaga pengajar (guru) yang sudah ikut sertifikasi jelas akan kekurangan jam mengajar. Nah, untuk memenuhi kekurangan jam mengajar itu, mereka (para guru sertifikasi, red) harus mencari sekolah lain yang masih memiliki jam mengajar yang sesuai.

Harus diakui, setiap perubahan tentu saja mengandung risiko. Pasti ada sisi positif dan negatif. Ke depan sistem zonasi ini memang perlu dievaluasi. Agar tahun depan, 2020 ketika sistem zonasi akan diberlakukan kembali sekolah, calon siswa, dan kebijakan pendukung telah siap secara matang. Dan tak ada lagi keluh kesah orang tua siswa yang gemas karena anaknya gagal diterima di sekolah yang dituju. Ataupun jeritan pihak sekolahan yang tak bisa memenuhi kuota minimal siswa baru.(yuspita_palupi@yahoo.com)