Eka Dilla Kurniawan, Asisten Redaktur SatelitPost

Papua kembali bergolak. 31 pekerja diduga diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap 31 pekerja terjadi di Nduga. Menko Polhukam, Wiranto segera menginstruksikan kepada Panglima TNI dan Polri habis-habisan melawan KKB.

Tanah Papua yang selalu dibicarakan terkait Freeport dan pembangunan di tanah Papua yang terus meningkat. Akan tetapi serangan KKB kepada puluhan pekerja ini membuktikan keamanan di tanah Papua perlu ditingkatkan.

Kasus penembakan oleh KKB di Papua kerap terjadi. Seolah menjadi hal yang lumrah teror oleh KKB kepada aparat maupun warga sipil. Meski sejumlah anggota KKB berhasil ditangkap, seperti anggota KKB bernama Yogor Talenggen alias Kartu Kuning Talenggen Yoman  ditangkap di rumahnya yang berletak di Kampung Usir, Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Sabtu (12/5/2018).

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal kala itu mengungkapkan, Yogor Talenggen adalah terpidana kasus rangkaian penembakan terhadap polisi dan masyarakat sipil dengan hukuman seumur hidup. Rupanya tak menyurutkan KKB melakukan ancaman penembakan ataupun penganiayaan.

Tentu saja kasus penembakan di Papua terbaru ini kondusifitas negeri terganggu. Entah apa motif dari penembakan tersebut, pemerintah memang harus dapat menumpaskannya. Dapat dikatakan aksi mereka seperti teroris, mengancam negeri. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoelyono menyatakan sangat terpukul dan kaget atas dugaan pembunuhan terhadap sekitar 31 pekerja yang mengerjakan proyek jembatan di Jalur Trans Papua.

Sehubungan dengan kejadian itu, proyek pun untuk sementara dihentikan. Sangat kita sayangkan, ketika masyarakat menginginkan pembangunan merata di Papua, ada pihak-pihak yang mengusiknya. Sudah lama pula kita mendengar Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menginginkan Papua merdeka dengan bendera Bintang Kejora.

Gerakan separatis ini bagi pemerintah jangan anggap sepele. Mereka sudah jelas-jelas memiliki senjata dan terlatih menembak. Faktanya, baku tembak dengan TNI kerap terjadi. Pemerintah Jokowi-JK yang mencoba ‘merayu’ warga Papua dengan membuat harga BBM satu harga, pembangunan trans Papua, hingga divestasi saham Freeport  51 persen  diharapkan dapat menghentikan aksi-kasi penembakan KKB. Sebab sedari dulu ketidakadilan pembangunan oleh pemerintah pusat diduga jadi salah satu biang munculnya gerakan separatis. Kenapa keberadaan mereka masih tetap eksis dan pemerintah belum dapat menghentikan sepenuhnya aksi teror mereka?

Jangan sampai kelak kalah. Pemerintah harus kuat menghadapi KKB, menjaga kedaulatan NKRI. (ekadila@satelitpost.com)