Kholil Rokhman

Wakil Pemimpin Redaksi SatelitPost

 

Pendapat adalah bagian dari kemerdekaan manusia. Bahkan, kebebasan berpendapat pun kemudian jadi kebebasan yang melekat pada setiap manusia. Namun, ada yang berpendapat bahwa pendapat harus bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga, selain bebas berpendapat, ada konsekuensi hukum yang bisa muncul jika kebebasan berpendapat itu berkaitan dengan pencemaran nama baik.

 

Aturan hukum di negeri kita memberi ruang pada pemidanaan bagi pihak yang mengeluarkan pendapat yang menjurus ke pencemaran nama baik. Banyak kasus yang muncul karena adanya pencemaran nama baik. Tentu saja, bagi mereka yang menilai kebebasan berpendapat adalah hak mutlak, maka pemidanaan itu hanya akan memberangus kebebasan hakiki manusia.

 

Di sisi lain, bagi mereka yang menginginkan adanya pendapat yang bertanggung jawab, tentu menilai bahwa pemidanaan adalah hal yang wajar. Sebab, jika kebebasan berpendapat menjurus pada kabar bohong dan pencemaran nama baik, tentu tak bisa didiamkan begitu saja.

 

Kasus terbaru yang mengemuka adalah soal pertanyaan yang berbau tudingan mengarah pada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Ada pertanyaan yang berbau tudingan mempertanyakan apakah mobil yang dipunyai Mahfud adalah hadiah terkait kontestasi pilkada.

 

Mahfud tak terima dengan pertanyaan berbau tudingan yang menggelinding di dunia maya itu. Akhirnya, Mahfud melaporkan akun Kakek Kampret ke kepolisian. Dalam satu perspektif ada pihak yang menilai bahwa Mahfud ‘cengeng’. Sebab, hanya ditanya soal mobil, langsung bereaksi dan melaporkan ke polisi.

 

Namun, dalam perspektif lain, sebenarnya ‘cengeng’ itu juga bisa dialamatkan pada pihak yang bertanya dan menuding Mahfud, jika pihak itu langsung kebakaran jenggot. Apakah bukan ‘cengeng’ namanya jika mengeluarkan pendapat tapi tak siap dengan konsekuensi hukum yang bisa terjadi.