Yuspita Palupi

Redaktur SatelitPost

Semakin dekatnya hari pencoblosan suhu politik kian panas. Perjalanan kontestasi dua pasangan calon (paslon) yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 2019 suka tak suka memang telah membelah masyarakat.

Fanatisme membelah masyarakat menjadi dua kubu yang saling berhadapan. Meski seiring berjalannya waktu, kini muncullah pihak ketiga yang berisikan mereka yang mungkin telah “jengah” dengan mekanisme politik yang terjadi. Sehingga mereka menyatakan untuk tidak mengambil peran dalam gelaran pesta demokrasi pada 17 April mendatang. Alias golput.

Beberapa dari mereka mengaku. Jika pilihan ini diambil bukan karena mereka tak siap dengan iklim demokrasi di tanah air. Tapi lebih pada keinginan untuk tak kian memperkeruh kondisi yang saat ini terjadi.

Laiknya seorang aparatur sipil negara (ASN). Sebagai abdi negara, sebagaimana kita ketahui mereka ditekankan untuk bisa menjaga netralitas dalam urusan politik. Hal ini dilakukan agar pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab para ASN tak terhambat oleh kepentingan politik di dalamnya.

Netralitas ASN yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan harga mati. Tapi apakah itu hal yang mudah untuk dilakukan? O.o…ternyata tidak. Banyak dari ASN yang meski “curi-curi” menunjukkan keberpihakan pilihan hati mereka pada Pemilu 2019 ini.

Curi-curi saat sedang berfoto bersama. Melakukan gesture tubuh yang menunjukkan pilihan hati mereka. Dengan mengangkat satu atau dua jari (merujuk pada nomor urut paslon, red).

Menjaga netralitas namun memiliki hak untuk memilih pada hari H Pemilu 2019 memang bukan hal yang mudah. Ketika hati sudah menentukan pilihan, maka secara tak sadar gesture tubuh itu “bicara”. Alam bawah sadar mereka pun “menyaring” mana yang sesuai dengan pilihan hatinya, mana yang tidak.

Tak heran, jika banyak laporan terkait netralitas ASN dalam masa Pemilu 2019. Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan, setidaknya setiap hari ada 20 laporan terkait netralitas ASN seluruh Indonesia. Mereka yang kerap dilaporkan terkait netralitas di pemilu adalah para pejabat eselon II. Seperti sekretaris daerah (sekda) dan kepala dinas.

Dengan kondisi riil yang ada, meminta para ASN menjaga netralitas mereka pada pelaksanaan Pemilu 2019 boleh dibilang hal yang nggak mungkin. Meskipun netralitas tersebut diminta demi menjaga keberlangsungan pelayanan publik yang diberikan.

Yang bisa dilakukan hanyalah mengingatkan kepada para ASN terkait intergritas mereka sebagai pelayan masyarakat. Dimana semua yang dilakukan harus bermuara demi kepentingan bangsa dan negara. Bukan pada kepentingan segelintir orang yang sedang berambisi untuk menjadi penguasa. Salam Demokrasi.(yuspita@satelitpost.com)